Kepala DP3A dan Sekretaris Dinkominfo Kota Semarang Terlibat Korupsi Uji KIR Bersama 4 Bawahannya

oleh -4 views

Semarang – Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A), Mokhamad Khadik dan Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika (Dinkominfo) Kota Semarang, Triwibowo terlibat di perkara korupsi uji KIR pada Dishub Kota Semarang tahun 2017-2018. Keduanya dinilai berperan atas terjadinya korupsi yang telah menyeret mantan Bendahara Pengeluaran Pembantu Dishub, Rusti Yuli Andayani itu.

Ketika kasus terjadi, M Khadik menjabat Kepala Dishub, sementara Triwibowo, Sekretaris Dishub. Keduanya terlibat selaku Pengguna Anggara (PA). Triwibowo selaku PA periode Januari 2017 sampai Mei 2017, dan Mokhamad Khadik selaku PA periode Mei 2017 sampai 2018.

Selain keduanya, lima pegawai bawahan Triwibowo dan M Khadik juga disebut terlibat korupsi. Mereka, Agung Meidri H, Suyatmin, Much Ichsan, Wuri Handayani.

Hal itu terungkap dalam putusan perkara terdakwa Rusti Yuli Andayani bernomor 37 /Pid.Sus-TPK/2021/PN. Smg yang dijatuhkan pada sidang Senin, 11 Oktober 2021 oleh majelis hakim A.A. PT Ngr Rajendra (ketua), Edy Sepjengkaria dan Margono (anggota).

Majelis hakim yang memeriksa perkara Rusti Yuli di pertimbangan putusannya mengatakan, sependapat terhadap pledoi penasehat hukum terdakwa yang menyatakan “ bahwa adanya kurang kontrolnya kepala Dinas Perhubungan Kota Semarang yang mempunyai tugas dan tanggung jawab, sehingga secara langsung maupun tidak langsung telah mempengaruhi dan mendorong terjadinya penyimpangan serta perilaku korupsi pada setiap fungsi maupun pada pelaku-pelaku dalam pekerjaanya, akhirnya menimbulkan kerugian keuangan negara”.

Majelis hakim juga sependapat dengan pendapat ahli dari BPK, Ritchie Harris Mohammad dan ahli Prof Dr Pujiyono yang menyatakan bahwa perbuatan Terdakwa Rusti Yuli tidak dilakukan sendiri tanpa peran serta mereka.

“Yakni saksi Agung Meidri H SH ST bin Hadi Lusni, saksi Suyatmin SH bin Gito Prawiro, Wuri Handayani SE selaku Bendahara Pengeliaran, Moch. Ichsan SE selaku PPK-PD, dan Triwibowo selaku PA periode Januari 2017 sampai Mei 2017, dan Mokhamad Khadik selaku PA periode Mei 2017 sampai sekarang yang telah memverifikasi penerimaan retribusi pengujian kendaraan bermotor tidak berdasarkan bukti penerimaan retribusi dan database SIM-PKB,” ungkap majelis hakim di putusannya.

Terkait kerugian negara yang muncul di perkara itu sekitar Rp 1,652 miliar, majelis menilai tidak terungkap adanya aliran ke mereka. Meski terdakwa Rusti Yuli Andayani sendiri hanya mengaku memakai Rp 300 juta, namun ia tak dapat membuktikan adanya penggunaan uang oleh pihal lain.

“Kerugian negara sebesar Rp 1.652.622.340,00, Terdakwa mengakui hanya menggunakan Rp 300 juta dan Terdakwa heran dan kaget mengenai hitungan sampai sejumlah Rp 1.652.622.340. Namun demikian Terdakwa tidak mampu menunjukkan membuktikannya dalam persidangan dan kekurangan dari jumlah kerugian negara tersebut,” kata hakim lagi.

Terlibat Korupsi Bersama

Di pertimbangan lain, majelis menyatakan, perbuatan korupsi Rusti Yuli terjadi karena bantuan dan peran serta orang lain. Atas fakta itu, majelis hakim memerintahkan mereka yang terlibat itu diproses hukim. Hakim juga memerintahkan pula atas sejumlah barang bukti dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lainnya.

“Terdakwa Rusti Yuli Andayani dalam melakukan perbuatannya melawan hukum tidak bisa dilakukan seorang diri tanpa bantuan fihak lain yang dilakukan sesuai dengan kapasitasnya masing-masing, olehnya terhadap barang bukti nomor urut 1 sampai dengan 18 dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk perkara lainnya,” kata majelis hakim di pertimbangannya.

“Menetapkan barang bukti berupa: nomor 1 sampai 18 dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lainnya. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,” demikian perintah majelis hakim dalam amar putusannya.

Rusti dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi Secara Berlanjut sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Primair. Ia dipidana 6 tahun dan denda sejumlah Rp 400 juta subsidair 2 bulan. Rusti juga dihukum membayar uang pengganti Rp.1.532.263.444 subsidair 2 tahun penjara.

Sebelumnya, JPU menuntut agar Rusti Yuli dipidana 5 tahun penjara, denda Rp 100 juta subsidair 3 bulan kurungan. Serta membayar uang pengganti Rp 1.532.263.444 subsidair 2 tahun dan 6 bulan.

(rdi)

Tinggalkan Balasan

No More Posts Available.

No more pages to load.