Terlibat di Korupsi RSUD Kraton Pekalongan, Riski Tesa Malela Belum Diadili

oleh

Semarang – Riski Tesa Malela yang disebut terlibat korupsi dana insentif manajerial RSUD Kraton tahun 2014-2016 yang telah menyeret M Teguh Imanto serta Agus Bambang Suryadana, mantan Direktur dan Wadir Adminitrasi Umum dan Keuangan (AUK) belum juga diajukan ke persidangan untuk diadili.

Meski perkara keduanya telah diputus dan inkracht (berkekuatan hukum tetap-red) Desember 2019 lalu, bendahara RSUD Kraton itu hingga kini belum diproses hukum.

Selain Riski, sejumlah pihak turut disebut terlibat karena menerima aliran uang haram itu.

“Siapapun yang terlibat korupsi. Apalagi di putusan perkaranya disebut, sudah seharusnya diproses hukum. Putusan pengadilan itu bisa dijadikan alat bukti karena berdasarkan pemeriksaan di persidangan,”kata Boyamin Saiman, Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI), Senin (4/10/2021).

Pengadilan Tipikor Semarang yang memutus perkara M Teguh Imanto dan Agus Bambang S di putusannya menyatakan, sesuai fakta hukum jelas terlihat perbuatan M Teguh dan Agus Bambang S tak lepas dari peran keterlibatan Riski Tesa Malela.

“Rangkaian perbuatan Terdakwa I dan II serta Riski Tesa Malela jelas menunjukkan hubungan erat satu sama lain. Dengan kata lain, delik itu tidak bisa dilakukan Terdakwa I tanpa peran Terdakwa II maupun Riski Tesa Malela selaku pengelola, serta pihak yang lain yang menerima itu,” kata majelis hakim di pertimbangan putusannya.

Tebang Pilih di Korupsi RSUD Kraton

Hakim menyatakan, tindak pidana korupsi sebagai fenomena kejahatan yang dilakukan bersama-sama dan melibatkan tidak hanya satu, tapi dimungkinkan melibatkan pelaku lain.

“Sehingga atas kejadian itu, tidak hanya ditujukan bagi mereka yang diadili (M Teguh Imanto dan Agus Bambang S), tapi juga yang belum diadili. Sehingga tidak ada tebang pilih,”kata hakim.

Atas keterlibatan pihak lain yang turut serta ambil bagian dan peran sehingga tidak pidana itu utuh atau lengkap. Di persidangan, baik saksi dan barang bukti, terbukti insentif manajerial diberikan ke pejabat merupakan kebiasaan terus menerus pimpinan RSUD Kraton agar dapat dipertahankan jabatannya.

Sehingga jelas ada pihak lain yang berperan sehingga delik utuh, yakni pengelola dana insentif manajerial dan pihak lain yang menerimanya, yakni bupati, mantan bupati, wakil bupati, Sekda, Kabag Hukum, inspektorat, DPKAD, oknum instansi vertikal dan pihak lain sesuai laporan yang dibuat Riski Tesa Malela.

“Menimbang itu, terlihat hubungan kerjasama yang erat antara satu dengan yang lainnya dari masing-masing peserta untuk mencapai tujuan tindak pidana. Dengan kata lain, tindak pidana tidak dapat dilakukan sendiri tanpa peran pihak lain,” kata hakim.

Untuk menjamin asas equality before law, agar tidak hanya menjadi slogan, maka penuntut umum seharusnya mendudukan pelaku lain yang terpisah.

Mahkamah Agung (MA) lewat putusan PK yang dijatuhkan pada tanggal 19 Juli 2021 bernomor perkara 153 PK/Pid.Sus/2021 menyatakan, menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana I atasnama dr M Teguh Imanto SpB ONK MKes bin Munir Cholil.

“Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut (PN Tipikor Semarang) tetap berlaku” demikian isi amar putusan PK yang dijatuhkan majelis hakim diketuai Prof Dr Surya Jaya.

Pada 10 Desember 2019 Pengadilan Tipikor Semarang memvonis keduanya secara melawan hukum korupsi sesuai Pasal 2 ayat 1 jo pasal 18 ayat 1 huruf a, b UU 31/ 1999 sebagaimana diubah UU 20/ 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana dakwaan kesatu primair.

Masing-masing dipidana selama 4 tahun, denda Rp 200 juta subsidair 2 bulan. Menjatuhkan pidana tambahan terhadap Terdakwa I membayar uang pengganti Rp 1.373.135.255 subsidair 2 tahun penjara.

(rdi)