Bijak Berintegritas
Pemilu 2019 memiliki makna signifikan bagi Indonesia sebagai sarana untuk melahirkan pemimpin yang memiliki legitimasi. Lebih daripada besarnya suara dukungan, legitimasi terutama dibangun oleh kesesuaian antara penyelenggaraan kekuasaan dan kepentingan umum. Tuntutan legitimasi, dengan begitu, tidak terhenti usai Pemilu; ia terus-menerus menyertai keberlangsungan kekuasaan negara.
Kita pernah memiliki pemimpin yang mendapatkan dukungan sangat besar saat Pemilu. Namun, bertahannya gejala-gejala intoleransi, korupsi, serta rentannya kualitas kehidupan mencerminkan kesenjangan antara penyelenggaraan kekuasaan dan kepentingan umum. Kesenjangan tersebut melemahkan legitimasi kekuasaan sekaligus memunculkan kebutuhan kepemimpinan yang otentik.
Kepemimpinan nasional memang mestinya tidak dikendalikan ‘politikus salon’, yang lihai mematut diri seraya lupa pada substansi politik untuk kesejahteraan umum. Namun, alternatifnya bukanlah diktator yang sibuk menegaskan dominasinya lewat kebijakan tangan besi, bukan pula demagog populis yang menunggang dukungan rakyat untuk memperjuangkan kepentingannya sendiri.
Indonesia jelas membutuhkan seorang negarawan. Yaitu pemimpin bijak yang “selalu mempelajari secara sungguh-sungguh dan mendalam segala yang mesti dipahaminya; bukan cuma berpura-pura meyakinkan orang lain bahwa dia mengerti” (Smith, 2004:250). Dari sini hakikat kebijaksanaan dapat mewujud pada kehendak pemimpin untuk menjalankan kekuasaan secara akuntabel sekaligus efektif.
Dengan pemaknaan tersebut, kita tidak perlu mempertentangkan antara pemimpin kuat dan pemimpin demokratis. Dengan dua modal dasar: pertama, legitimasi kekuasaan yang kukuh; dan kedua, pemahaman mendalam atas persoalan yang dihadapinya, kepemerintahan efektif dapat dihadirkan tanpa harus menampik partisipasi luas masyarakat.
Pemimpin semacam itu peduli bukan semata pada penguatan kekuasaan sendiri, melainkan jauh lebih peduli pada penguatan kapasitas publik. Dalam suatu komunitas demokrasi, penguatan rakyat dilihat tidak sebagai pelemahan negara; sebaliknya, penguatan rakyat adalah jalan menuju penguatan negara.
Tumpukan masalah kenegaraan membutuhkan komitmen untuk menghadirkan jawaban konkret, bukan pidato indah untuk merayakan unggulnya kekuasaan. Dengan komitmen kepemimpinan, kita akan mendapati laku sejalan dengan kata; ketika tindakan dimaksudkan tidak untuk membodohi, melainkan untuk menghasilkan solusi. Kesungguhan pemimpin akan menyokong integritas kekuasaan negara.
Berhadapan dengan ancaman kebebasan, kekuasaan yang berintegritas menjadi tameng pelindung bagi mereka yang rentan dan terpinggirkan. Berhadapan dengan meruyaknya korupsi, kekuasaan yang berintegritas mengandalkan penegakan hukum demi memulihkan kepercayaan rakyat. Berhadapan dengan ketimpangan ekonomi, kekuasaan yang berintegritas paham bahwa ketidakadilan harus dilawan.
