Jakarta – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyentil pemerintah daerah (Pemda), lantaran masih ada Rp 278 triliun anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) belum digunakan.
Anggaran yang masih tersimpan di bank tersebut meningkat dibandingkan tahun lalu. Jokowi mengatakan tahun lalu bulan-bulan sekarang biasanya APBD baik di Provinsi, Kabupaten dan Kota berada di angka Rp210 triliun hingga Rp220 triliun.
“Saya ingatkan kita cari uang di luar agar masuk. Terjadi perputaran uang yang lebih meningkat. Tapi uang kita sendiri yang ditransfer dari Menteri Keuangan ke daerah-daerah justru enggak dipakai,” tegasnya saat Rakornas Investasi, Rabu (30/11).
Ia mengatakan, jika Rp 278 trilliun tersebut cepat direalisasikan maka akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di daerah. Masih besarnya anggaran daerah di bank, dinilai tak sejalan dengan arus modal masuk (investasi) yang kini antre.
“Kita ini cari investasi agar ada arus modal masuk. Yang ada di kantong tidak dipakai, percuma, Rp 278 triliun itu gede banget. Kalau cepat direalisasikan dibelanjakan itu mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di daerahnya,” ujarnya.
Atas kondisi tersebut, Jokowi meminta Menteri Dalam Negeri untuk melihat apa yang menjadi kendala Pemda belum merealisasikan Rp278 triliun APBD.
“Sekarang situasi sangat sulit malah uangnya didiemin di bank. Tidak belanjakan. Gede banget. Rp 278 triliun Saya minta segera dibelanjakan, memang realisasi biasanya di Desember. Tapi ini tidak. Kita bandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya ini sudah melompat tinggi sekali,” tegur Jokowi.
Selain APBD yang masih mengendap Rp278 triliun, Jokowi juga menyentil belanja daerah yang masih rendah dibandingkan belanja nasional.
Realisasi belanja nasional yakni 76%, sedangkan daerah itu baru mencapai 62%. Padahal besok sudah memasuki bulan Desember atau akhir tahun.
“Ini sudah mau Desember. Artinya kita pontang-panting cari arus modal masuk tarik capital inflow lewat investasi, tapi uang ada di kantong sendiri tidak diinvestasikan. Ini keliru besar, hati-hati, ini keliru besar,” tegas Jokowi.
(Sumber : KONTAN/Ts).
