​DPRD Pekalongan Kecipratan Uang Insentif Korupsi RSUD Kraton : untuk Makan-Makan !

oleh

Semarang – Anggota DPRD Kabupaten Pekalongan diketahui menerima aliran uang insentif pegawai RSUD Kraton. Penerimaan itu dilakukan saat anggota dewan melakukan kunjungan dinas ke RSUD Kraton.

Fakta itu diungkapkan, dua anggota DPRD Kabupaten Pekalongan, Achmad Kozin dan Tuti Harmonis di Pengadilan Tipikor Semarang, Selasa (20/8/2019). 

Keduanya diperiksa sebagai saksi atas perkara dugaan korupsi pemotongan insentif manajerial RSUD Kraton tahun 2014-2016. Dalam perkara itu, duduk selaku terdakwa, M Teguh Imanto dan Agus Bambang Suryadana, mantan direktur dan Wadir AUK RSUD Kraton.

Achmad Kozin, Wakil Ketua DPRD Pekalongan mengaku, menerima uang saat dirinya bertugas sebagai Wakil Ketua Komisi C saat menggelar kunjungan ke RSUD Kraton.

“Ada 10 anggota yang datang. Kami setahun biasanya dua kali kunjungan. Pada tahun 2014 dan 2016. Secara langsung kami tidak terima uang. Tapi dari pendamping memberi untuk makan. Nilanya antara Rp 1 juta sampai Rp 1,5 juta untuk makan komisioner. Uang itu kami pakai untuk makan usai kegiatan,” kata Kozin.

Achmad Kozin usai diperiksa.

Atas penerimaan itu, Kozin mengakui salah.

“Salah pak. Tidak akan terima lagi,” katanya menjawab pertanyaan jaksa penuntut umum Sri Heryono.

Sri Heryono menegaskan, selaku anggota dewan, seharusnya dilarang menerima uang itu. 

“Karena saudara ikut menikmati. Seharusnya juga ikut duduk di sana,” kata Sri Heryono menunjuk kursi terdakwa.

Senada diakui saksi Tuti Harmonis yang menerima uang saat bertugas di Komisi B DPRD Pekalongan. Bersama 11 anggota dewan lain ia mengakui, pihaknya menerima Rp 2 juta untuk semua anggota komisi.

“Habis kunjungan. Kami makan sama-sama di luar. Saya terima dari Riski Tessa Malela dan Rina,” kata adik mantan Bupati Pekalongan, Amat Antono itu.

Tuti Harmonis, yang juga adik mantan Bupati Pekalongan Amat Antono.

Diakuinya, kunjungan dilakukan terkait pendapatan RSUD yang menjadi bidang komisinya.

“Tidak terkait insentif dan remunerasi.  Saya hanya anggota. Saya lupa berapa kali kunjungan ke RSUD,” akunya.

Sesuai dokumen barang bukti yang disita, pada Sepetember 2014, Komisi C menerima Rp 2,5 juta. 

“Tapi saya tidak terima Rp 2,5 juta. Tidak tahu siapa yang menerima,” akunya.

Kasie Pidsus Kejari Pekalongan, Bambang Widianto yang juga ikut sidang mengungkakan, berdasarkan laporan, bulan Agustus 2014 terdaoat iuran ke DPRD sebesar Rp 55 juta. Atas catatan itu, Tuti dan Kozin mengaku tak tahu.

“Kalau kepada DPRD belum pernah. Kami tidak tahu. Kami hanya dikasih saat kunjungan. Itupun untuk makan,” kata dia.

Dalam laporan pertanggungjawaban keuangan yang dibuat Kabag Keuangan yang ditandatangani direktur RSUD Kraton atau Wadir AUK terdapat pengeluaran untuk DPRD, yakni pimpinan, wakil, komisi A, B, C dan D.


Laporan pertanggungjawaban keuangan yang dibuat Kabag Keuangan.

Selain keduanya, sidang juga memeriksa saksi Mustofa SH (mantan staf Subbag Umum dan Hukum), Suci Mahardiko (Kasubag Kasubag Peraturan Per Undang-Undangan) dan Nuryadi (staf Admin Bagian Hukum Setda).

(far)