Sidang Korupsi BJB Semarang. Pimca Sebut Tandatangan Kredit Tak Harus Saling Berhadapan

oleh

Semarang – Pemimpin Kantor Cabang Penempatan Kantor Cabang Semarang Bank BJB yang diperiksa di perkara korupsi terdakwa, Adhitiya Prasetyo Wibisono SE menyebut. Di dalam SOP nya, tidak diatur untuk penandatanganan perjanjian kredit antara nasabah dengan pihak Bank BJB cabang Semarang (pemutus kredit) harus saling berhadapan dan tidak diatur dilakukan di kantor Bank BJB cabang Semarang.

Hal itu terungkap pada surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum pada Kejari Kota Semarang atas terdakwa Adhitiya. Terdakwa sendiri dituntut JPU 10,5 tahun penjara, denda Rp 500 juta dan membayar uang pengganti Ep 10,5 miliar.

Umar Peruk (42), Pimca sejak 1 Juni 2020 sampai sekarang mengaku, tidak tahu jika Bank BJB cabang Semarang memberikan persyaratan permohonan kredit kepada PT. Bhanda Ghara Reksa. Terkait dengan pola penyaluran Kredit Guna Bhakti (KGB) ia memutuskan kredit sesuai limit diatas Rp 350 juta sampai Rp 500 juta, dan jika ada agunan tambahan maksimal Rp 1 miliar.

Untuk memo permohonan SLIK beberapa AO bisa mengajukan dalam satu memo dan AO bisa mengajukan sendiri-sendiri, dan dalam satu memo bisa juga diajukan bersama-sama beberapa nama calon nasabah.

Selaku pemutus kredit, pihaknya melakukan persetujuan keputusan kredit melalui sitem LMS yang menghasilkan cetakan lembar analisa dan keputusan kredit beserta SP3K yang di akan cetak oleh AO. Saksi memutuskan kredit disetujui atau ditolak berdasarkan perhitungan DSR (Debt Service Ratio) sesuai ketentuan berdasarkan dokumen yang tersedia yang disajikan oleh AO sesuai limit kewenangan memutus kredit yang berlaku dan setelah di lakukan rekomendasi / review oleh manager consumer.

“Untuk memutuskan kredit berdasarkan dokumen yang disajikan oleh account officer karena sebelum dokumen masuk ke saksi sudah melalui beberapa tahapan,” sebutnya dalam surat tuntutan JPU.

Sepengetahuannya setelah dicetak oleh AO lembar analisa dan keputusan kredit beserta SP3K yang oleh AO beserta dokumen kredit yang lainya diserahkan kepada bagian operasional dan dari itu maka proses selanjutnya menjadi kewenangan dari bagian operasional.

Pada saat saksi memutuskan kredit, sesuai berkas yang diajukan oleh AO dan manager consumer kepada saksi, berkas syarat permohonan pengajuan kredit calon nasabah sudah lengkap.

Pihak yang menganalisa kredit adalah AO. Hasil analisa tersebut berupa Memorandum Analisa Kredit (MAK). Sepengetahuan saksi sepanjang dokumen kredit tidak lengkap ataupun terdapat dokumen kredit yang diduga tidak benar, maka proses akad kredit tidak dapat dilanjutkan atau dibatalkan karena persyaratan untuk dapat dilakukan akad kredit tidak dapat dipenuhi.

“Di dalam SOP tidak diatur untuk penandatanganan perjanjian kredit antara nasabah dengan pihak Bank BJB cabang Semarang (pemutus kredit) harus saling berhadapan dan tidak diatur dilakukan di kantor Bank BJB cabang Semarang,” sebutnya.

Petugas Bank BJB cabang Semarang yang diberikan tugas untuk menandatangankan perjanjian kredit kepada nasabah adalah pejabat bank / Bisnis Legal/OOK.
Bahwa setelah kredit tersebut disetujui, kemudian dapat dilakukan akad kredit/perjanjian kredit. Setelah itu maka bagian administrasi kredit melakukan pencairan dengan cara disburstement ke rekening nasabah.

Bahwa setelah kredit dicairkan oleh administrasi kredit dengan cara disburstement ke rekening nasabah, pihak Bank BJB cabang Semarang memberitahu kepada nasabah, dilakukan oleh AO.
Bahwa uang tersebut harus masuk terlebih dahulu masuk rekening debitur selanjutnya debitur baru bisa mengambil uang tersebut secara tunai.

Terkait pencairan kredit dengan cara kasbon khususnya terhadap 17 debitur tersebut yang bermasalah, tidak sepengetahuan dan seijin saksi.

Saksi Umar mengaku tidak pernah menerima laporan dari manager bisnis dan manager operasional terkait pencairan Kredit Guna Bhakti (KGB) dengan cara kasbon.

Senada diungkapkan, Anna Kusumarita (51), pada 2018 sampai dengan Juni 2020 menjadi Pemimpin Kantor cabang Penempatan Kantor Cabang Semarang. Dikatakannya, sepengetahuan saksi tidak ada dasar pelimpahan kewenangan dari pejabat bank / bisnis legal / OOK kepada Terdakwa selaku AO.

Pada saat saksi menanda tangani perjanjian kredit debitur sudah menanda tangani perjanjian kredit tersebut.

“Sementara yang membawa dokumen perjanjian kredit kepada saksi adalah Gina Lupita Putri dan Wina Stefani Sihotang selaku bisnis legal,” kata dia.

Sebelum saksi menandatangani perjanjian kredit, ia mengaku tidak melakukan pengecekan kelengkapan dokumen kredit karena pengecekan dokumen bukan kewenangan saksi tetapi kewenangan OOK / Administrasi kredit / bisnis legal.

(rdi)