Pemkab Tegal Digugat ke Pengadilan Soal Tanah di Tembalang Kota Semarang

oleh -294 views

Semarang – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tegal, Jawa Tengah digugat ke pengadilan karena dituding menyerobot lahan seorang warga di Kota Semarang.

Pemkab Tegal diketahui memasang papan pengumuman yang menyatakan sebagai pemilik lahan di Jalan Barata Kelurahan Tembalang, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang itu.

Gugatan diajukan Aisyah Sadeli, warga Jalan Abdulrahman Saleh No. 435 RT. 06 RW. 04 Kelurahan Manyaran, Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang. Lewat tim kuasa hukumnya Ace Wahyudin, Susilowati, Ahmad Fauzan dan Hanggara Satriatama gugatan diajukan ke Pengadilan Negeri Semarang.

Gugatan ditujukan melawan Pemerintah Kabupaten Tegal di Jalan Dr. Soetomo No. 1 Slawi , Kabupaten Tegal. Serta Kantor Pertanahan Kota Semarang selaku Turut Tergugat.

“Ada pendaftaran gugatan itu ke PN Semarang,” kata Panmud Perdata PN Semarang, Heru Sungkowo membenarkan, Kamis (7/11/2019).

Informasi yang dihimpun INFOPlus menyebutkan, Aisyah yang menggugat mengklaim pemilik sah atas tanah sebagaimana tercatat dalam Sertifikat Hak Milik No 477. Hal itu sesuai gambar situasi No. 4204/1990 Tanggal 04-7-1990 seluas ± 320 m2 di Jalan Barata Kelurahan Tembalang, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang.

Aisyah mengaku perolehannya didasarkan jual beli sebagaimana Akta Jual Beli No.10/SS/02/JB/I/1992 tanggal 13 Januari 1992 yang dibuat dan ditandatangani di hadapan Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah Fransisca Eka Sumarningsih.

Sebelum jual beli itu, Aisyah mengaku telah mengecek status tanah ke Kantor Pertanahan Kota Semarang. Hasilnya pada sertifikat miliknya telah diberi keterangan “telah diperiksa dan sesuai dengan daftar di Kantor Pertanahan Kodia Semarang” tertanggal 21-9-1998.

Aisyah kaget setelah mengetahui Pemkab Tegal mengklaim sebagai pemilik lahan. Pemkab bahkan memasang papan bertuliskan “Tanah Milik Pemkab Tegal Sertifikat No : HP.108/Tmblng/00 LUAS : 816 M2”.

Aisyah mengaku tahu hal itu saat akan membangun rumah kost di sana.

Atas hal itu permohonan penyelesaian tanah diajukannya Kantor Pertanahan pada tanggal 3 Oktober 2018. Hasilnya ditindaklanjuti dengan memanggil para pihak untuk mediasi.

Dari mediasi yang dilakukan diketahui bahwa kepemilikan Pemkab Tegal berdasarkan Sertifikat HP. 20/Tembalang seluas 816 m2 atas nama Pemkab Tegal berada di Tegal.

Hal itu diduga berbeda dengan yang tertulis di papan yang dipasang yang mendasarkan HP.108/Tmblng/00 luas : 816 M2”.

Pihak Aisyah menuding Pemkab Tegal telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dan dirugikan. Secara materiil ia menilai dirugikan Rp 1 miliar dan secara immateriil Rp 200 juta.

“Menyatakan sebagai hukum sertifikat HP No. 20/Tembalang seluas 816 M2 atas nama Pemerintah Kabupaten Tegal adalah tidak sah menurut hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum,” sebutnga dalam petitu gugatannya.

“Menyatakan sebagai hukum perbuatan Tergugat yang telah yang telah mengaku dan mengklaim tanah objek sengketa milik Penggugat dengan memasang/menempatkan berupa papan bertuliskan “Tanah Milik Pemkab Tegal NO. : HP.108/Tmblng/00 LUAS : 816 M2” diatas tanah objek sengketa milik Penggugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum,” lanjutnya.

(far)

Tinggalkan Balasan

No More Posts Available.

No more pages to load.