Seiring perubahan sistem pemilihan tersebut, duit buat pasang iklan di media dan membayar konsultan politik oleh parpol dan para kandidat di pemilu, pilkada, dan pilpres juga meningkat.
Ambil contoh PDIP. Berdasarkan data yang dirilis Komisi Pemilihan Umum, partai banteng moncong putih itu menghabiskan Rp69,1 miliar pada Pemilu 1999. Pengeluaran itu semakin besar pada dua pemilu selanjutnya: Rp376,3 miliar (Pemilu 2009) dan Rp720,4 miliar (Pemilu 2014).
Pada masa kampanye Pilpres 2014, Jokowi-JK menggelontorkan Rp92,9 miliar, sementara Prabowo-Hatta menghabiskan Rp93,72 miliar untuk biaya pasang iklan di televisi, menurut Adstensity, penyedia layanan pemantauan iklan televisi.
Adstensity juga mencatat dua parpol (Demokrat dan Hanura) menggelontorkan lebih dari Rp50 miliar dan 6 parpol (PKB, NasDem, Gerindra, Golkar, PDIP, dan PAN) menghabiskan antara Rp20 miliar hingga Rp50 miliar untuk pasang iklan di televisi pada masa kampanye Pemilu 2014.
Parpol juga harus merogoh kocek buat membayar saksi di tempat pemungutan suara. Pada Pemilu 2014, ada 546.278 TPS. Sejumlah saksi mengatakan dibayar Rp50 ribu hingga Rp100 ribu. Apabila dihitung secara kasar, total uang yang mesti disediakan untuk saksi sekitar Rp27,3 miliar hingga Rp54,6 miliar.
Hasil penelitian Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) dalam “Basa-Basi Dana Kampanye” (2013) menunjukkan tren bahwa parpol yang belanja kampanyenya paling banyak berpotensi sebagai pemenang: Golkar pada Pemilu 2004 dan Demokrat pada Pemilu 2009.
Partai baru yang mengeluarkan dana lebih banyak dibandingkan partai baru lain juga memperoleh kursi lebih banyak, seperti Demokrat pada Pemilu 2004 atau Gerindra pada Pemilu 2009.
Itu baru dana yang dikeluarkan parpol saat pemilu.
Pada 2015, Centre for Strategic and International Studies (CSIS) menerbitkan Sensus Nasional Ketua Parpol di 34 provinsi dan 514 kabupaten/kota. Salah satu hasilnya menyebutkan PDIP mengeluarkan minimal Rp3 miliar per bulan (Rp36 miliar per tahun) untuk biaya operasional.
Pendeknya, jatah duit dari ketiga sumber pendanaan resmi itu jelas besar pasak daripada tiang: parpol harus mencari fulus dari sumber-sumber dana siluman.
Dibelenggu Oligarki
Mahalnya ongkos politik jelas memengaruhi dinamika internal parpol di Indonesia. Salah satu contoh paling baik untuk menggambarkan ini adalah Golkar, satu dari tiga kaki penopang oligarki Orde Baru (dua lain adalah tangsi dan istana).
Setelah 1998, para cukong berebut partai berlambang pohon beringin tersebut.
Dirk Tomsa dalam Politics and Democratization in Indonesia: Golkar in the Post-Suharto Era (2007) menulis bahwa “ledakan biaya kampanye membuat jalan bagi masuknya pengusaha kaya ke Golkar, sementara kader Golkar yang setia menyadari posisi mereka semakin terpinggirkan.”
