SEMARANG. INFOPlus– Aparat penegak hukum di Pelabuhan Tanjung Emas berhasil menggagalkan ekspor ilegal daun kratom seperti ganja lima kontainer senilai hampir Rp5 miliar ke India.
Hal itu diungkap Kepala Kanwil Direktorat Jenderal
Bea dan Cukai Jateng-DIY, Agus Yulianto pada acara press realese, Rabu(25/2) di halaman TPP KPPBC TMP Tanjung Emas,Semarang . Acara gelar kasus itu dihadiri Wagub Jateng Taj Yasin Maimoen dan para penegak hukum di Jateng
Kepala Kanwil Direktorat Jenderal
Bea dan Cukai Jateng-DIY, mengatakan terungkapnya kasus ini berawal saat pemeriksaan PEB pada 10 September 2025. Dokumen menyebut barang berupa 3.600 karung kopi, namun pemeriksaan fisik menunjukkan jumlah 3.608 karung dan jenis barang berbeda. Uji laboratorium memastikan isi kontainer adalah kratom (Mitragyna speciosa), tanaman herbal berisiko tinggi jika disalahgunakan.
Modus pelaku berinisial WI dan AS (PPJK), ME (forwarder), dan MR (broker), adalah memalsukan invoice dan packing list, mengubah kratom menjadi kopi untuk mengelabui aturan Larangan dan/atau Pembatasan (Lartas). Nilai total barang diperkirakan mencapai Rp4,96 miliar.
Para tersangka kini dijerat Pasal 103 huruf a UU Kepabeanan juncto KUHP, dengan ancaman pidana penjara dan/atau denda. Selain aspek hukum, Badan Narkotika Nasional (BNN) mengingatkan kratom berpotensi menimbulkan ketergantungan dan risiko kesehatan serius.
Bea Cukai Tanjung Emas juga mencatat capaian positif sepanjang 2025, dengan penerimaan negara mencapai Rp2,32 triliun atau 111,78% dari target. Pihak Bea Cukai menegaskan komitmen pengawasan agar perdagangan tetap sehat, adil, dan berkeadilan.
Wagub Jateng Taj Yasin Maimoen mengapresiasi langkah tegas aparat penegak hukum dalam mengungkap dan menuntaskan penyidikan kasus dugaan tindak pidana kepabeanan berupa ekspor ilegal komoditas kratom melalui Pelabuhan Tanjung Emas.
Wagub menegaskan, penegakan aturan kepabeanan bukan sekadar persoalan administratif, melainkan bagian dari upaya menjaga kedaulatan ekonomi dan menciptakan iklim usaha yang sehat.
“Penegakan aturan kepabeanan bukan hanya soal administrasi, tetapi bagian dari menjaga kedaulatan ekonomi dan menciptakan iklim usaha yang sehat,” tuturnya.
Ia menambahkan, transparansi dalam aktivitas ekspor-impor sangat penting karena arus barang antarwilayah dan antarnegara berpengaruh langsung terhadap stabilitas serta pertumbuhan ekonomi daerah. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, lanjutnya, mendukung penuh penegakan hukum yang profesional, transparan, dan berintegritas
