Korupsi Pengadaan Lahan Bulog Grobogan Rp 25 Miliar, Libatkan Pejabat

oleh

Semarang – Kasus korupsi pengadaan lahan Bulog Kabupaten Grobogan senilai Rp 25 miliar melibatkan sejumlah pejabat Bulog. Dari kerugian negara Rp 4,9 miliar, miliaran rupiah disebut mengalir ke oknum tersebut.

Perkara itu, sementara masih menjadikan H Kusdiyono bin Darmo Kertodrono (79), warga Jl Kapten Rusdiat I RT/RW 0002/0002 Kel/Desa Danyang Kec. Purwodadi Kab. Grobogan / Jl Diponegoro 183 Kelurahan Kalongan Kecamatan Purwodadi Kabupaten Grobogan sebagai terdakwa pertamanya.

Selasa (18/1/2022), sidang Kusdiyono sudah memasuki penyampaian surat tuntutan penuntut umum.

Bagaimana modusnya terjadi, serta siapa saja pihak yang terlibat dan menerima aliran uang korupsinya. Baca saja keseluruhan beritanya.

Sesuai surat dakwaan terdakwa Kusdiyono yang kini diadili di Pengadilan Tipikor Semarang, ia didakwa selaku kuasa menjual tanah di Desa Mayahan, Kecamatan Tawangharjo Kabupaten Grobogan.

Kusdiyono didakwa korupsi bersama-sama dengan Sugiarni, ketua panitia pengadaan tanah Perum Bulog Divisi Regional Jateng. Serta Gatot Hendro Waluyo, anggota panitia pengadaan tanah sekaligus Kasubdivre Perum Bulog Semarang. Kasus terjadi 11 Juni 2018 silam.

“Di perkara itu, kerugian negara ditaksir Rp 4.999.421.705 sesuai audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Jawa Tengah tanggal 2 Agustus 2021,” kata Jaksa Penuntut Umum Kejari Grobogan, Septian Tri Yuwono dalam surat dakwaannya.

Kasus berawal dari Perum Bulog akan melakukan pembangunan Modern Rice Milling Plant (MRMP), Corn Drying Centre (CDC) dan Gudang Kedelai Perum Bulog yang salah satunya berlokasi di Desa Mayahan Kecamatan Tawangharjo Kabupaten Grobogan. Anggaran pengadaan dari Bulog pusat di Jakarta.

Pada tanggal 5 September 2016, Tri Wahyudi Saleh, Direktur Operasional dan Pelayanan Publik Perum Bulog mengirim surat edaran melalui faksimili perihal izin prinsip jasa pergudangan komoditi jagung kepada seluruh Kepala Divisi Regional (Kadivre).

Menindaklanjuti surat itu, Kadivre Bulog Jawa Tengah, Usep Karyana mengirim Faksimili kepada Kepala Sub Divre Se Jateng yang intinya agar Kasubdivre se Jawa Tengah mengusulkan lokasi pembangunan gudang baru dan /atau memodifikasi gudang yang ada untuk penyimpanan jagung, kedelai dan gula pasir.

Prosesnya, lokasi penempatan untuk MRMP Provinsi Jawa Tengah adalah di Banyumas, Sragen, dan Grobogan.Atas pengadaan lahan di Grobogan, pada 13 September 2016, Gatot Hendro Waluyo selaku Kepala subdivre Semarang yang membawahi wilayah Kabupaten Grobogan melakukan survey lokasi ke Kabupaten Grobogan.

Ia menghubungi saksi Zufron selaku Kepala Gudang Bulog Grobogan untuk berkordinasi dengan terdakwa Kusdiyono.Gatot Hendro dan Kusdiyono diketahui saling kenal, saat Gatot menjadi Kepala Gudang Bulog Grobogan dari tahun 2005 s/d 2010.

Mereka lalu bersama-sama pergi ke Desa Mayahan bertemu Ruatiyono, Kepala Dusun dan Sairozi, Kepala Desa Mayahan, bertanya kepada sebagian pemilik tanah mengenai lokasi tanah dan harga pasaran tanah di Mayahan.

Diperoleh informasi, harga pasaran tanah Rp 400 – 450 ribu per meter persegi. Survey tidak dibuatkan berita acara.Pada 16 September 2016, Gatot berkirim surat ke Kepala Perum Bulog Divre Jateng perihal rencana pembangunan MRMP dengan diusulkan lokasi di Jl. Purwodadi-Blora KM.06, Desa Mayahan, Kecamatan Tawangharjo, Kabupaten Grobogan dengan luas tanah + 6 Ha.

Disebutkan, hasil survey di lokasi perkiraan harga tanah Rp 400 – 450 ribu per m2.Karena tak ada jawaban, pada 13 Februari 2017 berkirim surat lagi, dengan isi lokasi pembangunan gudang baru diusulkan di Jalan Purwodadi-Blora KM 06 Desa Mayahan Kecamatan Tawangharjo Kabupaten Grobogan. Harga tanah per m2 Rp 400 ribu.

Surat Gatot itu diketahui tak permah diteruskan Divre Jateng ke Bulog Pusat. Namun sambil menunggu kepastian pembelian tanah dari pihak Bulog, dengan biaya sendiri terdakwa Kusdiyono membantu pemilik tanah warga Desa Mayahan untuk mengurus surat-surat dokumen kelengkapan mengenai status tanah yang akan dijual.

Diantaranya ada tanah yang belum bersertifikat (masih letter C) dijadikan SHM, ada sertifikat yang masih diagunkan di bank dilunasi sisa angsurannya agar sertifikatnya dapat diambil di bank, ada sertifikat yang telah hancur dimakan rayap dibuatkan kembali sertifikatnya.

Terdakwa juga membantu pembayaran biaya pengukuran tanah oleh BPN. Selain itu juga mengurus perijinan-perijinan yang dibutuhkan serta syarat-syarat agar tanah dibeli oleh pihak Bulog.Baru pada 27 Juli 2017, Djarot Kusumayati, Direktur Utama Perum Bulog membuat Peraturan Direksi Tentang Pedoman Pengadaan Tanah. Pada 21 Agustus 2017, Wahyu Suparyono, Direktur SDM dan Umum Perum Bulog menyampaikan surat perihal tindak lanjut rencana pengadaan tanah untuk pembangunan infrastruktur pasca panen (dana PMN) kepada Kadivre Sumut, Sumsel, Lampung, Jatim, Jateng, Jabar, DKI, Sulselbar, Sulut, NTB dan NTT.

Kuasa Menjual

Terkait pengadaan di Grobogan, pemilik tanah warga Desa Mayahan telah memberikan kuasa menjual kepada Rustiyono, Amsori, Suparno, Masruri, Bejo atau disebut tim desa / panitia desa.

Tim mempunyai kesepakatan, pemilik tanah menghendaki tanahnya dibeli seharga sebesar Rp 270 ribu flat permeter. Untuk bidang tanah bagian depan dekat dengan jalan sebesar Rp 1 miliar dengan harga tersebut bersih diterima pemilik tanah tanpa potongan apapun. Kesepakatan harga itu juga diketahui oleh terdakwa.

Pada 20 September 2017, tim desa memberikan kuasa kepada terdakwa H. Kusdiyono untuk menjual tanah yang terletak di Jl. Raya Purwodadi-Blora KM.06, Desa Mayahan, kecamatan Tawangharjo, Kabupaten Grobogan (Blok Ubin/Blok Ngroto) depan RM. Mekarsari/PT. Glorindo seluas ± 5,3 Ha. Pemberian kuasa diketahui Sairozi selaku Kepala Desa Mayahan.

Surat Kuasa itu menggantikan Surat Kuasa tanggal 17 Februari 2017.Pemilik tanah sebanyak 9 orang (Daryanto, Hartoyo, Sarmijan, Sutik, Sunarti, Sujiman, Umbarno, Darwan, Koyo) baru memberikan kuasa untuk menjual tanah kepada Rustiyono, Ngarmin, Amsori, Suparno, Masruri, Bejo yang diketahui Kepala Desa Mayahan tanggal 6 Oktober 2017.

Penawaran Harga Berubah

Pada 25 September 2017, Rustiyono, Amsori, Suparno, Masruri, Bejo membuat surat penawaran tanah kepada Dirut Bulog Pusat (Direksi Aset) di Jl. Gatot Subroto Jakarta Pusat, atas tanah seluas ± 50.000 m2 di Jalan Raya Semarang–Surabaya searga Rp500 ribu/m2 dan nilai penawaran untuk tanah seluas 53.971m2 sebesar Rp23,8 miliar.

Surat dicabut dengan surat penawaran tanah susulan tertanggal 9 Oktober 2017 seharga Rp475 ribu/m2 seluruhnya menjadi sebesar Rp28.742.250.000, (luas ± 60.510 m2 X Rp475.000). Surat dibuat dengan alasan adanya musyawarah antara pemilik tanah dengan pemegang kuasa penjualan tanah pada tanggal 6 Oktober 2017.

Kedua surat tersebut diketahui/ditandatangani Kepala Desa Mayahan, Sairozi.Baru pada 25 September 2017 Kepala Perum Bulog Divisi Regional Jawa Tengah di Semarang, Djoni Nur Ashari mengeluarkan Surat Perintah Panitia Pengadaan Tanah.

Anggotanya terdiri :

Tanggal 25 September 2017 Kadivre Jawa Tengah lewat suratnya, memerinatahkan Gatot Endro Waluyo, Kasubdivre Semarang meneliti status calon tanah (clean and clear), melakukan pengecekan RUTR, sertifikat, letak, luas, akses jalan, listrik, air dan harga penawaran. Kadivre juga memerintahkan Sri Hartati, selaku Kasi Umum pada 25 September 2017 mengecek lokasi di Desa Mayahan bersama Pramono yang diantar oleh terdakwa.Tanggal 6 Oktober 2017, Gatot Endro Waluyo meminta terdakwa mencari notaris di Grobogan untuk mengecek dan memproses persiapan pengadaan lahan.

Terdakwa Kusdiyono meminta Moch Farhan Ali Imron, notaris untuk mengurusnya.

Hasil pengecekan, tanah di Desa Mayahan terdiri dari 18 bidang tanah dan menunjuk surat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Grobogan penggunannya tidak bermasalah sepanjang sesuai ketentuan.

Pada tanggal 23 November 2017, Kadivre Jateng mengirim surat kepada terdakwa H. Kuadiyono, alamat Jl. Kapten Rusdiati Rt 002/RW 002 Kelurahan Danyang, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Grobogan perihal rencana pembelian tanah.

Saran Apprasial

Pada 28 Desember 2017, Kadivre Jateng membuat Surat Perintah Kerja (SPK) kepada Ir. Immanuel H Sitompul,MBA,.MAPPI (Cert) melakukan penilaian/ appraisal terhadap lahan seluas 57.323 m2 itu.Pada 9 Januari 2018, pihak Bulog yang diwakili Sugiarni, Kabid Minku menerima laporan penilaiannya.

Hasil nilai pasar dari asset milik warga di Desa Mayahan pada tahun 2018 tersebut sebesar Rp24.337.400.000.

Pihak appraisal menyarankan kepada pihak Bulog melakukan negosiasi harga dengan pemilik tanah, sehingga apabila hasil negosiasinya lebih rendah dari hasil nilai appraisal hal tersebut merupakan prestasi yang baik bagi Bulog.

Pada 23 Januari 2018, Tim Panitia Pengadaan Tanah Perum Bulog Divre Jateng membuat Kerangka Acuan Kerja (KAK) Pengadaan Tanah di Kabupaten Grobogan Jawa Tengah dan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) senilai Rp 24.337.000.000 dan disetujui Kadivre Jateng, Djoni Nur Ashari.

Notaris Paul Christian

Pada Februari 2018 pihak Bulog Jawa Tengah mengundang, Paul Christian, notaris di Grobogan ke kantor Divre Jawa Tengah dan diberikan proposal penawaran tanah dari warga mayahan untuk dipelajari bagaimana proses peralihannya. Paul diberikan seminggu untuk mempelajari dan membawa proposal penawaran jasa notaris.

Pada 13 Februari 2018, panitia Bulog Jawa Tengah menghubungi terdakwa untuk memfasilitasi pertemuan klarifikasi dan negosiasi ke-I (pertama) antara panitia pengadaan Bulog dengan pemilik tanah di Balai Desa Mayahan.

Pihak Bulog (Panitia Pengadaan tanah Bulog), hadir Ihsan selaku Waka Divre Bulog Jawa Tengah. Pihak pemilik tanah warga Desa Mayahan. Pihak Bidang Datun Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah. Pihak Pemerintah Desa Mayahan. Pihak Kecamatan Tawangharjo. Saksi Paul Christian dan terdakwa H Kusdiyono, selaku Kuasa Penjual Tanah.

Hasil dari negosiasi yang pertama tertuang dalam Berita Acara Negosiasi tanggal 13 Februari 2018 yang pada pokoknya menyatakan. Harga penawaran yang disampaikan 22 pemilik tanah sebesar Rp 450 ribu /m2 termasuk PPh 2,5%. Sedangkan pihak bulog menawar Rp424 ribu /m2.

Pada 22 Februari 2018 dilakukan proses klarifikasi dan negosiasi ke-II di Balai Desa Mayahan dengan hadir pihak yang sama.Hasil negosiasi sesuai berita acara tanggal 22 Februari 2018 pada pokoknya sama sebelumnya. Yakni berisi, harga negosiasi ulang yang disampaikan 22 pemilik tanah seluas 57,323 M2 sebesar Rp424 ribu/M2 termasuk PPH 2,5%.

Pernyataan Pemindahaan Rekening

Sebelum hari klarifikasi dan negosiasi ke-III terdakwa mendatangi kantor Paul Christian dan meminta bantuan untuk dibuatkan konsep surat pernyataan pemilik tanah warga Desa Mayahan (penjual tanah) yang bertujuan sebagai dasar untuk dapat memindahbukukan uang dalam rekening / tabungan pemilik tanah ke rekening cadangan atas nama dirinya. Tujuannya agar tidak terjadi masalah ketika pemilik tanah diminta untuk membayar kewajibannya setelah pembayaran dari pihak Bulog.

Selain itu, dan agar terdakwa mudah mendapatkan keuntungan yang diinginkannya. Kusdiyono juga menghubungi saksi Sri Elina Lestari (Lilin) dan Dodi Susanto, pegawai Bank BRI Cabang Purwodadi untuk datang ke Balai Desa Mayahan dan membawa syarat-syarat pembukaan rekening tabungan pemilik tanah serta menyiapkan slip penarikan / pemindahbukuan yang masih kosong.

Hasil klarifikasi dan negosiasi pada 8 Maret 2018 yang dihadiri para pihak, dengan hasil di antaranya.

Berdasarkan saran dan pendapat Tim Kejaksaan Tinggi Provinsi Jawa Tengah, harga pembayaran atas tanah dilakukan berdasarkan negosiasi per bidang tanah sesuai hasil appraisal, bukan harga rata-rata, (PPh Final sebesar 2,5% ditanggung pemilik tanah.

“Soal kesepakatan harga saya akui tidak tahu. Itu urusan Rustiono dengan Bulog. Saya tidak tahu. Tidak pernah sekalipun pandang mata ke penjual,” kata terdakwa di persidangan.

Kesepakatan Diluar Negosiasi Bulog

Selain acara negosiasi harga ke-III, juga ditandatangani surat pernyataan dari pihak pemilik tanah yang dijelaskan saksi Paul secara terbuka. Intinya, penjual menerima hasil penjualan tanah sesuai dengan harga yang disepakati dengan tim panitia penjual.

Apabila ada kelebihan selisih uang yang kami terima dari pembeli (Perum Bulog) akan kami setorkan ke rekening cadangan yang dibuat oleh tim panitia penjual tanah dan kami bersedia menandatangani slip pengambilan uang kelebihan tersebut dan atau kuasa pengambilan uang.

Apabila ada kekurangan dari selisih uang yang kami terima dari pembeli (Perum Bulog), akan diambilkan dari rekening cadangan an. H. Kusdiyono. Uang di rekening cadangan an. H. Kusdiyono akan dikelola oleh Tim Panitia Penjual.Uang akan dipergunakan untuk biaya operasional tim panitia penjualan;
PPh Final (Pajak Penjual) sebesar 2,5%.

Surat Pernyataan ditandatangani 22 orang pemilik tanah disaksikan saksi Sutomo SH, Narko dan diketahui Kades Mayahan Sairozi yanv dilegalisasi Paul Christian.

Namun diketahui, sebagian besar warga pemilik tanah tidak mengetahui isi surat pernyataan yang ditandatangi tersebut.

Sebelum penandatanganan para pihak, saksi Paul membacakan isi Surat Pernyataan dengan pengeras suara (mic) dan didengarkan juga oleh tim panita pengadaan tanah Bulog diantaranya Sugiarni dan pihak BRI.Selanjutnya pihak BRI memproses pembukaan rekening tabungan bagi pemilik tanah dan memintanya menandatangani slip penarikan kosong (tanpa nama, nomor rekening, tanggal dan jumlah penarikan).

Klarifikasi dan negosiasi ke-III tersebut tidak dibuat hasil notulensinya oleh panitia pengadaan tanah Bulog.

Pada 21 Maret 2018 Kadivre Jateng membuat Surat Perintah Kerja (SPMK) kepada notaris Paul Christian melaksanakan pekerjaan jasa notaris untuk pengadaan tanah seluas 60.983 m2 di Desa Mayahan senilai pekerjaan Rp 462.750.000 dalam jangka waktu 200 hari kalender terhitung mulai tanggal 21 Maret 2018 sampai dengan 7 Oktober 2018.

Pada 8 Mei 2018, disampaikan Kadivre Jateng kepada Direktur Pengembangan Bisnis dan Industri, Direktur SDM dan Umum, Direktur Keuangan perihal permohonan dropping biaya pengadaan tanah. Serta perubahan ukuran luasan tanah semula 60.983m2 berubah menjadi 60.282 m2 sehingga terdapat pengurangan seluas 701 m2;

Pada 16 Mei 2018 atas saran Sugiarni, dan perintah terdakwa, Paul Christian dan Sairozi datang ke kantor Bulog Pusat di Jakarta untuk menanyakan pembayarannya.

Baru pada 8 Juni 2018 pihak Bulog Pusat Jakarta melakukan transfer uang pembelian tanah di Desa Mayahan Rp26.380.899.990 ke Divre Jateng diteruskan ke Subdivre Semarang. Subdivre Semarang menggunakan untuk pembayaran Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) pembeli Rp1.253.376.190, dan mentransfer Rp25.127.523.800 ke pemilik tanah.Atas pembayaran itu, Paul Christian lalu menyerahkan surat pernyataan dari pemilik tanah yang dilegalisasinya dan daftar rincian besaran uang yang akan dipindahkan ke rekening cadangan atas nama Kusdiyono kepada BR Cabang Purwodadi.

Hasil dari pemotongan BRI mentransfer ke rekening penampungan atasnama Kusdiyono sebesar Rp5.627.609.800.

Pada hari yang sama selain pemindahbukuan dari rekening pemilik tanah ke rekening terdakwa juga terjadi pemberian Down Payment (DP) jual beli atas tanah yang akan digunakan sebagai pengolahan dan penyimpanan/pergudangan Bulog.

Uang bersumber dari rekening BRI atasnama Kusdiyono dan seolah-olah terdakwa memberikan DP untuk pembelian tanah warga Desa Mayahan. Hal itu dilaporkan Paul Christianto ke Sugiarni.

Pada 25 Juni 2018 atas permintaan terdakwa dan Paul, BRI baru menyerahkan buku tabungan / rekening milik pemilik tanah. Kegiatan itu dihadiri Rustiyono, Ngarmin, Amsori, Suparno, Masruri, Bejo, Sairozi, Sujadi, Paul Christiab dan terdakwa Kusdiyono.

Nominal uang dalam buku tabungan yang diterima para pemilik tanah telah dilakukan pemindahbukuan / pemotongan tanpa sepengetahuan mereka dan tidak sesuai dengan apa yang dibayarkan oleh pihak Bulog.

Sementara uang sebesar Rp5.627.609.800 di rekening penampungan atasnama Kusdiyono digunakan untuk beberapa kepentingan dan pihak :“Dari jumlah itu, Rp 4,1 miliar. Dihutang Paul Chstian Rp 200 juta. Sisanya Rp 3,9 miliar untuk Rustiono Cs Rp 1,3 miliar,” kata terdakwa Kusdiyono di muka sidang.

“Itu termasuk Rp 600 juta uang saya yang dipakai untuk talangi. Rp 600 juta digunakan untuk pinjamkan ke pemilik tanah dan operasionalnya,” kata terdakwa.

Beberapa aliran uang, kata terdakwa, diberikan ke sejumlah pihak.

“Ke desa Rp 1,3 miliar. Saya Rp 1,3 miliar. Ke Gatot Endro Waluyo Rp 720 juta. Lalu Zufron Rp 300 juta. Ada banyak. Lalu itu Jatun 75 sama 25 juta. Ketua pengadaan (Sugiarni). Itu aaya kasih Rp 10 juta,” beber terdakwa.

Bahwa Sugiarni selaku ketua panitia pengadaan tanah Bulog dan saksi Gatot Hendro Waluyo selaku anggota panitia pengadaan tanah Perum BULOG Divisi Regional Jawa Tengah serta selaku Kasubdivre Perum BULOG Semarang yang tetap mengikutsertakan terdakwa sebagai pihak kuasa menjual tanah yang tidak seharusnya terlibat dalam pengadaan tanah sehingga dapat mempengaruhi pihak-pihak perangkat dalam pengadaan tanah dan memberikan peluang untuk mengambil keuntungan. Hal itu dinilai menyalahi ketentuan.

Kusdiyono sendiri dijerat Pasal 2 Ayat (1) juncto Pasal 18 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP. Subsidair, Pasal 3 juncto Pasal 18 Ayat (1) huruf b Undang-Undang yang sama juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Atas perkara itu, terdakwa Kusdiyono diketahui telah menitipkan sejumlah uang ke kejaksaan.

“Mobil Fortuner dan uang Rp 900 juta dititipkan ke kejaksaan. Saya titipkan jika emang hak petani diberikan. Kalo tidak ya dikembalikan,” kata terdakwa.

“Tidak ada niat korupsi Yang Mulia. Demi Allah. Saya bukan orang yang dzolim,” pinta terdakwa.

(rdi)