BPR SMS soal Sengketa Tanah Perum Madinah Alam Persada Semarang: Nama Kami Dicatut

oleh
Direktur BPR SMS, Rudi Kurniawan didampingi kuasa hukumnya, Azis Zein memberi penjelasan soal sengketa tanah di Perum Madinah Alam Persada. (Foto: Gus Djoyo)

Semarang – INFOPlus. BPR Sinar Mitra Sejahtera (SMS) buka suara soal sengketa tanah Perum Madinah Alam Persada, Tlogomulyo, Pedurungan Kota Semarang. BPR SMS menilai ada yang mencatut namanya hingga terseret di kasus tersebut.

Direktur Bisnis BPR SMS, Rudi Kurniawan menegaskan pihaknya tidak terkait sama sekali dengan gugatan kepemilikan tanah di Perum Madinah Alam Persada yang tengah disidangkan di Pengadilan Negeri (PN) Semarang.

Rudi mengungkapkan BPR SMS memang ada keterkaitan dengan Slamet Riyadi, selaku pihak pertama yang mempunyai sertifikat tanah di Perum Madinah Alam Persada. Hubungan itu adalah relasi antara kreditur dengan debitur.

“Slamet mengajukan pinjaman dengan agunan sertifikat tanah atas nama Siti Khasanah sekitar tahun 2020, namun itu sudah lunas di 2021 dan sertifikat sudah kami kembalikan,” beber dia di kantornya, Senin (13/11).

Selanjutnya, apakah sertifikat tersebut berganti kepemilikan hingga berujung gugatan yang diajukan Aditya kepada delapan warga Perum Madinah Alam Persada, BPR SMS tidak tahu menahu.

“Jadi urusan soal tanah itu sudah selesai dengan Slamet ketika pinjamannya lunas. BPR SMS tidak ada hubungannya dengan gugatan itu,” tegas dia.

Terkait pengaduan dugaan pemerasan ataupun pemaksaan dua warga lain di perumahan yang sama ke Polda Jateng, Rudi kembali menegaskan tidak melakukan hal itu sama sekali. Dua warga tersebut datang sendiri ke BPR SMS untuk mengajukan pinjaman dengan agunan sertifikat tanah yang awalnya atas nama Basri.

“Punya kepentingan apa kami maksa-maksa. Kami tidak pernah memaksa orang untuk mengajukan pinjaman. Jika dirasa merugikan tentunya mereka tidak akan ke sini mengajukan pinjaman,” beber dia.

“Dan kalau ada nasabah yang mengajukan pinjaman, kami proses sesuai prosedur. Setelah dicek dan dinilai layak oleh analis kredit, baru kredit bisa dicairkan,” imbuhnya.

Dari rangkaian dua kasus tersebut ditengarai ada pihak yang mencatut nama BPR SMS. Terlebih sejumlah saksi di pengadilan dan warga yang mengadu ke Polda menyebut mereka dipaksa Cik Lani untuk mengajukan pinjaman ke BPR SMS.

Kuasa hukum BPR SMS, Azis Zein mengaku heran ada pihak-pihak yang mencatut nama kliennya untuk hal-hal yang tidak baik.

BPR SMS, tegasnya, tidak ada hubungan dengan Aditya Tri Hidayat, Agung Setiyowardhani, maupun Cik Lani yang disebut memaksa orang untuk mengajukan pinjaman di BPR.

“Kami mengimbau pihak yang mencatut supaya sadar. Bahwa mencatut nama sangat merugikan. Setelah ini kami akan berdiskusi untuk menentukan langkah apa akan kami lakukan,” kata Aziz. (Ags/Mw)