SEMARANG – Ketua DPW Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Jawa Tengah meminta edukasi kepada masyarakat pemilih (konstituen) digencarkan.
Hal ini menjadi bagian agar praktik politik uang tidak mengotori proses demokrasi.
Apalagi, dalam waktu dekat akan digelar 21 pemilihan bupati/wali kota di Jawa Tengah.
“Pasalnya, komitmen verbal dan formal dari parpol dan penyelenggara Pemilu itu seringkali kalah dengan kondisi faktual di masyarakat yang masih toleran terhadap praktik politik uang,” ungkapnya, di Semarang, Senin (27/1).
Meski demikian, Fikri mengakui bahwa faktanya, penegakan hukum masih cukup lemah untuk mengawal demokrasi di tanah air.
Fikri tak menampik, kasus hukum yang menjerat komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Wahyu Setiawan beberapa waktu lalu harus menjadi perhatian. Apalagi, sosok Wahyu Setiawan merupakan warga asli Jateng. Kasus itu juga membuatnya menjadi sedih dan kecewa karena menjadi contoh yang tidak baik.
“Padahal dari Jawa Tengah, selama ini yang jadi komisioner, baik di KPU pusat, maupun Bawaslu atau lembaga non kementrian lain di Jakarta dikenal baik-baik,” bebernya.
Kasus Wahyu ini, kata Fikri, juga membuat dirinya selaku perwakilan DPR RI dari Jateng agak kesulitan jika hendak mengendorse kandidat asal provinsi ini saat fit and proper di DPR RI untuk semua lembaga.
Ketua KPU Provinsi Jawa Tengah Yulianto Sudrajat menegaskan, tetap berkomitmen menjaga integritas dan netralitas dalam menyelenggarakan Pilkada serentak 2020. Selain itu, KPU Jateng juga akan mengawal kinerja dari KPU kabupaten/kota dari setiap tahapan penyelenggaraan Pilkada serentak 2020.
Yulianto juga meminta masyarakat di kabupaten/kota yang akan menyelenggarakan pilkada pada tahun ini tetap memberikan kesempatan kepada KPU untuk bekerja maksimal sehingga pilkada bisa berjalan lancar.
“KPU di tingkat kabupaten/kota se-Jateng akan terus mawas diri dalam rangka menyelenggarakan pilkada serentak mendatang,” tukasnya. (mht)
