Arsul Sani : Ada Ketidakadilan di Kasus Korupsi RSUD Kraton

oleh

Pekalongan – Desakan penuntasan penanganan kasus korupsi dana insentif manajerial RSUD Kraton tahun 2014-2016 terus dilakukan masyarakat Kabupaten Pekalongan.

Desakan disampaikan sejumlah warga dan LSM yang tergabung dalam Forum Keadilan Hukum untuk Semua (Fokhus) di Kabupaten Pekalongan. Mereka LSM Tirai, LSM Probojoyo, Red Cebongan, Organisasi Rakyat Independen Pekalongan, Forum Santri Mbelink.

Sebab, mereka menilai penanganan perkaranya tak tuntas. Selain mantan Direktur dan Wadir Adminitrasi Umum dan Keuangan (AUK), M Teguh Imanto serta Agus Bambang Suryadana (telah dipidana), sejumlah pihak yang terlibat tak diproses hukum.

Hal itu diungkapkan Fokhus saat dialog bersama anggota DPR RI Arsul Sani di salah satu rumah makan di Buaran, Jumat (26/2/2021) malam.

Di hadapan anggota Komisi III itu, mereka menyampaikannya dan berharap adanya dukungan desakan ke penegak hukum.

Koordinator Fokhus, Sakdullah menyampaikan, adanya fakta-fakta hukum sebagaimana hasil pemeriksaan perkara M Teguh Imanto dan Agus Bambang di Pengadilan Tipikor (sudah inkracht).

“Ada pihak-pihak lain yang jelas terlibat dan oleh pengadilan dianggap harus turut dimintai pertanggungjawaban. Tegas disebutkan nama Riski Tesa Malela selaku pengelola, serta pihak yang lain yang menerima ” kata dia.

“Kenapa hanya Teguh Imanto dan Agus Bambang yang diproses hukum sedangkan pihak yang menerima justeru tidak diproses,” tegas dia di hadapan anggota dewan dari Fraksi PPP Dapil Jateng X itu.

Senada diungkapkan Ketua Probojoyo, Gigih yang meminta Asrul Sani mengawal dan penegakkan hukum di Kabupaten Pekalogan.

“Jangan ada lagi orang yang kebal hukum di Kabupaten Pekalongan. Kami siap mengawal kasus ini sampai tuntas,” tegasnya.

Tidak Adil

Sementara itu, di hadapan hampir 100 warga dan anggota Fokhus, Arsul mengakui adanya ketidakadilan di penanganan kasusnya.

“Kasus insentif ini saya lihat ada ketidakadilan. Hanya orang tertentu saja yang diproses. Ada pihak yang tidak terima tapi diadili dan dihukum. Bahkan dibebani membalikan kerugian negara,” kata Arsul yang juga Wakil Ketua MPR itu.

“Kok kayaknya di Pekalongan ada orang kebal hukum. Ini yang menurut hemat saya tidak boleh terjadi,” katanya.

“Malam ini saya terima aspirasi. Nanti saya teruskan. Akan saya sampaikan agar ditindaklanjuti dan minta waktu agar ada progresnya 3 sampai 6 bulan kedepan. Kalau tidak ada progresnya akan saya bawa ke KPK. Atasnama kewenangannya,” imbuhnya.

Arsul menilai, tidak ada alasan hukum untuk tak memroses para pihak yang menikmati aliran uang haram insentif itu.

“Kalau ada argumentasi, jika uang sudah dikembalikan tidak kena, itu salah. Contoh anggota dewan Sumut, semua sudah kemblikan, tapi ya diproses semua,” jelas dia.

Arsul mengapresiasi sikap warga dan Fokhus yang perhatian atas persoalan penegakan hukum.

“Jadilah “law enforcement wacth” (pengawas penegakan hukum-red). Jangan diomongkan saja. Dicatat. Sampaikan ada pelanggaran. Penghentian kasus oleh penegak hukum,” katanya.

Arsul berjanji akan membawa aspirasi dan mendesak Polda Jateng dan Kejati Jateng yang menangani menuntaskan penanganannya.

“Saya akan kawal. Tapi karena saya bukan penyidik. Tidak bisa memastikan dia (pihak lain) masuk atau tidak,”.

“Saya melakukan ini bukan karena agar dapat dukungan politik atau apa. Saya ke sini karena menghormati saudara. Posisi saya sebagai anggota DPR dan berkewajiban menyerap aspirasi,” pungkas dia.

Tanpa Progres

Penanganan kasus korupsi dana insentif di RSUD Kraton sudah menjadi salah satu materi bahasan pada Rapat Kerja Pengawasan Komisi III DPR RI dengan seluruh unsur pemerintah bidang hukum di Jawa Tengah, 30 Juli 2019 lalu, pada awal-awal pemeriksaan perkara M Teguh Imanto dan Agus Bambang S.

M Teguh Imanto serta Agus Bambang Suryadana telah dijatuhkan putusan masing-masing selama 4 tahun, denda Rp 200 juta subsidair 2 bulan pada sidang, 10 Desember 2019.

Pidana tambahan juga dijatuhkan terhadap Terdakwa I membayar uang pengganti Rp 1.373.135.255, jika sebulan tidak dibayar setelah putusan berkekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita. Jika tidak punya harta benda yang cukup, maka dipidana 2 tahun penjara.

(rdi)