Arsul Sani Tagih Kapolda dan Kejati Jateng Soal Penanganan Korupsi RSUD Kraton

oleh

Semarang – Kinerja Polda Jateng dan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jateng terkait penanganan kasus hukum dipertanyakan sejumlah pihak. Dua lembaga penegak hukum itu dinilai tak serius menangani perkara. Pasalnya sejumlah penanganan perkara oleh keduanya dinilai “mandul” dan tak tuntas.

Salah satu perkara itu, adalah kasus korupsi di RSUD Kraton Kabupaten Pekalongan terkait pemotongan remunerasi insentif pegawai RSUD Kraton tahun 2012 sampai 2016.

Di perkara itu, hanya M Teguh Imanto dan Agus Bambang Suryadana, mantan Direktur dan Wadir AUK yang diadili serta dipidana. Sementara sejumlah pihak terlibat masih bebas dan tak diproses hukum.

Diskriminasi proses penegakan hukum korupsi RSUD Kraton menjadi salah satu topik bahasan yang dipertanyakan Arsul Sani, Wakil Ketua (Waka) MPR-RI yang juga anggota Komisi 3 DPR-RI dari Daerah Pemilihan Jawa Tengah X (Pekalongan, Batang, Pemalang).

H. Arsul Sani, Jum’at pagi 19 April 2021 menemui Kapolda Jawa Tengah dan Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati Jateng) beserta jajaran terkait hal itu serta persoalan hukum di Jawa Tengah.

Kedatangan Arsul disambut Kajati Jateng Priyanto, SH di Bandara Ahmad Yani, Semarang. Seusai bertemu dengan kedua pejabat penegakan hukum di Jateng, Arsul menyampaikan kepada media.

“Bahwa kunjungan kepada para penegak hukum di Jateng ini dalam rangka tugasnya sebagai anggota Komisi 3 DPR-RI untuk melihat sejauh mana progres penegakan hukum di Jateng berjalan setelah Komisi 3 DPR RI melakukan kunker ke Jateng beberapa bulan lalu,” kata dia kepada INFOPlus.

Menurut Arsul, Komisi 3 yang membidangi masalah hukum, keamanan nasional dan HAM, selain soal penegakan hukum, juga membicarakan kamtibmas di Jateng yang dinilainya tetap kondusif dibawah kepemimpinan Kapolda Irjen Pol. Ahmad Lutfi.

“Sementara dengan Kajati Jateng Priyanto SH, Wakajati dan para Asisten di Kejati Jateng, Arsul mendiskusikan perkara-perkara tindak pidana korupsi (tipikor) dan dukungan Kejaksaan untuk terciptanya pemerintahan daerah yang berbasis tata kelola pemerintahan yang baik dan taat hukum,” jelas dia.

Ketika disinggung soal kelanjutan kasus korupsi di Dapilnya yang mendapat perhatian luas masyarakat, Arsul Sani mengakui. Ia menyampaikan aspirasi dan tuntutan elemen masyarakat di Pekalongan yang diterimanya pada masa reses lalu.

“Yakni terkait kelanjutan penanganan kasus korupsi dana insentif RSUD Kraton Pekalongan,” kata dia.

Lebih lanjut Arsul memaparkan kepada Kapolda dan Kajati Jateng bahwa dalam Putusan Pengadilan Tipikor Semarang No. 60/Pid.Sus-TP/2019/PN.Smg yang telah berkuatan tetap (inkracht).

“Majelis Hakim Pengadilan Tipikor tersebut telah memerintahkan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk mendudukkan pelaku lain, selain terdakwa Direksi RSUD Kraton,” katanya.

Oleh karena ada perintah dari Pengadilan Tipikor Semarang itulah, menurut Arsul, Direktorat Kriminal Khusus Polda Jateng bersama Aspidsus Kejati Jateng perlu menentukan langkah hukum untuk membuka penyidikan baru terhadap pihak-pihak lain.

“Khususnya jajaran Pemkab Pekalongan. Prinsipnya tidak boleh ada orang yang tidak tersentuh atau kebal hukum, padahal terindikasi dalam kasus tipikor tersebut,” lanjutnya.

Ditanya respon kedua pimpinan lembaga penegak hukum di Jawa Tengah itu, Arsul mengakui, mereka akan segera menindaklanjuti sesuai prosesnya.

“Kedua beliau (Kapolda dan Kajati Jateng) memberikan atensi terhadap kasus ini dan akan menindaklanjuti sesuai dengan ketentuan hukum acara,” pungkas Arsul

Pada tanggal 30 Juli 2019 lalu, penanganan korupsi di RSUD Kraton Kabupaten Pekalongan itu pernah dibahas dalam Rapat Kerja Pengawasan Komisi III DPR RI dengan seluruh unsur pemerintah bidang hukum di Jawa Tengah.

Raker diikuti Kapolda dan Kapolres se Jawa Tengah, Kajati dan Kajari se Jawa Tengah, Pengadilan Tinggi Jawa Tengah dan Kanwil Kemenkumham Jawa Tengah beserta seluruh jajaran masing-masing. Acara digelar di Gedung Borobudur Mapolda Jateng.

Kepala Kejati Jateng yang kala itu dijabat, Yunan Harjaka mengakuinya.

“Isu penanganan kasus. Tadi ada (Komisi III) yang tanya seperti di Pekalongan. Demak. Pekalongan tentang RSUD. Kami akan pelajari. Usai dipelajari akan diambil langkah-langkah yang akan dilakukan, ” kata Kajati kepada wartawan usai Raker.

Kapolda Jateng, Irjen. Pol. Dr. H. Rycko Amelza Dahniel, M.Si kepada wartawan usai Raker mengakui, tiga hal yang menjadi pokok persoalan di bidangnga. Yakni, anggaran, penanganan kasus dan fungsi Polri.

“Raker dengan Polda bicara 3 isue. Pertama tentang realisasi penggunaan anggaran. Berapa jumlah yang diberikan dan terserap. Masalah-masalah perencanan, pengusulan dan penggunaan. Kedua, masalah kasus menonjol di Jateng, sejauh mana penyelesaian kasusnya dan kesulitannya. Terutama korupsi, narkotika dan terorisme,” jelas Kapolda.

Sebagaimana diketahui, korupsi di RSUD Kraton Pekalongan melibatkan mantan bupati, bupati, wabup, Sekda serta dewan dan oknum pejabat di Pemkab Pekalongan. Di antaranya mereka menerima aliran dana pemotongan remunerasi.

(rdi)