Ketentuan yang Dilanggar di Korupsi Kredit Fiktif Bank BJB Semarang

oleh

Semarang – Sejumlah ketentuan diduga dilanggar sehingga memicu terjadinya korupsi di Bank BJB Cabang Semarang dengan kerugian negara ditaksir sekitar Rp 10,5 miliar. Adhitiya Prasetyo Wibisono SE MM bin Hendrar (27), mantan Account Officer Retail dan Consumer PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk. Cabang Semarang diadili atas perkara itu.

Selain tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara tindakan pengajuan, persetujuan dan pencairan kredit itu melanggar Surat Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk Nomor 0622/SK/DIR-MR/2019 tanggal 29 Mei 2019 tentang Kebijakan Prekreditan Bank. Jaksa Penuntut Umum pada Kejari Kota Semarang menyebut adanya ketentuan lain yang dilanggar.

“BAB III Prinsip Kehati-hatian Dalam Perkreditan. Kebijakan Pokok Dalam Perkreditan. Pokok-Pokok Pengaturan Mengenai Tata cara Pemberian Kredit. Prinsip Itikad Baik (good faith) dan Implementasi Bankers Code of Conduct (Etika Profesi Bankir),” sebut jaksa di surat dakwaannya.

Disebut, setiap pegawai, pejabat bank maupun pejabat pemegang kewenangan memutus di bidang perkreditan bank untuk melaksanakan tugas dan fungsinya berdasarkan itikad baik untuk kepentingan bank dengan selalu berpedoman kepada etika profesi (code of conduct) yang berlaku di bidang industri perbankan sebagaimana ditetapkan oleh Otoritas / Regulator Perbankan dan / atau organisasi profesi yang diakui oleh Otoritas / Regulator Perbankan.

e. Prinsip Kepatuhan terhadap Regulasi
Dalam memberikan kredit, pejabat atau pegawai kredit melaksanakan ketentuan dan aturan-aturan perkreditan, baik ketentuan Otoritas / Regulator Perbankan maupun ketentuan internal secara benar, konsisten, konsekuen dan dapat dipertanggungjawabkan.

Penerapan Dasar Analisis Kredit. Setiap pemberikan kredit didasarkan atas data dan informasi yang valid, akurat dan lengkap melalui proses verifikasi oleh petugas kredit atas calon Debitur maupun Debitur. Proses kredit dijalankan sesuai dengan prinsip-prinsip yang dimuat dalam kebijakan perkreditan dan standar Risk Acceptance Criteria (RAC) yang berlaku di Bank,

2). c. Analisis kredit dibuat secara lengkap, akurat dan objektif yang paling sedikit meliputi: Menggambarkan seluruh informasi yang berkaitan dengan usaha dan data pemohon, termasuk hasil penelitian pada daftar kredit macet Menyajikan penilaian yang objektif dan tidak dipengaruhi oleh pihak yang berkepentingan dengan pemohon kredit.

Analisis kredit tidak boleh merupakan suatu formalitas yang dilakukan semata-mata untuk memenuhi prosedur perkreditan. Analisis kredit paling sedikit mencakup penilaian atas watak (character), kemampuan (capacity), modal (capital), agunan (collateral) dan aspek prospek usaha debitur (condition of economy) atau yang lebih dikenal dengan 5C’s dan penilaian terhadap sumber pelunasan kredit yang dititikberatkan pada hasil usaha yang dilakukan pemohon serta menyajikan evaluasi aspek yuridis perkreditan dengan tujuan untuk melindungi bank atas risiko yang mungkin timbul. Penerapan aspek 5C’s disesuaikan dengan masing-masing segmen kredit.

BAB V Ketentuan Persetujuan Kredit
C. Tanggung Jawab Pejabat Pemegang Kewenangan Memutus Kredit

Tanggung jawab pejabat dalam komite kredit sebagai pemegang kewenangan memutus kredit meliputi hal-hal sebagai berikut:
Setiap kredit yang diberikan telah memenuhi ketentuan perbankan dan sesuai dengan asas-asas perkreditan yang sehat,
Pelaksanaan pemberian kredit telah sesuai dengan KPB dan Pedoman Pelaksanaan Kredit,
Pemberikan kredit telah didasarkan pada penilaian yang jujur, objektif, cermat, dan seksama serta terlepas dari pengaruh pihak yang berkepentingan dengan pemohon kredit,
Memiliki keyakinan bahwa kredit yang akan diberikan dapat dilunasi kembali pada waktunya dan tidak akan berkembang menjadi kredit bermasalah.
Proses Persetujuan Kredit
Proses persetujuan kredit meliputi:
Permohonan kredit

Dalam menilai permohonan kredit, Bank perlu memperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut:
Bank hanya memberikan kredit dalam hal permohonan kredit diajukan secara tertulis. Hal ini berlaku untuk kredit baru, perpanjangan jangka waktu, tambahan kredit maupun permohonan perubahan persyaratan kredit;
Permohonan kredit memuat informasi yang lengkap dan memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank termasuk riwayat perkreditan pada Bank lain;
Bank memeriksa kebenaran data dan informasi yang disampaikan dalam permohonan kredit.
Analisis Kredit
Setiap permohonan kredit yang telah memenuhi syarat dilakukan analisis kredit secara tertulis, dengan prinsip sebagai berikut:
Bentuk, format, dan kedalaman analisis kredit ditetapkan oleh bank yang disesuaikan dengan jumlah kredit,
Analisis kredit menggambarkan konsep hubungan total pemohon kredit sebagaimana dimaksudkan dalam sub bab A di atas dalam hal pemohon telah mendapat fasilitas kredit dari bank atau dalam waktu bersamaan mengajukan permohonann kredit kepada bank,

Analisa kredit dibuat secara lengkap, akurat dan objektif.
Analisis kredit paling sedikit mencakup penilaian atas watak (character), kemampuan (capacity), modal (capital), agunan (collateral) dan prospek usaha Debitur (condition of economy) atau yang lebih dikenal dengan 5C’s dan penilaian terhadap sumber pelunasan kredit yang dititikberatkan pada hasil usaha yang dilakukan pemohon serta menyajikan evaluasi aspek yuridis perkreditan dengan tujuan untuk melindungi bank atas risiko yang mungkin timbul.
Rekomendasi persetujuan kredit
Rekomendasi persetujuan kredit disusun secara tertulis berdasarkan hasil analisis kredit yang telah dilakukan. Isi rekomendasi kredit sejalan dengan kesimpulan analisis kredit.
Pemberian persetujuan kredit
Setiap pemberian persetujuan kredit memperhatikan analisis dan rekomendasi persetujuan kredit,
Setiap keputusan pemberian persetujuan kredit yang berbeda dengan isi rekomendasi dijelaskan secara tertulis.
Penandatanganan Perjanjian Kredit dan Pengikatan Agunan
Perjanjian Kredit

Setiap kredit yang telah disetujui dan disepakati pemohon kredit dituangkan dalam perjanjian kredit (akad kredit) secara tertulis. Bentuk dan format perjanjian kredit ditetapkan oleh masing-masing Bank yang paling sedikit memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
Memenuhi keabsahan dan pemenuhan aspek hukum yang dapat melindungi kepentingan bank; dan
Memuat jumlah, jangka waktu, tata cara pembayaran kembali kredit dan persyaratan kredit lain sebagaimana ditetapkan dalam keputusan persetujuan kredit.

Persetujuan Pencairan Kredit
Pencairan kredit yang telah disetujui berdasarkan prinsip sebagai berikut:
Bank hanya menyetujui pencairan kredit dalam hal seluruh syarat yang ditetapkan dalam persetujuan dan pencairan kredit telah dipenuhi oleh pemohon kredit,
Sebelum pencairan kredit, seluruh aspek yuridis yang berkaitan dengan kredit telah diselesaikan dan telah memberikan perlindungan yang memadai bagi bank.

BAB VII Dokumentasi dan Administrasi Kredit
Dokumentasi Kredit
Jenis Dokumen Kredit
Persyaratan dokumen kredit yang dikuasai oleh Bank, adalah sebagai berikut:
Dokumen yang diperlukan sesuai dengan jenis kredit yang diberikan termasuk dokumen pengajuan kredit, dokumen analisis kredit, dokumen persetujuan kredit, dokumen realisasi kredit, dan dokumen legal. Dokumen pengajuan kredit memuat fotocopy kartu NPWP pemohon kredit dan fotokopi SPT Tahunan PPH atau foto laporan keuangan yang merupakan lampiran SPT Tahunan PPh pemohon kredit bagi pemohon kredit yang disyaratkan bank melampirkan laporan keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Dokumen-dokumen kredit lainnya yang diperlukan sesuai dengan jenis kredit yang diberikan Bank.
Pengecekan Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen Kredit
Pengecekan kelengkapan dan keabsahan dokumen kredit meliputi hal-hal sebagai berikut:
Memeriksa kelengkapan, keabsahan, dan pemenuhan aspek hukum yang dapat melindungi bank dari potensi risiko yang akan timbul antara lain dengan cara meminta keterangan kepada pemohon kredit dan pihak berwenang yang terkait dengan kelengkapan dan kabsahan dokumen kredit,
Semua dokumen kredit diperiksa ulang oleh pejabat di Unit Bisnis dan Unit Kerja Administrasi dan Bisnis Legal dengan tujuan bahwa seluruh dokumen memenuhi kriteria berkas kredit yang baik (lengkap, sistematis, efisien dan informatif),
Review terhadap dokumen atau berkas dilakukan segera apabila terjadi gejala pemburukan tingkat kolektabilitas,

Surat Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk Nomor 522/SK/DIR-DJS/2013 tanggal 17 September 2013 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) BJB Tandamata (BJB FAST).
8. Penarikan bjb Tandamata
Media yang dapat digunakan untuk transaksi penarikan tunai dan penarikan pemindahbukuan adalah:
Melalui Teller dengan menyerahkan buku bjb Tandamata dengan bukti transaksi seperti Bukti Transaksi Penarikan Tunai / Bukti Transaksi Pemindahbukuan,
Melalui mesin ATM, EDC dengan menggunakan Kartu ATM,
Media penarikan lainnya yang disediakan oleh bank.
Teller harus melakukan pemeriksaan / verifikasi tanda tangan pada contoh tanda tangan yang terdapat dalam buku bjb Tandamata sesuai dengan tanda tangan yang terdapat pada Bukti Transaksi Penarikan Tunai / Bukti Transaksi Pemindahbukuan.
Penarikan Tabungan dengan Surat Kuasa

Setiap Penarikan yang dilakukan bukan oleh pemegang rekening tabungan, harus dilampirkan Buku Tabungan Asli, Surat Kuasa bermaterai cukup dengan memperlihatkan identitas asli yang masih berlaku dan menyerahkan fotokopi KTP/SIM/Paspor dari pemberi dan penerima kuasa.
Penarikan yang dilakukan dengan Surat Kuasa dapat dilakukan dengan syarat:
Memenuhi persyaratan sebagaimana dijelaskan pada poin 1) dan 2);
Penarikan hanya dapat dilakukan di Kantor Cabang Pembuka;
1 (satu) Surat Kuasa hanya berlaku untuk 1 (satu) kali transaksi;
Nominal maksimal untuk penarikan dengan surat kuasa tanpa konfirmasi nasabah adalah Rp50.000.000,00;
Dalam hal penarikan melebihi nominal Rp50.000.000,00 dan atau dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dalam 1 (satu) hari, maka atas penarikan tersebut harus dilakukan dengan konfirmasi kepada nasabah yang bersangkutan.

Surat Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk Nomor 0512/SK/DIR-KKON/2019 tanggal 10 Juni 2019 tentang Manual Produk bjb Kredit Multiguna Bhakti (KGB) yang telah diubah dengan Surat Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk Nomor 1303/SK/DIR-KKR/2019 tanggal 23 Desember 2019, antara lain:
14. Pencairan Kredit
Bank dapat melakukan pencairan kredit kepada Calon Debitur dengan persyaratan:
Calon Debitur telah mengisi dengan lengkap dan tepat formulir pengajuan kredit consumer,
Terdapat tanda tangan basah dan stempel dinas/instansi/perusahaan/tempat calon debitur bekerja dan bendahara/juru bayar dan kepada kepala dinas / atasan langsung ataupun pejabat yang memiliki kewenangan untuk memberikan rekomendasi kepada pegawainya untuk dapat diberikan fasilitas bjb KGB,
Calon debitur telah menyerahkan dokumen persyaratan dengan lengkap,
Hasil Analisa Bank menggambarkan bahwa calon debitur layak diberikan fasilitas bjb KGB dan telah disetujui oleh pejabat bank yang berwenang,
Calon debitur dan pasangan (jika status menikah) hadir di hadapan pejabat bank dan turut menandatangani Perjanjian Kredit,
Telah dilakukan pengikatan agunan khusus kredit di atas Rp500.000.000,00 (Lima Ratus Juta Rupiah).
17. Perjanjian Kredit
Pengikatan perjanjian kredit berdasarkan batasan plafond kredit yaitu sebagai berikut:
Pengikatan perjanjian kredit sampai dengan Rp500.000.000,00 dilakukan di bawah tangan dengan format standar sesuai ketentuan Divisi Operasi,
Pengikatan perjanjian kredit di atas Rp500.000.000,00 dilakukan secara natriil dengan format standar sesuai ketentuan Divisi Operasi dan biaya yang timbul dari pengikatan ini menjadi beban debitur.
Kewenangan menandatangani perjanjian kredit sesuai ketentuan yang berlaku di Divisi Operasi.
Penandatanganan Perjanjian Kredit harus dilakukan dihadapan pejabat bank.
Dalam hal debitur terikat dalam perkawinan maka perlu adanya persetujuan dari suami/istri dalam bentuk:
Penandatanganan suami / istri debitur langsung paa perjanjian kredit kecuali yang diatur dalam poin f; atau
Dalam hal terdapat Perjanjian Kawin (Pra Nikah) tentang pemisahan harta maka Perjanjian Kredit dapat dilakukan tanpa persetujuan pasangan nikah,
Kantor cabang / kantor cabang pembantu agar memastikan bahwa pihak-pihak yang melakukan penandatanganan Perjanjian Kredit cakap bertindak menurut hukum yaitu dalam hal ini telah berumur 21 tahun atau sudah menikah dan tidak berada di bawah pengampuan,

Dalam hal suami/istri menetap / bertugas / bekerja di luar domisili calon debitur dengan jarak 250 km dengan lama menetap / bertugas / bekerja minimal 3 bulan, diperbolehkan untuk tidak turut menandatangani Perjanjian Kredit namun wajib melampirkan dokumen sebagai berikut:
Dalam hal suami / istri adalah wiraswasta / pekerja informal / tidak bekerja, maka wajib melampirkan Surat Keterangan Domisili yang dikeluarkan oleh desa maupun kelurahan setempat,
Dalam hal suami / istri bekerja, maka wajib melampirkan Surat Keterangan bekerja yang dikeluarkan oleh perusahaan suami / istri bekerja. Surat keterangan tersebut minimal memuat informasi masa kerja, status pegawai, kop surat dan cap perusahaan / instansi tempat suami / istri bekerja.
Mengisi dan menandatangani Surat Persetujan Suami / Istri yang tidak menghadiri penandatangan Perjanjian Kredit,

Memverifikasi kebenaran dari Surat Keterangan Domisili / Surat Keterangan Kerja yang dikeluarkan oleh desa maupun kelurahan setempat maupun oleh perusahaan / instansi tempat suami / istri dan hasil identifikasi dan verifikasi tersebut dituangkan dalam Bukti Konfirmasi (Call Memo).
Mekanisme Take over Kredit

Persyaratan kredit berupa Surat Keputusan Kepegawaian untuk sementara dapat berupa copy dokumen dengan melampirkan Memo Penangguhan Dokumen Lampiran,

Plafond untuk tujuan take over adalah sebesar outstanding (baki debet) berikut bunga berjalan dan/atau biaya lainnya atau sebesar Limit Kredit Baru dengan perhitungan bank,
Realisasi kredit dilakukan melalui rekening bank,

Hasil realisasi kredit akan digunakan untuk melunasi kredit di bank lain sebesar nilai pelunasan dan sisa dana yang tidak digunakan akan dilakukan pemblokiran sampai dengan bukti lunas dan surat keputusan kepegawaian asli diterima oleh bank,

Dana realisasi yang digunakan untuk melunasi kredit calon debitur pada bank lain harus dibayarkan pada hari yang sama dengan tanggal realisasi kredit. Pelunasan kredit dilakukan oleh Calon Debitur wajib didampingi oleh Account Officer Konsumer atau petugas yang ditunjuk oleh bank,
Asli bukti pelunasan dari bank lain atau lembaga keuangan lain wajib diserahkan kepada bank melalui Account Officer Konsumer yang selanjutnya diarsipkan bersama dokumen kredit yang bersangkutan.

Sehingga akibat perbuatan terdakwa Adhitiya Prasetiyo Wibisono telah mengakibatkan kerugian Negara cq. PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk Cabang Semarang sebesar Rp10.598.452.507,00 (sepuluh milyar lima ratus sembilan puluh delapan juta empat ratus lima puluh dua ribu lima ratus tujuh rupiah) sebagaimana Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Top Up fasilitas kredit Guna Bhakti (KGB) atas 40 Debitur PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk Cabang Semarang nomor : SR-207/PW11/5.2/2021 tanggal 2 Juni 2021.