Mr. Raden Samsoedin
Pejuang kemerdekaan asal Sukabumi ini adalah anggota BPUPKI berlatar belakang beragam, mulai dari jurnalis, pegawai bidang ekonomi, dan kehakiman. Ia membuka kantor kehakiman di Sukabumi, Cianjur, Tasikmalaya dan Jakarta. Pengurus Partai Indonesia Raya ini lahir di Sukabumi 1 Januari 1908. Semasa perjuangan, pernah tercatat sebagai anggota Dewan Rakyat Jakarta, dan pegawai Urusan Ekonomi di Jakarta. Samsoedin lulusan Universitas Leiden Belanda (1935).
Mr. Raden Soewandi
Soewandi lulus dari Rechtshogeschool tahun 1938. Pria kelahiran Ngawi 31 Oktober 1898 ini juga berlatar belakang pendidikan notaris. Sebagian besar karirnya dihabiskan bekerja sebagai pegawai pemerintah, termasuk mengurusi radio dan film. Ia menjadi Ketua Perkumpulan Akademisi Indonesia, pengurus Boedi Oetomo, dan pengurus Parindra Jakarta. Soewandi pernah menjadi Menteri Kehakiman pada masa Kabinet Sjahrir I dan Sjahrir II; dan Menteri Pengajaran pada Kabinet Sjahrir III.
Mr. Raden Sastromoeljono
Sastromoeljono pernah menjadi hakim Kooto Hooin (Pengadilan Tinggi kelanjutan dari Raad van Justitie) dan Tihoo Hooin (pengadilan negeri, lanjutan dari Landraad) Jakarta dan Tangerang. Pria kelahiran Kudus, 16 Oktober 1898 ini adalah lulusan bagian hukum Universitas Leiden (1922).
Sastromoeljono pernah tercatat sebagai pengurus Boedi Oeomo, Perhimpoenan Indonesia, perkumpulan advokat Semarang. Sebelum terpilih sebagai anggota BPUPKI, Sastromoeljono mengabdikan diri sebagai pegawai pengadilan di Pekalongan, Jakarta, dan kemudian Raad van Justitie di Semarang.
Mr. Johannes Latuharhary
Namanya diabadikan sebagai nama jalan di depan kantor Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) di Jakarta. Ia adalah Gubernur Maluku yang pertama. Lahir di Saparua Ambon 6 Juli 1900, Latuharhary lulus dari Universitas Leiden (1927). Setelah lulus, ia menjadi pegawai pada pengadilan di Surabaya, Krakasan. Pernah menjadi pengurus Sarikat Ambon, Parindra cabang Malang.
Ny. Mr. Raden Ayu Maria Ulfah Santoso
Maria Ulfah lahir di Semarang, 18 Agustus 1911. Anggota BPUPKI ini memperoleh gelar Meester in de Rechten dari Universitas Leiden pada tahun 1933. Setelah pulang dari Leiden, Maria Ulfah sempat bekerja di bagian hukum pemerintahan Jakarta; ikut Kongres Perempuan Indonesia; kemudian bagian pemeriksaan film. Setelah Indonesia merdeka, Maria Ulfah perman menjadi Menteri Sosial, pegawai Sekretaris Negara, dan anggota Dewan Pertimbangan Agung (1968-1973). Dalam perjalanan karirnya, Maria aktif dalam bidang perempuan dan anak-anak.
