Semarang – INFOPlus. Usulan musyawarah rencana pembangunan atau Musrenbang tingkat RT yang disampaikan Calon Wakil Wali Kota Semarang Iswar Aminuddin di debat putaran kedua Pilwakot Semarang mendapat respons positif dari Komite Penyelidikan dan Pemberantasan Korupsi, Kolusi, Nepotisme atau KP2KKN Jateng.
Sekretaris KP2KKN Jateng, Ronny Maryanto mengungkapkan usulan Iswar tersebut merupakan terobosan bagus untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel.
“Ini suatu terobosan yang baik untuk membangun tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel karena Musrembang tingkat RT ternyata sudah dilakukan di beberapa daerah seperti di Kalimantan Utara,” kata dia, Sabtu (9/11).
Terlebih, lanjut Ronny, di visi misi Paslon nomor urut 01, Agustina Wilujeng Pramestuti dan Iswar Aminuddin ada program unggulan pemberian bantuan operasional kas RT sebesar Rp25 juta per RT tiap tahun. Untuk merealisasikan program tersebut dibutuhkan Musrenbang atau istilah lain yang sama di tingkat RT.
Dengan demikian, dana Rp25 juta akan bisa dimanfaatkan warga sesuai kebutuhannya, bukan sekadar keinginan dari ketua maupun pengurus RT.
“Jadi seluruh warga tahu pemanfaatan uang itu untuk apa dan memang berdasarkan kebutuhan warga, tidak hanya usulan dari pengurus RT. Lewat Musrenbang RT ini, seluruh warga mengetahui dan punya hak untuk mengusulkan penggunaan anggaran Rp25 juta itu sehingga kebutuhan dasar warga bisa terpenuhi,” beber dia.
Lebih lanjut, Ronny menyampaikan selama ini Rembug Warga tingkat RW di Kota Semarang masih minim dan tidak berjalan efektif lantaran mepetnya waktu penganggaran. Warga, melalui pengurus RW hanya disodori blanko usulan untuk nantinya dibahas di Musrembang tingkat kelurahan.
“Kalau Musrenbang tingkat RT atau bahasa lain belum dilaksanakan karena tidak kewajiban secara khusus untuk melaksanakan Rembug Warga di tingkat RT.
Di sisi lain, Ronny juga menyoroti Musrenbang tematik yang telah berjalan di Kota Semarang. Meski masih sebatas di kalangan perempuan dan anak, Musrenbang tematik diharapkan bisa menyasar sektor lain yang memang butuh perhatian lebih dari pemerintah.
“Ketika sampai hari ini Kota Semarang menghadapi persoalan rob dan banjir maka itu bisa dibahas perencanaan penanganan maupun penganggarannya lewat Musrembang tematik rob dan banjir,” jelas Ronny.
“Tadi ada juga usulan tentang Musrembang kepemudaan dan disabilitas sehingga nantinya Musrembang akan lebih fokus pada kebutuhan masyarakat,” sambungnya.
Baik itu Musrenbang tingkat RT maupun tematik, Ronny menegaskan perencanaan pembangunan memang harus sesuai dengan kebutuhan riil masyarakat. Juga sebagai perwujudan transparansi anggaran dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel.
