​Korupsi RSUD Kraton Jilid II : Dana Insentif untuk Bayar Pengacara

oleh

Semarang – Dana pemotongan insentif pegawai struktural RSUD Kraton Kabupaten Pekalongan tahun 2014-2014 diketahui sebagian untuk membayar pengacara sebesar Rp 425 juta. 
Fakta itu terungkap dalam pemeriksaan perkara atas terdakwa M Teguh Imanto dan Agus Bambang Suryadana, mantan Direktur serta Wadir Administrasi Umum dan Keuangan (AUK) yang digelar di Pengadilan Tipikor Semarang, 13 Agustus 2019.

Diketahui pada tahun 2014 telah dilakukan penyidikan atas perkara korupsi pengadaan alat kedokteran, kesehatan dan KB pada RSUD Kraton tahun 2012. Atas penyidikan Kejati Jateng itu, ditetapkan tersangka salah satunya, alm.Sumargono selaku Kabid Penunjang Medik dan non medik selaku Pejabat Pembuat Komitmennya. 

Dalam situasi itu, karyawan RSUD Kratob meminta Wadir AUK mewakili pegawai yang terlibat sebagai saksi perkara itu menghadap direktur M Teguh Imanto untuk meminta bantuan fasilitasi pengacara. M Teguh Imanto secara kemanusiaan mengakomodir membantu. 

Atas referensi Rina Ekaningdyah A S, Kasubag Perencanaan, akhirnya memakai jasa pengacara di Jakarta asli Purwokerto bernama Andriani. Biaya pengacara itu menggunakan dana Peningkatan Pelayanan sebesar Rp 75 juta.

Pasa proses hukumnya, Sumargono yang didampingi memutus kontrak Andriyani karena dirasa tidak bekerja maksimal. Alm. Sumargono memilih memakai pengacara sendiri.

Atas kasus terkait, pada 2016 ditetapkan tersangka baru atasnama Muhammad Yusdi Febrianto, Ketua ULP atau Sekretaris Pengadaan. Dalam situasi itu, pihak pegawai RSUD yang terlibat kembali mengusulkan adanya bantuan pengacara.

Atas referensi dr Zaki Mubarok, yang juga lulusan Unissula akhirnya menunjuk Nanang SH menggunakan kantor pengacara Slamet Haryanto SH. Biayanya disepakati sebesar Rp 375 juta untuk pembiayaan 12 orang karyawan RSUD Kraton yang pembayarannya dilakukan bertahap.

Atas kontrak itu, pihak RSUD Kraton menggunakan dana PP membayar Rp 325 juta, sedangkan sisanya Rp 50 juta dibayar pribadi oleh M Yusdi. “Ada penggunaan sebagian dana hasil pemotongan untuk membayar pengacara,” kat T Arsjad, pengacara terdakwa M Teguh Imanto membenarkan.

M Teguh Imanto menjabat direktur periode Oktober 2011 – Mei 2018, sedangkan Agus Bambang Suryadana, periode Januari 2012 – September 2018. Selaku Pemimpin Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) RSUD Kraton Tahun 2012 – 2016, M Teguh didakwa bertindak sendiri atau bersama – sama dengan Agus Bambang Suryadana memotong insentif pegawai RSUD Kraton. 

Dugaan korupsi terjadi atas pemotongan Insentif managerial bagi para pegawai yang menduduki jabatan struktural eselon II, III dan IV.  Pada sistem remunerasi nilainya tidak ada dasar perhitungannya dan hanya mendasari dari kebutuhan dana Peningkatan Pelayanan (PP) RSUD Kraton setiap bulan. 

“Pemotongan dari insentif dari Januari 2014 – Nopember 2016 ditampung di rekening penampungan atas nama Sartana dan Riski Tesa Malela di Bank Mandiri nomor rekening 1390016008181,” kata jaksa dalam surat dakwaannya.

Hasil potongan tunjangan Insentif Managerial selama Januari 2014 – Nopember 2016 yang ditampung terkumpul dana Rp 5.482.200.000. Dana dipergunakan sebagai dana PP RSUD Kraton.  Penggunaannya diketahui untuk belanja kegiatan RSUD Kraton yang tidak dianggarkan dan kegiatan– kegiatan yang bersifat emergency sebesar Rp 1.254.880.245. 

Selain itu untuk pemberian kepada oknum pejabat daerah dan oknum ASN) sebesar Rp 3.612.325.500. Pemberian dana kepada oknum Pegawai Instansi Vertikal sebesar Rp 120.000.000. 

Biaya pendampingan hukum / pengacara sebesar Rp 425.000.000. Biaya pengobatan oknum pejabat daerah, kerabat pejabat daerah sebesar Rp 56.105.050. Pengembalian temuan pemeriksaan sebesar Rp 38.889.205.

Dari jumlah itu diketahui sudah ada pengembalian sekitar 1,7 miliar dari para pihak yang menerima aliran. Dalam kasus ini, kerugian negara ditaksir sebesar Rp 4,2 miliar.(far)