Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa dalam perkara aquo terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa permohonan pernyataan pailit telah memenuhi syarat-syarat dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, yang syarat-syaratnya yaitu Debitor memiliki dua kreditor atau lebih, Debitor tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, atas permohonannya sendiri maupun atas permintaan seorang atau lebih kreditor; dan terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon agar Termohon dinyatakan pailit dengan segala akibat hukumnya cukup beralasan dan berdasarkan hukum untuk dikabulkan.
Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon agar Termohon dinyatakan pailit dengan segala akibat hukumnya dikabulkan, maka guna melaksanakan pengurusan dan pemberesan harta/budel pailit, berdasarkan ketentuan pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang harus ditunjuk dan diangkat kurator.
Majelis Hakim menilai bahwa Kurator yang dimohonkan tersebut independen, tidak mempunyai benturan kepentingan dengan Debitor dan Kreditor dan tidak sedang menangani perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang lebih dari 3 (tiga) perkara, oleh karena itu permohonan Pemohon dapat dikabulkan;
Menimbang, bahwa disamping ditunjuk dan diangkat kurator sebagaimana tersebut diatas, maka berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang harus diangkat pula Hakim Pengawas;
Menimbang, bahwa terhadap imbalan jasa Kurator akan ditetapkan kemudian berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 2 Tahun 2017 tanggal 31 Maret 2017 setelah Kurator menjalankan tugasnya;
Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pernyataan pailit dikabulkan, maka Termohon Pailit dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar permohonan ini.
(far/dit)
