SEMARANG – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Jawa Tengah mulai mencium manuver para Aparatur Sipil Negara (ASN) jelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020 di 21 kabupaten/kota di provinsi ini.
Koordinator Divisi Pengawasan Bawaslu Jateng, Anik Sholihatun menyatakan, sudah ada indikasi awal adanya ASN di beberapa daerah kecenderungan tidak netral. “Ada informasi awal temuan Bawaslu terkait netralitas ASN. Saat ini sedang didalami Bawaslu di daerah,” ujarnya, Selasa (28/1).
Anik mengakui, ada kerawanan ASN tidak netral dalam Pilkada. Hal tersebut disebabkan, incumbent atau patahana bupati dan wakil bupati serta wali kota dan wakil wali kota di 21 kabupaten/kota di Jateng masih bisa maju pada pilkada September mendatang.
Berdasarkan data Bawaslu, sebanyak 10 pasangan bupati dan wakil bupati/wali kota dan wakil wali kota petahana yang bisa maju dalam pilkada yakni, Kabupaten Rembang, Demak, Kendal, Pekalongan, Wonosobo, Kebumen, Purworejo, Sragen, Kota Semarang, dan Kota Pekalongan.
Sedangkan 10 kabupaten hanya petahana bupati saja yang bisa maju pilkada yakni Kebupaten Grobogan, Purbalingga, Klaten, dan Wonosobo.
Untuk tujuh kabupaten/kota hanya petahana wakil bupati/wakil wali kota saja yang bisa maju pilkada diantaranya Blora, Kabupaten Semarang, Sukoharjo, Boyolali, Pemalang, Kota Surakarta, dan Kota Magelang.
“Kami saat ini lebih pada pencegahan dulu agar ASN netral dalam pilkada mendatang,” kata Anik.
Dalam rangka pengawasan pelaksanaan pilkada, lanjutnya, telah terbentuk sebanyak 1.029 anggota panitia pengawas kecamatan (panwascam) di 343 kecamatan.
Menurutnya dalam pengawasan Bawaslu dibagi dalam non tahapan dan tahapan pilkada. Non tahapan antara lain netralitas ASN, uang mahar pasangan bakal calon kepala daerah. Untuk tahapan yakni daftar pemilih tetap (DPT), masa kampanye, dan pemungutan suara, penghituangan serta rekap saat pelaksanaan pilkada.(mht)
