Permohonan PK Terpidana Korupsi Remunerasi RSUD Kraton Pekalongan Ditolak MA

oleh

Semarang – Mahkamah Agung (MA) menolak permohonan Peninjauan Kembali (PK) yang diajukan dua terpidana korupsi dana insentif manajerial RSUD Kraton tahun 2014-2016 yang menyeret mantan Direktur M Teguh Imanto. Di perkara itu turut serta dipidana, Agus Bambang Suryadana, mantan Wadir Adminitrasi Umum dan Keuangan (AUK).

Putusan PK dijatuhkan MA pada tanggal 19 Juli 2021 bernomor perkara 153 PK/Pid.Sus/2021.

“Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana I. atasnama dr M Teguh Imanto SpB ONK MKes bin Munir Cholil. Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku; Membebankan kepada Terpidana I untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali sebesar Rp2.500,00,” demikian isi amar putusan PK yang dijatuhkan majelis hakim diketuai Prof Dr Surya Jaya.

Sebelumnya, 10 Desember 2019 Pengadilan Tipikor Semarang memvonis keduanya secara melawan hukum korupsi sesuai Pasal 2 ayat 1 jo pasal 18 ayat 1 huruf a, b UU 31/ 1999 sebagaimana diubah UU 20/ 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana dakwaan kesatu primair.

Masing-masing dipidana selama 4 tahun, denda Rp 200 juta subsidair 2 bulan. Menjatuhkan pidana tambahan terhadap Terdakwa I membayar uang pengganti Rp 1.373.135.255 subsidair 2 tahun penjara.

Kasus terjadi saat keduanya menjabat. Teguh dinilai menginisiasi pemberian insentif manajerial yang besarannya tidak ada dasar perhitungannya dan hanya mendasarkan kebutuhan RSUD Kraton setiap bulannya.

Insentif itu dimaksudkan agar RSUD dapat dana pengganti dana Peningkatan Pelayanan (PP) berkisar Rp 100 juta sampai Rp 200 juta setiap bulannya.

Sementara atas pemberian insentif itu, tidak diterimakan, tapi ditampung di Bagian Keuangan untuk kepentingan RSUD Kraton yang tidak dianggarkan.

Atas perintah Teguh, pembayaran dilakukan meski aturan Surat Keputusan (SK) direktur belum ada, karena dibuat usai pembayaran dilakukan atau berlaku mundur. Atas perintahnya, pemotongan dimasukkan ke rekening penampungan atasnama Sartana dan Riski Tesa Malela.

Terhitung sejak Januari 2014 sampai November 2016 terkumpul Rp 5.482.200.000. Dana itu digunakan untuk belanja yang tidak dianggarkan, kegiatan emergency dan diberikan ke oknum pejabat Pemkab Pekalongan, instansi vertikal serta sejumlah pihak lain.

Selain pemotongan insentif manajerial Teguh juga memerintahkan adanya pemotongan tunjangan kinerja setiap bulannya dan terkumpul sekitar Rp 14,5 juta. Uang hasil pemotongan itu digunakan untuk biaya pengacara pejabat RSUD Kraton.

Perbuatannya dinilai hakim telah memperkaya pihak lain, yakni Bupati, Wabup, Sekda, Inspektorat, DPRD, pejabat unsur Muspida serta instansi vertikal dan pihak lain.

“Menurut pengadilan, perbuatan terdakwa telah memperkaya diri sendiri, orang lain atau koorporasi,” kata hakim.

Sesuai fakta, terdapat pengembalian dan sisa insentif manajerial yang disita sebagai barang bukti dari Riski Tesa Malela. Yakni dari Amat Antono saat penyidikan Rp 1,175 miliar dan di persidangan Rp 1,290 miliar.

Dari Asip Kholbihi Rp 90 juta, Arini Harimurti Rp 60 juta, Mukaromah Syakoer Rp 30 juta, Totok Budi Mulyanto Rp 50 juta, Ahmad Mashudi Rp 80 juta, Bambang Sulistiyono Rp 30 juta, Hindun Rp 75 juta dan sisa di rekening an. Riski Tesa Malela Rp 173.684.500.

(rdi)