Pengamat pendidikan Amich Alhumami menyebut komite sekolah tak efektif mengawasi pengelolaan anggaran. Sebab, pemilihan anggota komite oleh sekolah rawan praktek nepotisme dengan memasukkan mantan guru atau kolega. “Pengawasan anggaran akhirnya penuh dengan aksi kongkalikong,” kata dia kepada Tempo, Jumat, 19 Desember 2014.
Menurut Amich, pengawasan dana pendidikan yang ideal ialah melibatkan orang tua siswa dan lembaga auditor independen. Sebab, orang tua siswa punya kepentingan agar fasilitas pendidikan bagi anak-anaknya wajib diselenggarakan secara maksimal. Sementara, lembaga auditor independen punya tanggung jawab untuk mengawasi penggunaan dana pendidikan secara akuntabel. (Baca: Pengadaan Buku K13, Menteri Anies Agar Lapor KPK)
Amich juga mendesak sekolah agar berani mengumumkan penggelolaan dana pendidikan secara rutin. Sebab, sekolah kini punya tanggung jawab besar mengurus beragam sektor pendanaan seperti pembelian buku, alat laboratorium, honor guru, pembangunan dan perawatan gedung. Beragam variabel pendanaan itu yang ditengarai Amich sebagai celah penyimpangan dana pendidikan. “Bila dilaporkan secara rutin, sekolah tak lagi kerepotan saat pertanggungjawaban di akhir tahun,” ujarnya. (Baca: Ombudsman Surati Dinas Pendidikan DKI Soal Transparansi Anggaran)
Sebelumnya, sekolah negeri maupun swasta mulai mendeklarasikan gerakan anti korupsi. Aksi tersebut untuk mencegah dan menghilangkan praktek pungutan liar dalam mengelola sektor pendidikan. Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta, Lasro Marbun, menyebut gerakan ini sebagai awal untuk mewujudkan pelayanan pendidikan yang transparan dan akuntabel, khususnya pada sektor pengelolaan anggaran.
Amich mengapresiasi gerakan tersebut sebab sekolah mulai sadar pentingnya pendidikan anti korupsi. Kepala sekolah, guru, dan siswa mulai paham bahwa korupsi tak lagi menjadi gejala di lingkup pemerintahan saja, namun telah merambah di sektor pendidikan. Maka, korupsi sebagai patologi sosial harus diberantas dengan komitmen dan aksi nyata seluruh pemangku kepentingan sektor pendidikan. “Paling penting aksi nyata sekolah dengan berani transparan mengelola anggaran,” ujarnya.
