SEMARANG,INFOPlus.id-Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T) Jawa Tengah hingga kini belum dapat dinikmati masyarakat. Padahal, lima Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kabupaten Jepara dan Demak telah selesai dibangun serta dinyatakan siap beroperasi.
Akibat belum beroperasinya SPPG tersebut, sebanyak 2.514 penerima manfaat yang terdiri atas peserta didik, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita masih menunggu layanan pemenuhan gizi. Seluruh persyaratan administrasi dan teknis disebut telah dipenuhi, mulai dari Surat Keputusan (SK), Surat Perjanjian Kerja (SPK), hingga Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS). Namun hingga kini belum ada kepastian operasional.
“Belum dioperasikannya MBG di wilayah 3T karena belum ada penjelasan secara pasti dari Badan Gizi Nasional. Saya meminta BGN segera memberikan kepastian operasional agar manfaat program dapat segera dirasakan masyarakat di wilayah kepulauan,” ungkap investor Rendra Bayu dalam media briefing di Semarang.
Rendra menjelaskan, lima SPPG tersebut dibangun dan diselesaikan sesuai target dalam waktu 35 hari. Lokasinya berada di Desa Parang, Desa Nyamuk, dan Desa Kemujan di wilayah kepulauan Kabupaten Jepara, serta Desa Tambak Bulusan dan Desa Tambak Seklenting di Kabupaten Demak.
Berdasarkan data yang telah diverifikasi, penerima manfaat terdiri atas 326 orang di Desa Parang, 166 orang di Desa Nyamuk, 1.041 orang di Desa Kemujan, 449 orang di Desa Tambak Bulusan, dan 532 orang di Desa Tambak Seklenting.
Ia menjelaskan kondisi tersebut menjadi ironi. Di satu sisi, fasilitas telah siap digunakan dan seluruh persyaratan telah dipenuhi. Namun di sisi lain, masyarakat yang menjadi sasaran program belum dapat menikmati manfaat Program Makan Bergizi Gratis.
Keterlambatan operasional juga berdampak pada investor yang hingga kini masih menanggung biaya pemeliharaan gedung dan fasilitas agar tetap dalam kondisi layak digunakan. Selain itu, relawan dan tenaga kerja lokal yang telah direkrut masih menunggu kepastian untuk mulai bekerja.
Pelaku usaha lokal yang terlibat dalam penyediaan bahan pangan, jasa konstruksi, maupun layanan pendukung lainnya juga belum merasakan manfaat ekonomi dari operasional SPPG yang tertunda.
Rendra mengaku telah berulang kali berkoordinasi dengan Badan Gizi Nasional, Kepala Regional BGN Jawa Tengah, koordinator wilayah, hingga Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Surat resmi juga telah disampaikan sebagai permohonan percepatan operasional, namun hingga kini belum ada kepastian.
