Lebih spesifik lagi, Serpong, Tangsel mencatat angka polutan terburuk dengan polutan PM2.5 di angka 80 mikrogram per meter kubik. Jumlah itu setara dengan 112 batang rokok selama sebulan.
Wilayah Tarumajaya, Bekasi di urutan kedua dengan angka polutan PM2.5 sebesar 79 mikrogram per meter kubik alias setara mengisap 112 batang rokok per bulan.
Lalu, ada Parung Panjang, Bogor (99 batang rokok), Babakan, Tangerang Selatan (98 batang rokok), dan Bedahan, Depok (96 batang rokok) di urutan kelima.
Dikepung dua daerah industri
Juru Kampanye Iklim dan Energi Greenpeace, Bondan Andriyanu menerangkan kenaikan angka polutan di wilayah Jabodetabek disebabkan oleh beberapa faktor.
Secara geografis, menurut dia, buruknya polusi udara di wilayah Jabodetabek memang kerap terjadi saat musim-musim kemarau, mulai April hingga September.
Di musim itu, angin akan membawa segala segala sesuatu yang mengendap di permukaan udara dari timur Jakarta. Termasuk emisi dari PLTU Batubara. Dalam catatan Greenpeace, kata Bondan, di Timur Jakarta ada PLTU Babelan, Bekasi.
“Nah, saat ini sekarang dari Timur. Posisinya di Agustus ini arah angin dari Timur,” kata Bondan kepada CNNIndonesia.com.
Begitu pula sebaliknya, angin muson Barat yang berlangsung mulai Oktober hingga April akan membawa emisi dari PLTU yang berada di Barat Jakarta. Dalam kasus ini, ada PLTU Suralaya, Banten.
Sialnya, kata Bondan, polusi di Ibu Kota bukan hanya disebabkan oleh PLTU dari daerah penyangga. Bondan mengatakan, DKI juga tercatat sebagai daerah penyumbang polusi tertinggi dari kendaraan bermotor.
Bahkan, DKI kata dia ikut menyumbang emisi kendaraan bermotor ke beberapa daerah penyangganya.
“Dari pinggir Jakarta dikelilingi oleh industri, di dalam Jakarta transportasinya pekat. Jadi saling menyumbang,” udap Bondan.
Sayangnya, menurut Bondan, siklus tersebut hingga ini tak direspons cermat oleh pemerintah. Dia mengkritik pemerintah karena selama ini tak pernah menyiapkan langkah serius merespons polusi udara di wilayah Jabodetabek.
Bahkan, alih-alih mengambil langkah mitigasi, pemerintah justru berkali-kali membantah putusan pengadilan soal gugatan oleh Koalisi Ibu Kota. Menurut Bondan, langkah hukum yang diambil pemerintah kontraproduktif.
“Satu sisi mau menangani polusi, tapi gugat yang sudah dimenangkan warga 2-0. Setelah banding ditolak, sekarang kasasi, kenapa harus kasasi lagi. Harusnya cabut kasasinya,” kata dia.
Menurut Bondan, sikap pemerintah yang terlihat baru-baru ini lebih terkesan karena viralitas di media sosial. Pemerintah, menurut dia, belum mengambil kebijakan sistematis untuk mengatasi masalah polusi udara di Jabodetabek dan Ibu Kota.
