Korupsi Bea Cukai Semarang, Kerugian Negara Rp 712 Miliar

oleh
Ilustrasi kasus korupsi

Semarang – Kasus dugaan korupsi penyalahgunaan fasilitas Kawasan Berikat pada Pelabuhan Tanjung Emas Tahun 2015 – 2016 di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean A Semarang (KPPBC TMP A Semarang) tahun 2016-2017 ditaksir merugikan keuangan negara sekitar Rp 712 miliar.

Para tersangka dinilai memperkaya diri sendiri dan orang lain. Sebagaimana diketahui, mereka ialah, M Rizal Pahlevi (Kepala Seksi Penindakan dan Penyidikan (P2) KPPBC TMP A Semarang), Iman Prayitno (Kepala Sub Direktorat Pengendalian Keamanan Informasi, Manajemen Layanan dan Evaluasi/ Kepala KPPBC TMP A Semarang Periode 2015 – 2017). Handoko (Kepala Seksi Narkotika dan Barang Larangan Kantor Wilayah DJBC Jawa Barat / Kepala Seksi Intelijen Kantor Wilayah DJBC Jawa Tengah dan D.I Yogyakarta Tahun 2016 – 2017). Serta Leslie Girianza Hermawan (Direktur PT Eldicitra Kharisma Lestari).

Informasi yang dihimpun INFOPLus menyebutkan, M Rizal Pahlevi bersama Iman Prayitno yang disangka tidak mengawasi dan menindak atas pengeluaran tekstil impor dari Kawasan Berikat PT HGI seolah-olah menuju ke Perusahaan Subkontrak Tempat Lain Dalam Daerah Pabean (TLDDP) untuk diolah menjadi barang jadi atau barang setengah jadi.

Padahal tekstil impor tersebut tidak pernah masuk kembali ke Kawasan Berikat PT HGI dan meskipun PT HGI tidak pernah mengekspor tekstil yang seharusnya terlebih dahulu diolah menjadi barang jadi atau barang setengah jadi. Serta mengawasi dan menindak kegiatan reekspor PT HGI atas tekstil yang telah diimpor tanpa alasan yang sah meskipun telah ada penindakan sehingga mendapatkan keuntungan Rp 30 juta per kontainernya dinilai memperkaya diri sendiri sebesar Rp 6.870.000.000.

Sementara Leslie Girianza Hermawan, atas penyalahgunaan izin itu dinilai memperoleh keuntungan sebesar Rp28.782.566.143,64 dan Rp28.165.197.405. Untuk Pamimpin Sinurat dinilai menguntungkan diri sendiri sebesar Rp8.015.000.000, atau suatu korporasi yang merugikan negara sebesar Rp28.782.566.143,64.

Nilai itu berdasar laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Nomor : PE.03/SR – 535/ D5/01/2022 Tanggal 22 Juli 2022.

“Merugikan perekonomian negara sebesar Rp 712.477.199.970 berdasarkan Laporan Kajian Perhitungan Kerugian Perekonomian Negara atas Impor Ilegal Kain oleh PT HGI di Kawasan Berikat oleh Tim Peneliti Rimawan Pradiptyo, Ph.D, dkk dari Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada Tanggal 22 Juli 2022,” demikian tersebut dalam berkas perkaranya.

(rdi)