Korupsi Bantuan Traktor di Sragen, Mantan Staf Ahli DPR Divonis Berat

oleh

Kedua terdakwa di Lapas Sragen. Foto:istimewa.

Semarang – Supriyanto Spd MM (47), mantan staf ahli DPR dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan tahun 2014 sampai 2019 divonis bersalah korupsi.

Korupsi terjadi atas bantuan traktor roda 4 atau Jonder, bersumber aspirasi DPR di Kabupaten Sragen pada tahun 2017 sampai 2019.

Vonis bersalah tak hanya dijatuhkan ke Supriyanto, warga Dukuh Karas RT 09 RW 03 Desa Puro Kecamatan Karangmalang Kabupaten Sragen yang juga Wakil Ketua Dewan Pimpinan Cabang PDIP Kabupaten Sragen itu.

Agus Tiyono Bin Parno (48), warga Tanggan Gesi, pamong Tani Desa (PTD) atau Kau Pemerintahan setempat juga.

Hukuman berat dijatuhkan majelis hakim Pengadilan Tipikor Semarang pemeriksa perkaranya. Yakni pidana 2 tahun penjara dan denda Rp 50 juta subsider tiga bulan.

Vonis terbilang setengah tahun lebih berat dari tuntutan jaksa. Sebelumnya, jaksa menuntut keduanya satu tahun enam bulan atau 18 bulan penjara.

Atas vonis itu, keduanya menerima. “Kami menerima,“Henry Sukoco, kuasa hukum Supriyanto, Selasa (9/6/2020).

Senada, kuasa hukum Agus Tiyono, Mugiyono menyatakan menerima vonis itu. “Klien kami juga sudah menerima,” akunya.

Sidang pembacaan putusan digelar secara online di tiga lokasi berbeda. Kasi Pidsus Kejari Sragen, Agung Riyadi mengatakan terdakwa sidang dari dalan Lembaga Permasyarakatan (LP) Kelas IIA Sragen didampingi kuasa hukumnya.

Jaksa penuntut umum (JPU) di Kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Sragen. Sedangkan majelis hakim diketuai Bakri memimpin sidang di kantor Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Semarang.

Majelis hakim dalam putusannya menyatakan keduanya terbukti bersalah korupsi sesuai Pasal 12 huruf a UU No. 20/2001 tentang Perubahan atas UU 31/1999 tentang Pemberantasan Tipikor.

Beberapa pertimbangan memberatkannya, para terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas korupsi. Terdakwa sebagai aparatur negara, dan perangkat desa.

Pertimbangan meringankan, keduanya kooperatif, tidak berbelit-belit dan sopan selama persidangan.

Sesuai fakta sidang, dari total aliran uang hasil pungli alsintan yang diakui keduanya senilai Rp 112 juta, sudah dikembalikan Rp 94 juta. Agus Tiyono sebesar Rp 59 juta, sementara Supriyanto Rp 35 juta.

Di perkara sama, sebelumnya, dua orang yakni Sudaryo dan Setyo Apri Surtitaningsih dijatuhi hukuman satu tahun penjara oleh PN Tipikor Semarang pada November 2019.

Majelis hakim menyatakan kedua terdakwa terbukti bersalah melanggar Pasal 12 huruf a UU No. 20/2001 tentang Perubahan atas UU 31/1999 tentang Pemberantasan Tipikor.

Majelis hakim menjatuhkan pidana hukuman penjara selama 12 bulan kepada kedua terdakwa dan denda senilai Rp 50 juta, subsider satu bulan penjara.

Seauai surat dakwaan jaksa, kasus terjadi pada kurun waktu antara tanggal 16 Maret 2017 sampai dengan tanggal 12 Desember 2019 di Desa Tanggan Kecamatan Gesi Kabupaten Sragen.

Selaku penyelenggara negara yakni seorang Tenaga Ahli Anggota DPR RI dan perangkat desa korupsi terjadi. Pasalnya, dalam kapasitasnya mereka mendapat tunjangan dan gaji dari keuangan negara.

Modusnya, Supriyanto meminta dan menerima uang tebusan dari beberapa kelompok tani (Poktan) di Kabupaten Sragen yang menerima bantuan traktor roda 4 atau Jonder.

Penerimaan secara langsung melalui transfer dari beberapa Poktan/ orang yang mewakilinya maupun melalui saksi Agus Tiyono (dilakukan pemeriksaan secara terpisah). Totalnya nilai tebusan sebesar Rp 122 juta.

Perbuatan Supriyanto dilakukan dengan cara menghubungi Agus Tiyono yang menyampaikan mengenai adanya bantuan traktor roda 4 atau Jonder. Ia juga menyampaikan adanya permintaan uang tebusan terhadap bantuan tersebut.

Atas hal itu, Agus Tiyono menghubungi ketua maupun anggota atau orang lain yang mewakili kelompok-kelompok tani di Kabupaten Sragen yang ingin diberikan bantuan traktor. Syaratnya harus memberikan uang tebusan dengan nilai bervariatif.

Padahal seharusnya pemberian bantuan traktor tersebut diberikan secara gratis/biayanya dibebankan pada APBN berdasarkan Surat dari Kementrian Pertanian Direktorat Jenderal Prasarana Dan Sarana Pertanian.

Supriyanto, diangkat Tenaga Ahli Anggota DPR RI berdasarkan Keputusan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor 1089/Sekjen/T.A.A/2015 tentang penetapan tenaga ahli anggota DPR RI Nomor A-174 Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan.

Kasus bermula, awalnya dalam beberapa acara pertemuan atau sosialisasi antara anggota DPR RI dengan masyarakat di wilayah Kabupaten Sragen. Ia selalu menginformasikan apabila ada masyarakat/kelompok tani di wilayah Kabupaten Sragen memerlukan bantuan alat-alat pertanian agar menghubungi dirinya. Kepadanya, ia menyebut selaku Tenaga Ahli Anggota DPR RI wilayah Kabupaten Sragen.

Supriyanto juga menghubungi Agus Tiyono melalui telepon perihal itu. Agus Tiyono lalu menghubungi ketua maupun anggota atau orang lain yang mewakili kelompok-kelompok tani di Kabupaten Sragen.

  • Kelompok tani (Poktan) Tani Temen, saksi Sulimin (ketua kelompok)
  • Kelompok tani (Poktan) Sido Luhur, saksi Sauji (bendahara kelompok)
  • Kelompok tani (Poktan) Tani Raharjo, saksi Tutik Handayani (bendahara kelompok)
  • Kelompok tani (Poktan) Tani Mulyo, saksi Sutarno (ketua kelompok)
  • Kelompok tani (Poktan) Tani Makmur saksi Tri Sunardi dan Pariyo (ketua kelompok)
  • Kelompok tani (Poktan) Tani Maju, saksi Warsito als. Ronggo (bendahara kelompok)
  • Kelompok tani (Poktan) Sedyo Mulyo, saksi Tugimin alias Jantil (ketua kelompok)

Awalnya Supriyanto pernah menyampaikan kepada Agus Tiyono, bahwa besaran uang tebusan Poktan Tani Temen, Tani Raharjo dan Tani Makmur, Tani Maju dimintai biaya tebusan masing – masing Rp 10 juta. Sedangkan untuk Poktan Sido Luhur sebesar Rp 15 juta dan Poktan Tani Mulyo sebesar Rp 17,5 juta. Namun oleh Agus Tiyono justru meminta uang tebusan kepada masing-masing Poktan lebih.

1) Poktan Tani Temen, Rp 15 juta.
2) Poktan Sido Luhur, Rp 20 juta.
3) Poktan Tani Raharjo, Rp 15 juta.
4) Poktan Tani Mulyo, Rp 25 juta.
5) Poktan Tani Makmur, Rp 15 juta.
6) Poktan Tani Maju, Rp 15 juta.
7) Poktan Sedyo Mulyo, Rp 13 juta.

Agus Tiyono lalu menyampaikan nama-nama Poktan yang bersedia memberikan tebusan untuk bantuan traktor kepada Supriyanto . Beberapa nama Poktan itu diusulkan sebagai calon penerima bantuan alat mesin pertanian kepada Sudaryo, SE, M.Si (selaku

Kepada Kepala Seksi Alat Mesin Pertanian /Alsintan) di Dinas Pertanian Kabupaten Sragen.
Supriyanto menemui Sudaryo di kantor Dinas Pertanian Kabupaten Sragen.

Usai menerima usulan tersebut kemudian Sudaryo memverifikasi terhadap beberapa poktan yang diajukan oleh Supriyanto. Prosesnya, akhirnya bantuan diberikan dari pusat.

Seharusnya pemberian bantuan traktor roda 4 (empat)/Jonder tersebut diberikan secara gratis/biayanya dibebankan pada APBN. Dari permintaan uang tebusan terhadap pemberian bantuan traktor roda 4 oleh Agus Tiyono kemudian ada yang diserahkan kepada Supriyanto.

Far