Pembobolan Bank BJB Semarang Rp 10,5 Miliar oleh AO, Begini Modusnya

oleh

Semarang – Modus korupsi Bank BJB Cabang Semarang yang dilakukan Adhitiya Prasetyo Wibisono, pegawainya dilakukan dengan kredit dan top up kredit fiktif. Adhitiya Prasetyo Wibisono, mantan Account Officer Retail dan Consumer PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk. Cabang Semarang sendiri diangkat berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor 989/SK/DIR-SDM/2015 tanggal 27 Oktober 2015. Kasus terjadi dalam kurun waktu sekira September 2019 sampai Oktober 2020 di kantor BJB Cabang SemarangJl. Brigjen Sudiarto 587 Pedurungan Lor Kecamatan Pedurungan Kota Semarang.

BJB adalah bank BUMD yang sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Pemerintah Provinsi Banten, Pemerintah Kabupaten/Kota se Jawa Barat kecuali Jabodetabek dan Pemerintah Kabupaten/Kota se- Provinsi Banten. Komposisi kepemilikan saham, Pemprov Jabar 38,18%, Pemprov Banten 5,29%, Pemda Kota-Kabupaten Se-Jawa Barat 24,03%, Pemda Kota-Kabupaten Se-Banten 7,87% serta publik 24,64%.

Terkait fasilitas Kredit Guna Bhakti yaknj kredit yang diberikan kepada seseorang yang memiliki penghasilan tetap yang gajinya sudah atau belum disaluran melalui Bank BJB yang peruntukannya konsumtif multiguna. “Kredit diperuntukkan bagi pegawai berpenghasilan tetap baik instansi pemerintah/PNS, BUMN/pegawai kementrian/ vertical, BUMD dan perusahaan swasta yang sudah kerjasama dengan Bank BJB,” ungak Niam Firdaus, Jaksa Penuntut Umum pada Kejari Kota Semarang dalam surat dakwaannya.

Syarat-syarat permohonan Kredit Guna Bhakti pola penyaluran 2 adalah sebagai berikut : Pemohon mengisi dan menandatangani Formulir permohonan BJB kredit consumer dilengkapi dengan dokumen antara lain : KTP, NPWP, Copy Ledger Gaji / Slip gaji dan lainnya.

Bahwa pada tahun 2016, 2017, 2018 dan 2019, berdasarkan Surat Perjanjian Kredit (SPK), 40 debitur BJB Semarang telah menandatangani perjanjian kredit dengan total nilainya sebesar Rp7.720.000.000. Dari 40 debitur tersebut, dua orang debitur telah melunasi kreditnya yaitu, Anindita Astarita (Rp 500 juta), Noviana Kartika Setyaningtyas (Rp 500 juta).

Tanpa Persetujuan Debitor

Dalam kurun waktu September 2019 sampai Oktober 2020, tanpa persetujuan dan tanpa sepengetahuan masing-masing debitur, terdakwa selaku Account Officer Konsumer atas inisiatif sendiri mengajukan 45 formulir permohonan kredit terdiri dari 43 formulir top-up kredit dan 2 formulir permohonan kredit. “Seluruhnya di tanda tangani sendiri oleh terdakwa dengan memalsukan tanda tangan tiap-tiap debitur yang besaran kreditnya ditentukan sendiri olehnya,” katanya.

Dokumen Pengajuan Kredit Palsu

Terdakwa mengambil arsip dokumen pada permohonan pengajuan kredit terdahulu atas nama 40 debitur tersebut. Dokumen pendukung yang diambil diantaranya copy KTP, copy bukuh nikah dan lainnya.

Termasuk copy Ledger Gaji / slip gaji atau yang dipersamakan di bulan terakhir dan telah dilegalisir oleh bendahara gaji atau bagian keuangan dilakukan terdakwa dengan cara memalsukan tanda tangan pembuat slip gaji dari masing-masing instansi tempat debitur yang bersangkutan.

“Di antaranya atasnama Rini Rini Endah Zuniarti (PT Bhanda Graha Reksa), Inayah Astamiyah ( BPJS Ketenagakerjaan Cabang Magelang, Partiwi Andari (BPJS Ketenagakerjaan Cabang Yogyakarta),” sebut jaksa.

Selain itu terdakwa juga telah membuat stempel palsu atas nama masing-masing instansi tersebut.

Kredit Disetujui Atasan Terdakwa

Terdakwa mengajukan 45 memo permohonan Informasi Debitur melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) Otoritas Jasa Keuangan kepada Saksi Maria Dwi Rahmawati selaku Manajer Bisnis Konsumer atas 40 orang debitur untuk 45 permohonan top up dan kredit baru dengan total plafond sebesar Rp18.690.000.000.

“Maria Dwi Rahmawati menyetujui dan menandatangani 45 memo tersebut, dan menyerahkan kembali kepada terdakwa selaku Account Officer untuk proses selanjutnya di Bagian Operasional,” katanya.

Prosesnya, kemudian mengupload Informasi Debitur melalui SLIK, dan selanjutnya mengirimkan soft copy dalam bentuk pdf kepada terdakwa selaku A/O Konsumer yang berisi informasi debitur. Selanjutnya terdakwa membuat Analisa Kredit yang dituangkan dalam Lembar Analisa dan Keputusan Kredit kemudian seluruh dokumen persyaratan kredit diupload oleh terdakwa ke aplikasi Loan Management System (LMS).

Setelah seluruh dokumen persyaratan 45 permohonan kredit diupload di LMS, Saksi. Christina Octaviane selaku Officer Operasional Kredit (OOK) melakukan check list kelengkapan persyaratan, kemudian dikirim ke bagian Bisnis Legal untuk dilakukan check list kelengkapan persyaratan kembali. Selanjutnya diteruskan ke saksi Maria Dwi Rahmawati selaku Manajer Bisnis Konsumer.

Atas 45 permohonan kredit tersebut, saksi Maria Dwi Rahmawati melakukan verifikasi dokumen kembali baik persyaratan administrasi maupun analisa kreditnya. Selanjutnya menyetujui permohonan kredit tersebut sesuai dengan kewenangannya yakni kredit sampai dengan Rp 350 juta.

“Selebihnya diteruskan ke saksi Anna Kusumarita selaku Pimpinan Cabang sesuai dengan kewenangannya, yakni di atas Rp 350 juta,” lanjutnya.

Usai menyetujui sesuai kewenangan masing-masing, Maria dan Anna menandatangani Surat Perjanjian Kredit (SPK) sebanyak 45 SPK dengan total plafond sebesar Rp18.690.000.000.

Palsu Tanda Tangan Debitor

Terdakwa selanjutnya membuat Surat Pemberitahuan Persetujuan Pemberian Kredit (SP3K) untuk diserahkan dan ditanda tangani oleh masing-masing debitur. Akan tetapi oleh terdakwa tanda tangan debitur tersebut telah dipalsukan.

Terdakwa juga memalsukan tanda tangan debitur dan pasangannya (istri / suami) pada Perjanjian Kredit beserta dokumen-dokumen pendukung lainnya.

Staf Bisnis Legal Tak Tandatangan

Bahwa proses penandatanganan 45 Perjanjian Kredit oleh debitur seharusnya dilakukan oleh staf Bisnis Legal yaitu Wina Stefani Sihotang dan Gina Lupita Putri ke masing-masing debitur.

Akan tetapi faktanya penandatanganan dilakukan oleh terdakwa selaku A/O Konsumer, dengan alasan karena lokasi nasabah berada di luar Kota Semarang hal tersebut dilakukan agar perbuatan terdakwa tidak diketahui oleh masing-masing debitur.

Terdakwa lalu menyerahkan Perjanjian Kredit beserta lampirannya tersebut kepada Bisnis legal dan Bisnis legal tidak mengetahui bahwa tanda tangan atas nama debitur tersebut adalah palsu.

“Bahwa setelah kredit tersebut disetujui, bagian administrasi melakukan pencairan dengan cara disburstement ke rekening nasabah,” sebut jaksa.

Terdakwa Kasbon ke Teller

Selanjutnya terdakwa menyerahkan formulir permohonan kas bon secara bertahap kepada teller (saksi Heavy Nur Ayati, saksi Mutiara Paramitha Puspasari, saksi Indyra Dwi Cahyaningtyas) sebesar Rp10.756.145.000 setelah sebelumnya ditandatangani Maria Dwi Rahmawati selaku Manager Bisnis Konsumer dan saksi Octaviyanti Retno Palupi (Manajer Operasional).

Terdakwa yang menerima uang dari teller sebesar Rp10.756.145.000 dengan alasan untuk take over pinjaman debitur pada bank lain. Terdakwa menyerahkan slip penarikan dengan memalsukan tanda tangan atas nama masing-masing debitur pada slip tersebut, tanpa kehadiran dari debitur / nasabah pemilik rekening .

Seharusnya, untuk setiap penarikan tunai, harus dilakukan oleh nasabah sendiri, kecuali ada surat kuasa dari nasabah sebesar sama dengan bukti permintaan kas bon, yang telah ditandatangani oleh debitur serta foto copy KTP debitur.Teller dan Supervisor memprosesnya dengan cara mendebet rekening debitur seolah-olah transaksi penarikan tunai.

“Bahwa uang kas bon sebesar Rp10.756.145.000 tersebut oleh terdakwa tidak diserahkan kepada 40 debitur maupun dipergunakan untuk take over ke bank lain melainkan dipergunakan untuk kepentingan pribadi,” kta JPU.

Uang Rp 10,7 miliar hasil kredit dan top kredit yang diajukan terdakwa Adhitiya Prasetyo Wibisono SE MM bin Hendrar (27), mantan Account Officer Retail dan Consumer PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk. Cabang Semarang dipakai untuk kepentingan pribadinya.

Beberapa di antaranya, membeli mobil BRV Rp 163 juta pada bulan Oktober 2019, membeli rumah di Graha Saka 2 Nomor P.7, Ungaran Timur Rp 630 juta pada bulan Maret 2020.

Membeli 2 unit sepeda motor yakni Ninja sebesar Rp66 juta dan Scoopy Rp21 juta pada bulan Januari 2020. Merenovasi rumah Graha Saka 2 Nomor P.7, Ungaran Timur sebesar Rp 45 juta pada bulan April – Mei 2020.

Membeli spare part motor Ninja sebesar Rp90 juta bulan Januari – Mei 2020. Membeli voucher game sebesar Rp300 juta dari April – Oktober 2020. Serta untuk transaksi trading sebesar Rp7.828.000.000.

 

(rdi)