BKPP Kota Semarang Jelaskan Perbedaan Santunan ASN Meninggal Biasa dan saat Tugas

oleh

Semarang – Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan (BKPP) Kota Semarang, Abdul Haris mengatakan, pihaknya mulai mempersiapkan administrasi berkaitan dengan hak-hak pegawai Badan Pendapatan Daerah (Bappenda) Kota Semarang Iwan Budi meninggal karena kematian.

Hak Iwan Budi sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS), kata Haris, berupa uang taspen dan santunan. Persyaratan untuk penerapan sudah disiapkan.

“Sampai sekarang memang baru dirinci kaitan dengan persyaratan. Salah satunya ada persyaratan dokumen kepolisian. Sambil menunggu itu, BKPP menyiapkan untuk taspen, sangu kematian, dan sebagainya,” jelas Haris.

Dijelaskanny, ada perbedaan antara kematian biasa dan kematian sedang tugas kedinasan. ASN yang meninggal dalam kondisi tugas kedinasan bisa mendapatkan data dari pemerintah.

Menurutnya, dari hasil penyelidikan Iwan Budi terakhir diketahui saat berangkat ke kantor kemudian dinyatakan hilang pada 24 Agustus 2022.

“Berikan anumerta itu contohnya ketika, berangkat kantor meninggal di jalan, bekerja di kantor ada hal yang menyebabkan kematian. Nanti dilihat dulu. Nanti kami lihat dulu apakah bisa mendapat anumerta atau tidak. Mas Iwan ini kan hilang saat berangkat kerja. Nanti kalau anumerta bisa berarti ada sidang dari BKN,” jelas dia.

Menurutnya, kepengurusan administrasi untuk kematian biasa membutuhkan waktu satu hingga dua bulan.

Sedangkan, administrasi kematian ASN yang mendapatkan anumerta dapat mencapai satu tahun. Keputusannya dilakukan langsung oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN) RI.

“Kebijakan anumerta nilainya lebih tinggi. Termasuk kebijakan taspen juga lebih tinggi nilainya. Prinsipnya, kami siap membantu beberapa hak dari Mas Iwan,” imbuhnya.

(red)