Salatiga – INFOPlus. Jajaran Polres Salatiga untuk bekerja secara profesional dan tidak melukai hati masyarakat saat jalankan tugas pengamanan Pilkada.
Pesan tersebut disampaikan Kapolres Salatiga AKBP Aryuni usai memimpin Apel Gelar Pasukan Pemeriksaan Kesiapan Ops Kepolisian Mantap Praja Candi 2024-2025 untuk pengamanan Pilkada di Lapangan Bhayangkara Polres Salatiga, Jumat (23/8) petang.
“Pastikan kesiapan perlengkapan pribadi, sarana prasarana dan fasilitas penunjang lainnya, serta laksanakan pengamanan dengan penuh rasa tanggung jawab humanis dan profesional sesuai dengan standar operasional prosedur dan tidak ada yang menyakiti hati masyarakat,” kata Kapolres.
Turut hadir dalam kegiatan ini, Pj Wali Kota Salatiga Yasip Khasani, Kajari Sukamto, Dandim 0714 Salatiga Letkol Inf Guvta Alugoro Koedoes, Dandenpom Letkol Widodo hingga pejabat utama Polres Salatiga.
Apel gelar pasukan pengamanan Pilkada ini ditandai dengan penyematan pita tanda operasi kepada personel TNI, Polri dan Dishub. Turut dilakukan pemeriksaan pasukan pengamanan serta kendaraan dinas Polri sebagai bentuk kesiapan dalam bertugas.
Dalam kesempatan tersebut, Kapolres Aryuni meminta kepada seluruh Polsek jajaran dan anggotanya agar melakukan mapping potensi konflik sosial secara detail di setiap wilayah yang ada di Kota Salatiga. Sekaligus punya kemampuan untuk menyelesaikan potensi konflik tersebut hingga ke akar masalah.
“Bila terdapat konflik yang sudah mengganggu stabilitas Kamtibmas, maka pastikan penggunaan kekuatan dilakukan secara tepat sesuai SOP dengan memegang teguh azas proporsionalitas, legalitas, akuntabilitas serta netralitas,” tegas dia.
Aryuni juga menyelipkan pesan terkait penanganan tindak pidana Pemilu, agar saling berkoordinasi dan berkolaborasi di antara pilar Sentra Gakkumdu.
Sehingga setiap penanganan pelanggaran serta penyelesaian tindak pidana Pemilu dapat dilakukan secara profesional, transparan untuk mendapatkan legitimasi dari masyarakat terkait hasil Pilkada.
Begitu juga kepada seluruh stakeholder terkait bahwa selama pelaksanaan Operasi Mantap Praja 2024-2025, perlu dibarengi dengan penguatan strategi komunikasi publik untuk memberikan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat.
“Hal ini ditujukan agar masyarakat senantiasa menjaga persatuan dan kesatuan bangsa agar (masyarakat) mengetahui berbagai upaya pengamanan yang telah dilakukan oleh jajaran Kepolisian,” ungkap dia.
Aryuni Novitasari juga menyinggung putusan MK yang tentunya akan ada pro kontra dan bakal menimbulkan gejolak beberapa kota di Tanah Air.
