SEPINTAS keputusan Joko Widodo memilih Ma’ruf Amin sebagai calon wakil presiden terkesan sebagai strategi politik yang jitu. Kerap dipersepsikan tidak ramah kepada Islam, Jokowi justru memilih kandidat yang berasal dari “jantung” umat: Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia.
Tak hanya mempraktikkan taktik clinch dalam olahraga tinju-merangkul lawan untuk menghindari serangan-ia menjadikan Ma’ruf sebagai tameng seraya berharap sang Kiai bisa menambah suara dalam pemilihan umum tahun depan.
Inti soalnya adalah asumsi yang telanjur dipercayai bahwa Jokowi tak disukai pemilih Islam. Setelah difitnah sebagai komunis dan bersuku Tionghoa, ia dituding tak ramah kepada Islam karena dianggap membela Basuki Tjahaja Purnama ketika Gubernur DKI Jakarta ini dituduh menghina Al-Quran.
Padahal sejumlah survei mengatakan hal yang sebaliknya. Elektabilitas Jokowi 50-an persen. Mayoritas beragama Islam.
Tingkat keterpilihan Jokowi itu konsisten jika responden dipilah berdasarkan afiliasi mereka pada organisasi kemasyarakatan Islam, seperti Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, dan Persatuan Islam. Persepsi publik terhadap keramahan Jokowi kepada Islam hanya sedikit di bawah Prabowo Subianto, penantangnya.
Memilih Ma’ruf Amin sebagai kandidat wakil presiden dengan demikian adalah strategi elektoral yang mungkin jitu, meski untuk itu Jokowi telah mempertontonkan pragmatisme politik yang telanjang. Politik seolah-olah cuma alat untuk mempertahankan kekuasaan.
Ma’ruf Amin adalah ketua Majelis yang menetapkan fatwa penista agama terhadap Basuki, keputusan yang melahirkan dua demonstrasi besar dan mengantarkan Basuki ke penjara.
Ma’ruf pula yang mendukung fatwa sesat terhadap Ahmadiyah, pemidanaan kelompok minoritas lesbian, gay, biseksual, dan transgender, serta fatwa haram untuk perayaan Natal. Pilihan pada Ma’ruf menggambarkan fakta yang menyedihkan: mencitrakan diri sebagai penentang politik identitas, kini Jokowi malah dengan sadar memainkannya.
Dari perspektif orang ramai, tak banyak harapan yang bisa digantungkan pada Ma’ruf. Tantangan Indonesia ke depan sangat besar: membenahi rupiah yang ambruk, mengatur strategi menghadapi perang dagang, dan menciptakan lapangan kerja buat jutaan orang yang menganggur. Memandang Ma’ruf hanya sebagai “ban serep” tentu tak bijaksana.
Bagaimanapun, ia akan menjadi kepala negara dan kepala pemerintahan jika Presiden berhalangan. Tentu Jokowi bukan satu-satunya pihak yang bisa disalahkan. Partai-partai pengusungnya berandil besar dalam menentukan calon wakil presiden.
