Ayub Amali Jabat Ketua BPK Perwakilan Provinsi Jateng

oleh

Semarang – Serah Terima Jabatan (Sertijab) Kepala Perwakilan (Kalan) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Jawa Tengah digelar, Jumat (15/3/2019). Ayub Amali secara resmi menggantikan Kalan BPK Perwakilan Jateng sebelumnya, Hery Subowo.

Hery sejak Februari 2019 lalu mendapat tugas baru sebagai Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Pemeriksaan Keuangan Negara (Badiklat PKN) BPK RI di Jakarta.

Ayub Amali sebelumnya merupakan Kepala Auditorat Utama Keuangan Negara V.A BPK. Ayub Amali juga pernah menjabat sebagai Kepala Subauditorat di BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara dan BPK Perwakilan Provinsi Lampung.

Hadir menyaksikan acara Sertijab, Anggota V BPK RI Isma Yatun, Gubernur Jateng Ganjar Pranowo, Ketua DPRD Provinsi Jateng Rukma Setyabudi, dan jajaran Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Jateng.

INFO lain :  Awas, Rokok Kadaluwarsa Masih Beredar di Wonosobo

Acara juga dihadiri para kepala daerah, pimpinan DPRD, dan inspektur dari setiap kabupaten/kota yang ada di wilayah Jateng. Selain itu, hadir pula para pimpinan instansi vertikal yang ada di provinsi Jateng.

Anggota V BPK RI Isma Yatun menjelaskan Sertijab merupakan hal yang lumrah di setiap lembaga, termasuk di BPK. Adanya promosi dan mutasi yang ada bertujuan agar proses pengembangan dan dinamisasi organisasi tetap dapat berlangsung dengan baik.

INFO lain :  Jokowi Melantik 16 Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh

“Nantinya, diharapkan terdapat peningkatan kinerja lembaga, tentu saja dengan tetap berlandaskan nilai-nilai dasar BPK, yakni integritas, independensi, dan profesionalisme,” katanya.

Menyinggung tentang pengelolaan keuangan daerah di wilayah Jateng, Isma Yatun menyampaikan dalam beberapa tahun ini, telah dilakukan upaya meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan dari pemerintah-pemerintah daerah di Jateng.

Salah satu indikasinya, opini BPK atas laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) yang terus membaik dari tahun ke tahun.

“Berdasarkan laporan hasil pemeriksaan BPK atas laporan keuangan pemerintah-pemerintah daerah di Jateng pada tahun anggaran 2017 lalu, dari 36 LKPD yang ada, 32 LKPD telah mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian, sedangkan 4 LKPD mendapatkan opini Wajar Dengan Pengecualian,” jelasnya.

INFO lain :  Sidang Perdana Korupsi PD BPR Bank Salatiga Digelar Beracara Dakwaan Jaksa

Ganjar Pranowo menyampaikan setiap komponen pengelolaan keuangan negara harus terus berbenah untuk perbaikan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan Negara.

“Saat ini, opini Wajar Tanpa Pengecualian atau WTP saja tidak cukup. Setiap pengelola keuangan daerah harus berupaya mencapai WTP yang berkualitas,“ kata Ganjar dalam sambutannya.

Ganjar berharap pergantian pejabat di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Jateng juga akan semakin meningkatkan kerja sama antarlembaga yang selama ini sudah terbangun dengan baik.(far)