“Jadi yang saat ini dilakukan oleh presiden dan para menterinya itu kayak viral base policy. Tapi bukan sistematis. Bukan apa yang diminta oleh gugatan warga negara itu,” kata dia.
Pemerintah tak serius, terus kejar cuan
Pengamat Kebijakan Publik, Trubus Rahardiansyah menilai pemerintah selama ini tak pernah benar-benar serius mengendalikan polusi udara. Dia menilai sejumlah solusi yang ditawarkan pemerintah sejauh ini tak lebih dari wacana.
Trubus misalnya mengkritik kebijakan kerja dari rumah atau WFH bagi pekerja di Ibu Kota untuk menekan angka polusi udara. Dia meyakini usulan itu akan ditolak, terutama oleh para pelaku usaha swasta karena hanya akan membebani perusahaan.
“Pegawai negeri aja belum tentu mau. Apalagi sekarang Presiden waktunya tinggal setahun, mana mau menteri-menteri melaksanakan. Nggak akan mau,” kata Trubus, Selasa (15/8).
Di sisi lain, dia menyebut biaya penanganan polusi udara juga memerlukan biaya yang tidak sedikit. Bukan hanya itu, hasilnya menurut dia juga kurang begitu dirasakan. Justru bisa sangat merugikan perusahaan.
Senada dengan Bondan, Trubus menyebut polusi juga bukan hanya disebabkan oleh kendaraan bermotor, melainkan juga PLTU. Apalagi, PLTU berkaitan dengan investasi besar yang menguntungkan negara.
“Ya kalau misalnya menggunakan itu kan rugi. Karena tidak mendapatkan cuan,” kata Trubus.
Dia meyakini pemerintah juga tak akan mengambil langkah ekstrem sebagai langkah konkret pengendalian polusi udara. Jangankan menutup PLTU, Trubus bahkan mengaku bertaruh pemerintah tak akan berani mengendalikan polusi lewat kendaraan bermotor, misalnya dengan uji emisi.
Pasalnya, menurut Trubus, pemerintah juga akan berhadapan dengan para pelaku usaha kendaraan sebagai salah satu penyumbang pajak terbesar. Termasuk bahkan dari pebisnis kendaraan bekas.
“Kan kita nggak pernah uji emisi. Kan uji emisi ya rugi banyak biayanya, belum lagi nanti dimusuhi sama pelaku usaha di bidang mobil motor bekas, rugi semua,” kata Trubus. (nay)
Naskah & Foto, Sumber: CNN Indonesia
