“Hierarki yang harus dilalui untuk naik pangkat cukup panjang, sementara kalau di politik, meski gagal, mereka dapat mengelola suaranya di pemilu 2019,” ujar dia.
Faktor kedua, yakni adanya peluang untuk menang. Adi menjelaskan, tidak mungkin seorang perwira tinggi aktif rela mengundurkan diri dari jabatannya jika tidak melihat peluang menang.
Adi memberi contoh Edy Rahmayadi yang menjadi bakal calon gubernur Sumatera Utara. Edy merupakan mantan Pangdam Bukit Barisan–salah satu wilayah Kodam Bukit Barisan adalah Sumut.
Di samping itu, Edy juga didukung oleh sejumlah partai politik yang kuat di antaranya Gerindra dan PKS serta PAN, Nasdem, dan Golkar. Modal-modal tersebut tentu membuat Edy percaya diri untuk menang dan rela menanggalkan jabatannya.
Begitu pula dengan Anton Charliyan yang bakal menjadi calon wakil gubernur Jawa Barat. Anton pernah menjadi Kapolda Jawa Barat. Menurut Adi, Anton telah membangun jejaring yang kuat selama memimpin Polda Jabar.
Anton pun tentu percaya diri untuk menang karena didukung PDIP. Kepercayaan diri itu muncul karena PDIP memiliki riwayat sebagai salah satu partai kuat di Jabar.
Adi mengatakan, Ridwan Kamil dan Deddy Mizwar memang tokoh yang lebih populer dibanding Anton. Namun, partai-partai pengusungnya tidak memiliki riwayat meraih banyak suara di Jawa Barat. Diketahui, Ridwan Kamil didukung oleh NasDem, PPP, PKB, dan Hanura. Sementara Deddy Mizwar didukung oleh Demokrat dan Golkar.
“Kalau PKS dan Gerindra punya mesin yang sollid, tapi figur mereka enggak kuat,” tutur Adi.
Dari dua faktor itu bisa dikatakan kenapa para jenderal itu rela lompat pagar dari institusinya demi terjun ke dunia politik. Khususnya di Pilkada serentak 2018
“Jadi kira-kira itu motif-motif mengapa para jenderal mau lompat pagar ke politik,” ujar Adi melanjutnya.
 Mantan Kapolda Jabar, Irjen Anton Charliyan juga ikut dalam Pilgub Jabar. (CNN Indonesia/Adhi Wicaksono). |
Kegagalan Parpol Cetak Kader
Hal yang kurang lebih serupa diutarakan Pengamat Intelijen dari Institute For Security and Strategic Studies (ISESS), Khairul Fahmi.
Menurut Khairul, pangkat jenderal tetap memiliki gengsi yang tinggi di mata masyarakat. Akan tetapi, pangkat tersebut rela ditinggalkan demi hasrat aktualisasi diri yang masih dimiliki para jenderal.
“Karier sudah mentok, masa pensiun sudah tidak terlalu jauh tapi masih ingin aktualisasi diri. Perlu saluran lah. Salah satunya ya melalui pilkada ini,” tutur Khairul.
Menurut Khairul, kepercayaan diri seorang jenderal untuk terjun ke politik juga lahir karena popularitas yang telah dimiliki.
