SEMARANG – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menggulirkan bantuan keuangan sebesar Rp2,23 triliun, untuk 35 kabupaten/ kota dan 7.809 desa. Dana tersebut sebagian diberikan untuk mengungkit perekonomian di pelosok kampung, melalui skema padat karya.
Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengatakan, stimulus itu diberikan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi, pada triwulan III 2020. Hal itu sesuai arahan Presiden RI Joko Widodo terkait penggunaan anggaran.
“Dari yang sudah kita refokusing untuk Covid-19 itu Alhamdulillah dan Insyaallah masih cukup. Sekarang dana yang kemarin kita tahan melihat perkembangan, karena perkembangan di kabupaten bagus, maka bantuan keuangan (kabupaten, kota) dan desa kita keluarkankeluarkan,” ujar Ganjar, usai memimpin Rapat Percepatan Penyaluran Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Kabupaten, Kota dan Pemerintah Desa, di ruang rapat lantai dua, Kantor Gubernur, Kamis (30/7).
Menurutnya, dua kekuatan itu diharapkan bisa mengungkit pertumbuhan ekonomi. Karenanya, digunakan skema padat karya dalam penggunaan anggaran itu.
“Nah sekarang kita rapatkan teknisnya agar bisa kita laksanakan dengan padat karya. Sehingga akan lebih banyak orang bekerja nantinya dengan kita gelontorkan bantuan keuangan ini,” terang Ganjar.
Sebagai landasan penggunaan dana tersebut, gubernur menandatangani Surat Keputusan tanggal 9 Juli 2020, terkait lokasi dan alokasi penerima bantuan keuangan untuk pemerintah desa. Selain itu adapula Surat Edaran tertanggal 27 Juli 2020, terkait prinsip swakelola padat karya.
Ganjar menyebut, akan mengawasi penggunaan dana tersebut. Hal itu terkait dengan kualitas pembangunan, optimalisasi serapan, termasuk penerapan protokol kesehatan saat melakukan pekerjaan padat karya.
Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Jawa Tengah Sumarno mengatakan, anggaran untuk pemerintah desa sudah mulai digulirkan. Sementara, untuk kabupaten dan kota masih harus menunggu mekanisme verifikasi.
“Totalnya Rp 2,23 triliun untuk kabupaten, dan kota sebesar Rp 1,04 triliun, sedangkan bantuan keuangan untuk pemerintah desa total Rp 1,189 triliun. Bantuan keuangan desa untuk peningkatan sarana dan prasarana sudah mulai jalan. Hari ini mau transfer untuk desa di Kabupaten Magelang,” ucapnya.
Sesuai instruksi gubernur, bantuan keuangan untuk desa, guna meningkatkan sarana dan prasarana, difokuskan melalui mekanisme padat karya. Ini dimaksudkan, agar para warga desa yang tidak memiliki pekerjaan, bisa diperbantukan dalam program tersebut.
