Seno Gumira Ajidarma
Panajournal.com
Dalam buku 668 halaman, Political Order and Political Decay, yang menjadi best seller, dua kali penulisnya, Francis Fukuyama, mengutip Niccolo Machiavelli (1469-1527). Keduanya tentang satu hal: kejahatan politik.
Kutipan pertama merujuk pada Discourses on the First Ten Books of Livy (1517), tentang bagaimana kota besar seperti Roma dibangun berdasarkan pembunuhan Remus oleh Romulus. Disebutkan, Machiavelli melakukan observasi lebih luas untuk sampai kepada simpulan: semua usaha membangun keadilan berasal dari suatu kejahatan.
Kutipan kedua menyebutkan bahwa kekerasan politik hanya akan menimbulkan kekerasan politik lebih jauh daripada perubahan sosial yang progresif, sebelum akhirnya menyimpulkan fakta: keadilan hari ini sering merupakan hasil kejahatan yang dilakukan pada masa lalu (Fukuyama, 2015: 196-7, 269).
Mengapa kejahatan politik selalu terhubung dengan Machiavelli? Dalam sejarah filsafat, Machiavelli, yang dikelompokkan sebagai filsuf politik zaman Renaisans, disebut mengabaikan problem teoretis atas kedaulatan dan sifat negara demi “realisme”, seperti dalam Il Principe (1513), petunjuk bagi para pangeran yang ingin mengetahui cara melanggengkan dan memperbesar kekuasaan.
Risalah dengan sinisisme moral itu mencerminkan kebutuhan atas persatuan karena ditulis di tengah situasi sosial-politik Italia yang terpecah parah sehingga absolutisme monarki menjadi pertimbangan, jika bukan pilihan. Dalam pilihan ini, setiap ilusi hak suci ilahiah para raja dikesampingkan. Ini mempertegas keyakinan bahwa kesatuan politik yang kuat dan stabil dapat diamankan dengan cara itu.
Mengingat idealisme Machiavelli adalah negara republik Roma Akhir (147-30 SM) semasa Julius Caesar, pilihan “realistis” kepada doktrin monarki absolut tampak menjadi satu-satunya pilihan bagi khalayak korup dan dekaden. Menurut Machiavelli, hanya penguasa absolut yang mampu menggalang kekuatan-kekuatan sentrifugal dan membentuk khalayak yang bersatu dan kuat (Coplestone, 1993: 21, 311, 317). Kejahatan politik, kekerasan politik, hanya bisa diatasi oleh kekuasaan absolut, seperti kediktatoran. Bukankah ini tak terlalu asing di Nusantara?
Dalam Pararaton, terdapat sejumlah “pelajaran” kejahatan dan kekerasan politik, seperti berikut ini. Untuk merebut kekuasaan Tunggul Ametung, Ken Angrok memesan keris dari Mpu Gandring dan meminjamkannya kepada Kebo Ijo, yang lantas mencurinya untuk menusuk Tunggul Ametung. Kebo Ijo pun ditangkap dan dibunuh dengan keris itu. Ken Angrok menikahi Ken Dedes dan menguasai Tumapel.
