Pemerintah Jepang secara berkala mengevaluasi pemberian pinjaman untuk pembangunan sabo. Pada 2017, tim JICA mengaudit paket pembangunan infrastruktur pasca erupsi Merapi 2010. Ada lima hal yang diukur dalam evaluasi tersebut, yakni relevansi, efisiensi, efektivitas, dampak, dan keberlanjutan. “Hasilnya buruk untuk sustainability. Yang lain dapat nilai A,” kata Masaharu.
Sustainability yang dimaksud Masaharu itu terkait pemeliharaan bangunan. Penambangan pasir yang eksploitatif terbukti merusak sabo. Padahal, biaya rehabilitasi bangunan yang rusak tidak murah. Untuk perbaikan satu sabo dibutuhkan duit sekitar Rp 10 miliar atau separuh dari biaya membangun sabo baru. Karena itu JICA meminta pemerintah Indonesia memberikan jaminan sustainability bangunan. Bila tidak, JICA mengancam akan menghentikan pendanaan. “Karena percuma membangun sabo bila kemudian dirusak penambang pasir,” kata dia.
Banyak contoh sabo yang rusak akibat penambangan pasir yang tidak terkendali di sepanjang aliran sungai Merapi. Seperti sabo di Kali Woro yang rusak karena pondasi bangunan tergerus hingga bolong pada bagian tengah. Begitu pula dengan sabo di Kali Putih, Srumbung yang nyaris ambrol. Kondisinya menggantung dan terancam runtuh akibat maraknya penambangan pasir.
Saat ini terdapat 250 sabo dibangun di 15 sungai yang berhulu ke Merapi di Yogyakarta dan Jawa Tengah. Masaharu berharap sabo-sabo itu tidak diganggu. Sebab kerusakan sabo akan menyebabkan tingkat resiko dari erupsi Merapi meningkat. Penduduk yang tinggal di kaki Merapi di daerah Magelang, Yogyakarta, Klaten, dan Boyolali bisa terancam. Magelang menjadi wilayah yang memiliki potensi dampak paling parah. Sebab kabupaten ini berada di sebelah barat Merapi yang memiliki banyak alur sungai yang berhulu di puncak Merapi.
Masaharu berbagi pengalaman tentang kondisi di Jepang yang juga punya gunung api aktif seperti Merapi. Di negeri Sakura itu, penambangan pasir tidak terkendali hingga 1970-an. Akibatnya banyak bangunan penahan lahar yang rusak. Setelah itu, Pemerintah Jepang mengatur ketat pengambilan pasir. “Penegakan hukum yang utama. Kami punya regulasi yang sangat ketat,” kata dia.
Pakar penanggulangan risiko bencana Universitas Pembangunan Nasional (UPN) Veteran Yogyakarta, Eko Teguh Paripurno mengatakan penambangan pasir yang merusak sabo bisa sangat berbahaya. Ia menegaskan bahwa sabo berfungsi menangkap aliran debris atau lahar sehingga debit aliran menjadi berkurang. Bila sabo tergerus dan rusak maka saat terjadi erupsi merapi lahar dingin bisa menerjang pemukiman penduduk di sepanjang aliran sungai. Nyawa ribuan warga di sana bakal jadi taruhan. “Ancamannya adalah nyawa dan kerusakan rumah penduduk di bagian hilir sungai,” kata dia.
