Semarang – INFOPlus. Predikat Kota Semarang sebagai kota inklusi makin bersinar. Terbaru, Semarang dinobatkan sebagai Kota Pionir Pembangunan Inklusi Sosial yang diselenggarakan Institute For Democracy and Peace (Setara) bekerja sama dengan INKLUSI, platform kemitraan Indonesia-Australia.
Raihan Kota Pionir Pembangunan Inklusi Sosial ini menjadi bukti komitmen Pemkot Semarang terhadap pengarusutamaan inklusi sosial dalam pembangunan.
Direktur Eksekutif Setara, Halili Hasan menyerahkan penghargaan tersebut kepada Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng Pramestuti yang diwakili oleh Plt Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang, Joko Hartono, di Hotel Bidakara Jakarta, Kamis (6/3).
“Terima kasih, ini prestasi yang membanggakan. Keberhasilan ini merupakan bentuk pengakuan terhadap kualitas kinerja dan capaian pemerintah dalam menjalankan tata kelola yang inklusif guna mencapai kondisi pemenuhan hak-hak warga negara, yang menjadi agenda pembangunan,” ungkap Wali Kota Semarang Agustina.
Dalam acara tersebut, Kota Semarang mendapatkan skor 3,6 yang merupakan nilai tertinggi, sejajar dengan Kota Bandung, Kota Denpasar, Kota Padang, dan Jakarta Selatan.
Agustina menyebutkan predikat tersebut membuat pihaknya akan terus menempatkan dan menyelaraskan agenda pembangunan inklusi sosial dalam setiap perencanaan pembangunan daerah.
“Inklusivitas menjadi salah satu fokus kami selama menjabat. Tentunya dengan peringkat ini membuat kami makin bersemangat untuk terus menghadirkan lebih banyak ruang-ruang aksesibilitas dan menjamin ketersediaan layanan publik yang nyaman untuk semua, tanpa diskriminasi,” sambungnya.
Ajang penghargaan tersebut diselenggarakan bersamaan dengan peluncuran Indeks Inklusi Sosial Indonesia (IISI) oleh Setara sebagai apresiasi terhadap kondisi inklusi sosial di tingkat nasional dan di 24 kabupaten kota di Indonesia.
Inklusi sosial yang dimaksud menitikberatkan pada proses dan upaya untuk memberikan kesempatan yang setara bagi setiap individu untuk mendapatkan akomodasi, peluang dan sumber daya, serta berpartisipasi secara bermakna di seluruh dimensi kehidupan, termasuk ekonomi, sosial, budaya, politik, dan lingkungan masyarakat.
Setidaknya ada dua akumulasi penilaian yang diperoleh Kota Semarang, yakni variabel aspirasional yang menggunakan indikator hak atas kesehatan, pendidikan, ekonomi, keamanan pribadi, lingkungan yang layak, kebudayaan, dan hak atas pekerjaan yang layak.
Serta variabel pendekatan dengan empat indikator utama, yakni rekognisi, partisipasi, resiliensi dan akomodasi pada empat subjek (perempuan, disabilitas, minoritas agama dan masyarakat adat).
