Masyarakat yang berada di sekitar lingkungan Pemkab Pemalang juga tidak begitu antusias memperhatikan perkembangan dugaan kasus korupsi yang menimpa sosok pemimpinnya dan bersama dengan sejumlah pejabat.
Mereka pun lebih sibuk dengan profesi pekerjaannya masing-masing. Demikian juga para pegawai organisasi perangkat daerah sibuk dengan pekerjaannya masing-masing dan melayani masyarakat yang membutuhkan pelayanan.
“Saya enggak tahu Mas dengan kasus itu, itu bukan ranah saya,” kata salah seorang petugas Satpol PP yang dimintai komentar.
Suasana yang sempat terlihat normal itu mendadak ramai pada saat mobil Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo yang diikuti oleh Wakil Bupati Pemalang Mansur Hidayat dan sejumlah pejabat lainnya berhenti di depan gedung pertemuan Pemkab Pemalang, Jumat (12/8).
Ganjar Pranowo merasa perlu langsung turun ke Kabupaten Pemalang melakukan konsolidasi dengan Wakil Bupati Pemalang untuk memimpin sementara roda pemerintahan daerah agar tetap berjalan normal.
Sosok Mukti Agung Wibowo
Mukti Agung Wibowo dilantik sebagai Bupati Pemalang pada tanggal 26 Februari 2021. Meski baru sekitar 1,5 tahun menjabat sebagai Bupati Pemalang, dia bukanlah orang baru ditampuk kekuasaan Pemalang karena pernah menjabat sebagai Wakil Bupati Pemalang periode 2011—2016.
Karier politik Bupati Pemalang Mukti Agung Wibowo dimulai sejak 2010. Sebelum menjabat sebagai bupati, Mukti Agung dikenal sebagai pengusaha Perusahaan Otobis (PO) Dewi Sri dan Wakil Bupati Pemalang periode 2011—2016.
Saat menjadi wakil bupati, dia berpasangan dengan Junaedi yang merupakan Wakil Bupati Pemalang periode sebelumnya (2005—2010). Mereka terpilih sebagai pasangan Bupati/Wakil Bupati Pemalang dengan perolehan sebanyak 264.224 suara sah atau sebesar 46,52 persen dari total suara sah.
Modus yang dilakukan Mukti Agung Wibowo sebenarnya konvensional atau tidak ada yang istimewa. KPK menyebut Mukti mematok harga bervariasi tergantung pada posisi jabatan.
Adapun setiap posisi jabatan, besaran uangnya bervariasi disesuaikan dengan level jenjang dan eselon. Adapun nilainya berkisar antara Rp60 juta dan Rp350 juta.
Selain Bupati Pemalang, lembaga antirasuah tersebut juga menetapkan tersangka penerima suap, yaitu Komisaris PD Aneka Usaha Adi Jumal Widodo. Padahal, banyak tugas yang seharusnya diselesaikan Mukti Agung Wibowo selama menjadi bupati, salah satunya adalah menangani kemiskinan.
Pada tahun 2021, Pemalang mendapatkan label sebagai Kabupaten Miskin Ekstrem dengan tingkat kemiskinan ekstrem sebesar 9,52 persen atau 124.000 jiwa.
Jika melihat paragraf terakhir profil Kabupaten Pemalang di situs resmi https://pemalangkab.go.id/profil/kabupaten-pemalang, alangkah indah tujuannya.
