Semarang – INFOPlus. Penanggulangan kemiskinan menjadi fokus perhatian Pemkot Semarang sampai tahun 2030 mendatang. Saat ini, angka kemiskinan di Kota Semarang sebesar 3,3 persen, targetnya bisa turun menjadi 2,9 persen di tahun 2030.
Wali Kota Semarang, Agustina Wilujeng menjelaskan jika kemiskinan ini harus diupayakan oleh berbagai pihak. Pemkot Semarang tidak bisa menyelesaikannya sendiri.
“Harus ada peran dari berbagai pihak, seperti akademisi, sektor swasta, untuk membantu mengurangi angka kemiskinan ini,” terang Agustina usai membuka Rakor Penanggulangan Kemiskinan di Hotel UTC, Kamis (23/10).
Agustina menerangkan dalam rangka menurunkan angka kemiskinan hingga 2,9 persen pada tahun 2030 salah satu upaya intervensinya adalah melalui peningkatan ekonomi masyarakat.
“Pelaku UMKM ini harus dibantu, caranya bagaimana harus dibeli agar mereka bisa berdaya,” bebernya.
Dengan rakor tersebut, lanjut Agustina bakal ada kajian dari akademisi yang nantinya akan digunakan Pemkot Semarang sebagai langkah kebijakan. Dirinya menyebut Kecamatan Semarang Utara, merupakan salah satu kecamatan dengan angka kemiskinan yang cukup tinggi.
“Akademisi bisa bikin kajian, ini harus ditangkap dan dipakai. Faktor kemiskinan ini, adalah ekonomi yang tidak bisa mengalami pertumbuhan,” ujar dia.
Sementara itu, Pj Sekda Kota Semarang, Budi Prakosa menjelaskan faktor kemiskinan yang ada di Semarang dikarenakan rendahnya daya dukung wilayah. Sebut saja wilayah Semarang Utara dan Gayamsari yang merupakan kantong kemiskinan, lantaran kerap terjadi genangan.
“Kita lakukan intervensi, ada 13 program seperti kependudukan, aspek sanitasi, tempat tinggal, permodalan, infastruktur lingkungan, ini harus dipenuhi agar mereka bisa berdaya,” terang Budi yang juga Kepala Bappeda.
Potensi ekonomi, lanjut Budi, juga harus dikembangkan atau di upgrade agar bisa menjadi daya ungkit perekonomian.
Misalnya di Semarang Utara ada sentra pengasapan ikan, Jomblang Candisari, ada penanganan sampah. Bangetayu Genuk ada potensi jajanan pasar, yang memerlukan support dan kolaborasi agar mendongkrak perekonomian warga.
Dinas Kesehatan, juga telah melakukan pemetaan risiko wilayah terhadap 14 penyakit, yang ada di kantong wilayah dengan angka kemiskinan tinggi. Pemetaan ini, bahkan sudah mencakup sampai tingkat RW, sehingga mudah dilakukan pencegahan dan intervensi.
“Kolaborasi ada dengan kesehatan, lalu peningkatan SDM, bagaimana potensi lokal bisa diupgrade dan dikembangkan agar ekonomi meningkat serta kemiskinan bisa dikurangi,” imbuhnya. []
