Hakim Minta Ada Tersangka Baru di Perkara Korupsi Dishub Kota Semarang 2017-2018

oleh -6 views

Semarang – Majelis hakim Pengadilan Tipikor Semarang meminta penyidik dan penuntut umum yang menangani kasus dugaan korupsi penerimaan uji KIR pada Dishub Kota Semarang periode 2017 dan 2018 menetapkan tersangka baru.

Majelis hakim meminta perkara itu dikembangkan lagi dan tak hanya berhenti di satu pelaku, Rusti Yuli Andayani (56), mantan Bendahara Penerima Pembantu Dishub Kota Semarang periode 2017 dan 2018.

Sesuai fakta pemeriksaan persidangan, hakim menemukan keterlibatan pelaku lain di perkara itu. Hakim megembalikan barang bukti perkara ke penuntut umum agar ditindaklanjuti.

Hal itu secara tidak langsung “diminta” majelis hakim dalam putusan perkara terdakwa Rusti Yuli Andayani bernomor 37 /Pid.Sus-TPK/2021/PN. Smg. Putusan dijatuhkan pada sidang Senin, tanggal 11 Oktober 2021 oleh majelis hakim A.A. PT Ngr Rajendra (ketua), Edy Sepjengkaria dan Margono (anggota).

Di pertimbangannya, majelis menyatakan, bahwa dalam perkara a quo, Rusti dapat melakukan korupsi karena bantuan dan peran serta orang lain.

“Terdakwa Rusti Yuli Andayani dalam melakukan perbuatannya melawan hukum tidak bisa dilakukan seorang diri tanpa bantuan fihak lain yang dilakukan sesuai dengan kapasitasnya masing-masing, olehnya terhadap barang bukti nomor urut 1 sampai dengan 18 dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk perkara lainnya,” kata majelis hakim di pertimbangannya.

Kembalikan Barang Bukti ke Jaksa

Perintah majelis hakim atas sejumlah barang bukti dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lainnya itu diluar perkiraan jaksa. Pasalnya, dalam surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejari Kota Semarang sebelumnya, justeru meminta barang bukti dikembalikan ke sejumlah saksi. Jaksa menganggap perkara itu cukup berhenti di Rusti.

“Menetapkan barang bukti berupa: nomor 1 sampai 18 dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lainnya. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,” demikian perintah majelis hakim dalam amar putusannya.

Rusti dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi Secara Berlanjut sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Primair. Ia dipidana 6 tahun dan denda sejumlah Rp 400 juta subsidair 2 bulan. Rusti juga dihukum membayar uang pengganti Rp.1.532.263.444 subsidair 2 tahun penjara.

Sebelumnya, JPU menuntut agar Rusti Yuli dipidana 5 tahun penjara, denda Rp 100 juta subsidair 3 bulan kurungan. Serta membayar uang pengganti Rp 1.532.263.444 subsidair 2 tahun dan 6 bulan.

(rdi)

Tinggalkan Balasan

No More Posts Available.

No more pages to load.