Mukhidin dan Ida Nursanti Dituntut Berbeda atas Korupsi Markup Tanah PA Blora

oleh -108 views

Semarang – Dua terdakwa perkara dugaan korupsi pengadaan tanah kantor Pengadilan Agama (PA) Blora 2008 dituntut hukuman berbeda.

Tuntutan dijatuhkan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejari Blora pada sidang di Pengadilan Tipikor Semarang, Senin (20/8/2018).

Terdakwa Mukhidin (Panmud Hukum Pengadilan Tinggi Agama Semarang nonaktif) dituntut pidana 2 tahun 6 bulan penjara serta denda Rp 50 juta subsidair 3 bulan kurungan.

Sementara Ida Nursanti (pengacara) dituntut lebih tinggi dengan 7 tahun 6 bulan penjara, denda Rp 200 juta subsidair 3 bulan kurungan. Serta mengembalikan Uang Pengganti (UP) kerugian negara Rp 1.030. 924.200 subsidair 3 tahun penjara.

Rendy Indro N JPU Kejari Blora mengungkapkan, sesuai fakta sidang, terdakwa Mukhidin dinilai bersalah korupsi sesuai dakwaan subsidair melanggar pasal 3 UU Nomor 31/1999 sebagaimana diubah UU Nomor 20/ 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Jo pasal 55 ayat 1 kesatu KUHP. Selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Mukhidin dinilai menyalahgunakan kewenangan dan menguntungkan terdakwa Ida Nursanti.

Sementara Ida Nursanti dinilai bersalah secara melawan hukum menguntungkan diri sendiri.
“Bersalah sesuai dakwaan primair, melanggar Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UU yang sama pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, ” kata Nur Farida Anggraeni dan Davit Supriyanto, jaksa lain dalam amar tuntutannya.

Tuntutan dipertimbangkan hal memberatkan, perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemberantasan korupsi pemerintah serta merugikan keuangan negara. Hal meringankan, terdakwa memiliki tanggungan keluarga.

Atas tuntutan itu, terdakwa didampingi pengacaranya akan mengajukan pembelaannya pada sidang pekan depan.

Sesuai dakwaan penuntut umum, Mukhidin selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Ida Nursanti selaku penjual tanah dinilai korupsi bersama Sumadi, Pejabat Pembuat Komitmen (telah dipidana).

Kasus bermula pada 2007, saat Ahsin Abdul Hamid selaku Ketua (PA) Blora memerintahkan M.Hafidl dan Sumadi, SH mencari lahan untuk kantor PA. Hasil survei diperoleh tiga lokasi, yakni Joko Suharjo seluas 7.465 m2, Supardji dan Siti seluas 7.110 m2 dan Hartomi Wibowo seluas 4.270 m2. Mengacu Harga Pasaran Umum tanah milik Djoko Suhardjo diusulkan dengan Rp 2,239 miliar atau 7.465 m2 x Rp 300 ribu.