Dosen Semarang Suluh Edhi Wibowo Divonis Lepas di Perkara Jual Beli Lahan RS USM

oleh -17 views

Semarang – Suluh Edhi Wibowo SS MHum bin alm. Bambang Widjanarko (47), seorang dosen di Semarang ditahan, diadili atas perkara dugaan penipuan. Kasusnya terjadi atas jual beli tiga lahan yang akan dijadikan Rumah Sakit USM (Universitas Semarang). Suluh selaku penjual dan USM selaku pembeli.

Atas perkara itu, warga Jl Satria Selatan VI Nomor H-378 Rt 02 Rw 05 Kel Plombokan Kecamatan Semarang Utara Kota Semarang telah dijatuhkan putusan oleh Pengadilan Negeri Semarang dengan amar mepaskannya darj tuntutan hukum. Perkaranya belum inkracht karena Jaksa Penuntut Umum masih mengajukan kasasi.

“(Kasasi-red) belum turun mas,” kata Wignyo Aditya Rakhman, pengacara Terdakwa Suluh, Selasa (4/10/2021).

Di perkara itu, oleh penyidik, Suluh tidak ditahan. Ia mulai ditahan sejak 13 Juni 2021 lalu. Sebelumnya JPU menuntut majelis hakim menjatuhkan vonis 3 tahun penjara terhadap terdakwa Suluh.

Putusan dijatuhkan pada 8 September 2021 oleh Esther Megaria Sitorus (ketua), Yogi Arsono dan Suwanto (anggota) dalam perkara nomor 381/Pid.B/2021/PN Smg.

Informasi yang dihimpun menyebutkan, sesuai dakwaan, kasus terjadi 7 Februari 2015 di kampus USM Jl. Soekarno Hatta Kelurahan Tlogosari Kulon Kecamatan Pedurungan Kota Semarang.

Berawal Yayasan Alumni Undip membutuhkan lahan untuk pembangunan Rumah Sakit USM (Universitas Semarang). Terdakwa menawarkan kepada Prof. Ir. Joetata Hadihardja selaku perwakilan dari yayasan tiga bidang tanah yakni SHM No.3113 seluas 1.089 m2, SHM No.3114 seluas 6.198 m2 dan SHM No.3115 seluas 5.168 m2. Ketiganya di wilayah Kelurahan Sambirejo Kecamatan Gayamsari atas nama Bambang Wijanarko. Harga kesepakatan Rp 2.250.000,-/m2 atau total Rp 28.023.750.000.

Meyakinkan pihak Yayasan Undip, Terdakwa menunjukkan foto copy ketiga SHM dan menjanjikan akan memberikan ketika sudah dilakukan pembayaran uang muka.

Kesepakatan jual beli dibuat pada tanggal 7 Februari 2015 dan tanggal 2 September 2016. Atas hal itu telah dibayar bertahap total Rp 5,5 miliar.

Namun kenyataannya, Suluh Edhi Wibowo hanya bisa menyerahkan SHM No.3113 kepada Yayasan Alumni Undip Semarang pada 9 Mei 2018. Sementara SHM No.3114 dan No.3115 tidak diberikan karena diketahui Suluh tidak menguasainya.

Diketahui pada saat perjanjian dibuat SHM no.3114 dan No.3115 tidak ada dalam penguasaan Terdakwa melainkan dikuasai Hartopo. Hartopo menguasai karena sebelumnya telah melakukan kesepakatan jual beli dengan Bambang Widjanarko pada 22 April 2009 di hadapan notaris Wahyudi Suyanto SH.

Atas perbuatannya, Suluh dituduh merugikan Rp 5,5 miliar atau setidaknya Rp 3,049 miliar.

Fakta Hukum

Berdasarkan alat bukti dan barang bukti di persidangan hakim menemukan fakta hukum, selain kesepakatan jual beli tanggal Februari 2015, antara Pembeli (Yayasan Alumni Undip) dengan Penjual (Terdakwa) juga dibuat perjanjian lagi kesepakatan bersama pada tanggal 2 September 2016.

Terdakwa saat ini baru menyerahkan asli SHM No.3113 kepada Yayasan Alumni Undip sedangkan untuk SHM No.3114 dan No.3115 sampai sekarang belum diserahkan. Terdakwa masih berusaha menyerahkan kepada Yayasan Alumni Undip dengan cara mengajukan gugatan perdata di pengadilan.

Dari proses jual beli 3 bidang tanah tersebut sampai sekarang belum selesai dan Terdakwa baru menerima pembayaran Rp 5,5 miliar dari sebesar Rp 28 miliar.

Pertimbangan Hukum

Dalam pertimbangannya majelis menyatakan perbuatan Suluh Edhi Wibowo telah memenuhi unsur pidana sesuai dakwaan kesatu.

Dari keterangan saksi Prof V. Priyo Bintoro, saksi Doddy Kridasaksana, saksi Dewi Tuti Muryati dan Prof H Abdulla Kelib masing masing telah terdapat persesuaian. Terdakwa selaku ahli waris dari Bambang Widjanarko telah menjanjikan kepada Yayasan Alumni Undip setelah pembayaran uang muka akan memberikan SHM No.3113, SHM No.3114 dan SHM No.3115. Sehingga dibuatkan kesepakatan jual beli pada 7 Februari 2015 dan 2 September 2016 dan dilakukan pembayaran Rp 5,5 miliar dari Rp 28 miliar.

Dari tiga SHM hanya SHM 3113 yang diserahkan. Dijelaskan kalau dua SHM lainnya tersebut tidak berada di tangan Terdakwa melainkan masih di Kejaksaan Negeri Semarang selaku eksekutor.

Ditunjukkan pula bukti Putusan PK (Peninjauan Kembali) perkara pidana atas nama Terdakwa Bambang Wijanarko, copi Surat Blokir ke BPN tanggal 4 Oktober 2010, Surat Keterangan Waris dan Akte Notariil Kuasa dari para ahli waris alm Bambang Wijanarko.

Sebelum ditandatanganinya Kesepakatan Perjanjian Jual Beli pada 7 Februari 2015, Terdakwa telah menjelaskan kalau asli sertifikat Hak Milik No. 3113 berada di BPN dalam proses splitsing karena ada sebagian tanah ada yang terkena proyek jalan.

Diungkap Terdakwa Suluh, jika awalnya atas ketiga SHM itu ada sengketa dengan pihak lain, dan ada gugatan perdata maupun perkara pidana, dan telah ada putusan dari Mahkamah Agung baik perdata maupun pidana, yaitu dengan putusan No. 1501 K/PDT/2012, tanggal 30 Januari 2014, dan Putusan No. 170 PK/Pid/2010, tanggal 21 Desember 2010, yang sudah ”inkrach”. Atas hal itu, Terdakwa menjual tanah tersebut karena sudah tidak dalam keadaan sengketa .

Di hubungan fakta bawah pada 22 April 2009 SHM 3114 dan 3115 telah dijual alm. Bambang Widjanarko ke Hartopo hakim menilai, berimplikasi dengan alibi terdakwa apabila dihubungkan dengan tempo waktu keberadaan sertipikat adalah sebenarnya masih berada di tangan Hartopo.

Menurut hakim, apabila ternyata Terdakwa tidak dapat menyerahkan ke-3 bidang tanah sebagai akibat dari tanah tersebut dikuasai oleh pihak lain sebagaimana implikasi penyerahan uang muka Rp 5,5 miliar itu, maka seharusnya ia mengembalikan uang muka tersebut kepada Pembeli. Akan tetapi hal tersebut tidak dilaksanakan oleh Terdakwa.

“Oleh karena terhadap semua unsur dalam pasal 372 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan alternatif kedua,” kata hakim.

Masuk Ranah Wanprestasi Perdata

Meski begitu, sesuai fakta yakni kedudukan dari Terdakwa sebagai pihak yang berkontrak sebagaimana perjanjian jual beli 7 Februari 2015 dan 2 September 2016 dan telah terdapat prestasi dari Terdakwa berupa sebagian dari obyek kesepakatan tersebut yakni penyerahan sertipikat SHM nomor 3113. Sedangkan untuk SHM 3114 dan 3115 belum diserahkan, maka secara fakta terhadap perbuatan Terdakwa tersebut adalah dalam ranah pemenuhan prestasi sebuah bentuk kontrak.

“Maka menurut Majelis Hakim terhadap perbuatan dari Terdakwa tersebut adalah murni menjadi terklasifikasi sebagai suatu perbuatan wanprestasi,” kata hakim.

Menurut majelis hakim melekatnya adanya asas kebebasan berkontrak, asas Pacta Sun Servanda dan asas itikad baik dalam suatu kontrak maka terhadap perbuatan Terdakwa itu adalah merupakan ranah keperdataan.

“Sehingga mengenai tidak terpenuhinya prestasi dari Terdakwa haruslah dilakukan dalam suatu bentuk gugatan,” kata hakom.

Karrna dinilai perbuatan Terdakwa adalah terklasifikasi bukan ranah perbuatan pidana namun perdata, karenanya Terdakwa dinyatakan dilepaskan dari segala tuntutan hukum.

“Menyatakan Terdakwa Suluh Edhi Wibowo SS MHum tersebut diatas , terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan tetapi bukan merupakan tindak pidana; Melepaskan Terdakwa oleh karena itu dari dari segala tuntutan hukum; Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari Tahanan segera setelah putusan ini diucapkan; Memulihkan hak hak Terdakwa dalam kemampuan,kedudukan, harkat serta martabatnya,” kata majekis hakim.

(rdi)

Tinggalkan Balasan