Selain itu, permasalahan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) juga mengemuka di masyarakat. Masih banyak lembaga pendidikan yang belum memiliki akses internet, dimana angka tersebut didominasi oleh jenjang SD/MI.
“Hal ini tentunya membuat Pendidikan Jarak Jauh (PJJ) daring sangat sulit dilakukan pada jenjang tersebut,” katanya.
Mengingat resiko Covid-19 yang juga mengancam anak-anak, tentunya PJJ daring menjadi pilihan terbaik saat ini. Jika anak-anak usia SD/MI terpapar, maka tidak mungkin mereka akan dikarantina sendiri, pastinya mereka tetap akan membutuhkan pendampingan orang tua. Sementara anak didik juga merasa sudah jenuh dengan kondisi ini.
Mukhlis menambahkan, sejak virus Covid 19 mewabah di Indonesia dan Jawa Tengah pada awal bulan Maret 2020 telah menimbulkan dampak luar biasa pada berbagai sektor.
Fraksi PKB berpandangan bahwa, harus ada tekad yang kuat dari Gubernur Jawa Tengah yang selanjutnya diikuti oleh jajaran di bawahnya yakni OPD dalam memaksimalkan dan merealisasikan anggaran.
Jika berpijak pada azas profesionalisme dan prestasi, ada baiknya personil yang tidak dapat berjalan sesuai dengan visi dan misi kepala daerah dan mengejar target berdasarkan dokumen perencanaan yang telah disepakati semisal RPJMD, ada baiknya diganti.
“Yakni diganti dengan individu yang lebih siap, cakap dan handal serta punya kemampuan dalam operasionalisasi kegiatan serta kemampuan lain yang dianggap dapat mencapai target yang telah diberikan kepala daerah. Karena jika tidak, capaian pembangunan bisa berujung stagnan atau berjalan ditempat atau bahkan justru semakin menurun. Jangan sampai juga ada kesan penempatan jabatan – jabatan strategis berbau kolusi dan nepotisme,” tandasnya.
Pihaknya berharap, bahwa pandemi Covid-19 akan segera berakhir. Namun melihat perkembangan terakhir, tanda-tanda berakhirnya pandemi belum nampak.
“Kebijakan pembangunan dengan skala prioritas dan juga lebih mendasarkan kepada beberapa aspek. Antara lain proyeksi pendapatan / pajak daerah, evaluasi program melalui penyempurnaan target kinerja dan target RPJMD 2028 – 2023,” tukasnya. (ema)
