Semarang – INFOPlus. Rusmanto, Lurah Tawang Mas, Semarang Barat, Kota Semarang memberi penjelasan soal dugaan pungutan liar (pungli) dana Forum Kesehatan Kelurahan (FKK) dan Tim Penggerak PKK.
Menurut Rusmanto, permintaan uang via WhatsApp sebesar Rp 1 juta adalah candaan. Sebab awalnya Ketua FKK saat itu, E, hanya akan memberi Rp 500 ribu.
“Chat itu hanya guyon, saya istilahnya hanya gertak. Mosok ngasih Rp 500 ribu dibagi orang tujuh, kan gak cukup, terus (kader FKK lainnya) dapat berapa? Tapi itu ditangkap sebagai hal lain, dianggap serius,” tutur dia, Rabu (9/8).
Rusmanto menyebut ada kejadian yang melatarbelakangi dirinya minta Rp 1 juta kepada E. Bahwa selama tahun 2022, kader FKK Tawangsari tidak mendapat honor atau uang transpor dari E.
Sehingga, lanjut dia, di awal 2023 ia memberanikan diri untuk meminta langsung kepada E.
“(Uang 1 juta) membantu untuk diberikan kepada kader FKK yang bercerita (E) tidak pernah memberikan uang transpor selama satu tahun,” ujar dia.
Uang pemberian E selanjutnya diberikan kepada kader FKK melalui Nasrain. Dan E saat itu juga mengetahui jika uang diserahterimakan ke Nasrain.
“Setelah saya tanda tangan (kuitansi) dari Bu Endah, besoknya uang saya kasihkan ke Pak Nasrain. Jadi
uangnya bukan untuk saya. Karena saya lurah baru, ada cerita yang menyampaikan bahwa mereka (kader FKK) tidak mendapatkan haknya,” bebernya seraya menunjukkan daftar nama kader FKK penerima uang .
Terkait dengan dugaan pungli di akhir Desember 2022 sebesar kepada FKK dan PKK, masing-masing sebesar Rp 200 ribu, Rusmanto juga tak mengelak. Tapi ia kembali berdalih, uang dari dua organisasi kemasyarakatan itu bukan untuk dirinya.
“Itu bantuan dari ibu ketua TP PKK dan FKK untuk ATK (alat tulis kantor) di awal tahun. Biasanya di awal tahun, anggaran belum turun.”
“Jadi itu juga bukan untuk kepentingan pribadi saya. Itu juga bagian dalam rangka pelayanan publik,” sambungnya.
Disinggung adanya tanda tangan di tiga kuitansi serah terima uang, Rusmanto membenarkan.
“Ya karena memang harus bertanda tangan ya harus saya tanda tangani, tapi yang menulis itu dia (E) sendiri. Tahunya untuk Pak Lurah padahal bukan untuk Pak Lurah,” imbuh dia.
Sementara, Camat Semarang Barat Elly Asmara
menyayangkan atas terjadinya dugaan pungli oleh oknum lurah tersebut. Ia menyebut permasalahan itu tentu akan ditindaklanjuti oleh pengawas internal Pemkot Semarang.
“Pastinya ini akan menjadi perhatian kami dalam mengawasi jalanan pelayanan sampai ke tingkat kelurahan dan kelembagaan kelurahan,” pungkas dia.
