Pendapat Ahli ini Menyatakan M Khadik, Triwobowo Dkk Terlibat Korupsi Uji KIR Dishub Kota Semarang

oleh -5 views

Semarang – Dua saksi ahli yang dihadirkan Jaksa Penuntut Umum Kejari Kota Semarang menegaskan, bahwa korupsi penerimaan uji KIR pada Dishub Kota Semarang periode 2017-2018 terjadi karena ada peran serta pihak lain yang terlibat.

Fakta itu terungkap dalam putusan perkara terdakwa Rusti Yuli Andayani bernomor 37 /Pid.Sus-TPK/2021/PN. Smg yang dijatuhkan pada sidang Senin, 11 Oktober 2021. Ahli menilai, tanpa keterlibatan pihak lain itu, Rusti Yuli Andayani, seorang Bendahara Pengeluaran Pembantu Dishub Kota Semarang dapat melakukan korupsi.

Pihak lain yang dimaksud yakni, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A), Mokhamad Khadik dan Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika (Dinkominfo) Kota Semarang, Triwibowo. Serta Agung Meidri H, Suyatmin, Much Ichsan, Wuri Handayani.

Pendapat itu diungkapkan, Ritchie Harris Mohammad, ahli dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Prof Dr Pujiyono, ahli hukum pidana dari Undip. Mereka menyatakan bahwa perbuatan Terdakwa Rusti Yuli tidak dilakukan sendiri tanpa peran serta pelaku lain.

Ritchie Harris Mohammad di keterangannya di persidangan menerangkan, penyimpangan ujir kir di Dishub Kota Semarang disebabkan terdakwa Rusti Yuli Andayani selaku BPP-PKB tidak menyetorkan seluruh penerimaan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor ke Kas Daerah dengan merekayasa nilai STS dan Laporan Pertanggungajwaban.

Lulusan Master of Criminal Justice, Boston University di Boston US tahun 2017 itu juga menerangkan adanya peran serta dari pelaku lain di perkara itu.

“Selain itu Wuri Handayani selaku BP, Moch. Ichsan selaku PPK-PD, Triwibowo selaku PA periode Januari 2017 s.d. Mei 2017, dan Mokhamad Khadik selaku PA periode Mei 2017 sampai sekarang memverifikasi penerimaan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor tidak berdasarkan bukti penerimaan retribusi dan database SIM-PKB,” kata ahli.

Bahwa peran pihak-pihak terkait tersebut adalah, terdakwa Rusti Yuli Andayani selaku BPP-PKB TA 2017 dan 2018 yang diduga membuat Laporan Pertanggungjawaban Penerimaan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor TA 2017 dan 2018 yang tidak sesuai dengan nilai realisasi penerimaan yang sebenarnya dan terlambat menyetorkan retribusi ke rekening Kas Daerah. Ia juga tidak menyetorkan uang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor
TA 2017 dan 2018 senilai Rp1.652.622.340,00 ke Kas Daerah dan menggunakannya untuk kepentingan pribadi.

“Wuri Handayani selaku BP TA 2017 dan 2018 yang diduga tidak menggunakan TBP sebagai dasar verifikasi Laporan Pertanggung-jawaban Retribusi, namun hanya menggunakan dokumen STS. Moch. Ichsan selaku Kepala Subbagian Keuangan dan Aset dan PPK-PD TA 2017 dan 2018 yang diduga tidak menggunakan TBP sebagai dasar verifikasi Laporan Pertanggungjawaban Retribusi, namun hanya menggunakan dokumen STS,” kata ahli.

Dua atasan mereka juga disebut terlibat, yakni mantan Kepala Dishub.

“Triwibowo selaku Plt. Kepala Dinas Perhubungan sekaligus selaku PA periode Januari sampai 16 Mei 2017 dan Mokhamad Khadik selaku Kepala Dinas Perhubungan dan PA periode Mei 2017 sampai Mei 2019 yang diduga memverifikasi dan menyetujui Laporan Pertanggungjawaban Penerimaan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor tidak berdasarkan TBP dan database penerimaan retribusi pada SIM-PKB; dan
Tidak melakukan pengawasan atas penyetoran dan pertanggungjawaban Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor yang dilaksanakan oleh Rusti Yuli Andayani selaku BPP-PKB,” lanjut ahli.

Rusti dinilai bersalah korupsi sesuai dakwaan kesatu primair melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Ia dipidana 6 tahun penjara, denda Rp 400 juta subsidair 2 bulan kurungan, serta membayar uang pengganti Rp 1,532 miliar subsidair 2 tahun penjara. Sebelumnya, JPU menuntut agar Rusti Yuli dipidana 5 tahun penjara, denda Rp 100 juta subsidair 3 bulan kurungan. Serta membayar uang pengganti Rp 1.532.263.444 subsidair 2 tahun dan 6 bulan.

Selaku Bendahara Penerima Pembantu Dishub Kota Semarang periode 2017 dan 2018, Rusti telah melakukan penyetoran dana KIR ke kasda tidak sesuai dengan pendapatan yang sebenarnya. Terungkap dalam fakta persidangan dokumen STS Asli Dishub Kota Semarang yang terdakwa tanda tangani yang mendapatkan persutujuan Suyatmin dari Januari 2017 sampai September 2017 dan Agung Meidri Haryono sejak Oktober 2017 sampai tahun 2018, Laporan B IX BPKAD Kota Semarang dan Rekening koran Bank Jateng dicocokan dengan data yang tersimpan di Server Dishub Kota Semarang dan laporan persediaan dan pengeluaran barang berharga milik daerah berupa Plat Uji, Buku Uji dan stiker terdapat selisih bayar.

Pada tahun 2017 dan 2018 terdapat selisih untuk tahun 2017 sebesar Rp 863.578.550 dan tahun 2018 terdapat selisih Rp. 890.475.230.

Terdakwa Rusti telah membuat Laporan Pertanggungjawaban Penerimaan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor TA 2017 dan 2018 yang tidak sesuai dengan nilai realisasi penerimaan yang sebenarnya dan terlambat menyetorkan retribusi ke rekening Kas Daerah. Ia tidak menyetorkan uang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor TA 2017 dan 2018 senilai Rp1.652.622.340 ke Kas Daerah dan menggunakannya untuk kepentingan pribadi.

(rdi)

Tinggalkan Balasan

No More Posts Available.

No more pages to load.