UNGARAN – Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Kabupaten Semarangmelakukan tindakan tegas terhadap tiga rekanan yang mengerjakan proyek pembangunan tahun 2019. Langkah ini dilakukan untuk menjamin mutu pekerjaan.
Kepala DPU Pemkab Semarang Totit Oktoriyanto menjelaskan tindakan tegas itu terpaksa dilakukan agar hasil pekerjaan ketiga proyek itu dapat bermanfaat maksimal bagi warga.
Totit menjelaskan pada proyek pembangunan jalan di Getasan, pihaknya terpaksa tidak tidak membayarkan anggaran proyek senilai Rp140 juta kepada pelaksana proyek. Hal itu dikarenakan mutu pekerjaan yang tidak sesuai dengan standar teknis.
“Memang jika dilihat sekilas pekerjaan telah selesai. Namun kita melihat mutunya tidak sesuai dengan standar teknis yang kita tentukan,” ujarnya, Rabu (22/1).
Sedangkan dua pekerjaan lainnya yang mendapat tindakan tegas adalah betonisasi jalan Tuntang-Tambakboyo, dan pembuatan sumur bor. Khusus untuk proyek pembuatan sumur bor, Totit menegaskan bahwa pihaknya melakukan kontrak air.
“Sehingga kontraktor harus bisa menemukan air dengan debit yang sesuai perjanjian meski harus berpindah titik bor sampai empat kali,” katanya.
Tindakan tegas yang dilakukan, lanjutnya, semata untuk menunjukkan integritas kinerja dari jajaran DPU. Sehingga seluruh hasil pekerjaan dapat bermanfaat bagi masyarakat yang membutuhkan.
Menyinggung tentang pelaksanaan proyek di tahun 2020, Totit memastikan akan dimulai lebih cepat dibandingkan tahun lalu. Sehingga diharapkan ada proyek pekerjaan fisik yang bisa selesai sebelum Lebaran tahun ini.
Dia juga memastikan salah satu proyek unggulan yakni pembangunan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Alun-alun Tengaran akan selesai tahun ini.
“Pengerjaan RTH Tengaran merupakan salah satu program kerja terbesar tahun ini. Kita pastikan akhir tahun ini sudah bisa selesai,”ungkapnya.
Bupati Semarang Mundjirin mengingatkan jajaran DPU untuk terus meningkatkan dan menjaga mutu kinerja pada tahun ini.
“Penandatanganan pakta integritas menjadi awal untuk bekerja lebih baik dan bermutu. Ingat, pencapaian opini Wajar Tanpa Pengecualian dari BPK harus kita pertahankan dengan menggunakan anggaran secara tepat waktu, tepat jumlah, dan tepat mutu,” tandasnya. (mht)
