SEMARANG,INFOPlus— Kinerja fiskal di Jawa Tengah hingga Triwulan I 2026 menunjukkan kondisi yang tetap solid. Stabilitas ekonomi daerah masih terjaga di tengah dinamika ekonomi global, ditopang pertumbuhan ekonomi yang kuat, inflasi yang mulai terkendali, serta optimalisasi belanja negara dan daerah.
Kepala Kanwil DJPb Jawa Tengah, Bayu Andy Prasetya, mengatakan APBN masih menjadi instrumen penting dalam menjaga momentum pertumbuhan ekonomi sekaligus mendukung aktivitas masyarakat.
“Ekonomi Jawa Tengah masih berada pada jalur ekspansi yang kuat. APBN terus hadir menjaga stabilitas dan mendukung aktivitas ekonomi masyarakat,” kata Bayu, Senin (11/5).
Sepanjang 2025, ekonomi Jawa Tengah tumbuh 5,37 persen secara tahunan atau year on year (yoy). Pada triwulan IV 2025, pertumbuhan bahkan mencapai 5,84 persen (yoy), mencerminkan daya tahan ekonomi daerah yang tetap kuat.
Optimisme masyarakat juga masih terjaga. Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) Maret 2026 berada di level 116,3 atau masih dalam zona optimistis meski sedikit menurun dibanding bulan sebelumnya.
Sementara itu, inflasi Maret 2026 tercatat sebesar 3,54 persen (yoy), lebih rendah dibanding Februari 2026. Inflasi tertinggi terjadi di Kota Tegal dan terendah di Kabupaten Wonosobo.
Dari sisi kesejahteraan masyarakat, sejumlah indikator juga menunjukkan perbaikan. Tingkat pengangguran terbuka turun menjadi 4,32 persen, angka kemiskinan berada di level 9,39 persen, serta Gini Ratio turun menjadi 0,350.
Hingga akhir Maret 2026, realisasi pendapatan negara di Jawa Tengah mencapai Rp27,15 triliun atau 20,73 persen dari target. Penerimaan tersebut berasal dari pajak sebesar Rp11,70 triliun, bea dan cukai Rp13,30 triliun, serta PNBP Rp2,22 triliun.
Sedangkan realisasi belanja negara mencapai Rp25,81 triliun atau 26,67 persen dari pagu. Dengan capaian tersebut, APBN Jawa Tengah mencatat surplus Rp1,34 triliun.
Di sisi lain, kinerja APBD konsolidasi juga dinilai cukup sehat. Pendapatan daerah hingga Maret 2026 mencapai Rp24,72 triliun, sementara belanja daerah terealisasi Rp13,94 triliun. Kondisi tersebut menunjukkan masih adanya ruang fiskal yang cukup besar untuk percepatan pembangunan daerah.
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) juga mulai memberikan dampak ekonomi yang cukup luas. Hingga Maret 2026, jumlah penerima manfaat mencapai 9,27 juta orang dengan serapan tenaga kerja sekitar 164 ribu orang. Total realisasi anggaran program tersebut mencapai Rp2,68 triliun.
Sementara itu, penyaluran pembiayaan UMKM terus tumbuh. Kredit Usaha Rakyat (KUR) hingga Maret 2026 tercatat sebesar Rp12,45 triliun atau tumbuh 9,21 persen (yoy), sedangkan pembiayaan Ultra Mikro (UMi) mencapai Rp475,78 miliar atau tumbuh 230,31 persen dibanding tahun lalu.
