Komitmen peningkatan mutu layanan Pemerintah Kota Semarang disambut baik oleh Direktur Kepesertaan BPJS Kesehatan David Bangun. Menurutnya, hal ini sejalan dengan komitmen BPJS Kesehatan yang gencar melakukan transformasi mutu layanan.
David menyebut transformasi mutu layanan yang saat ini menjadi program prioritas BPJS Kesehatan mengharapkan pelayanan kesehatan yang dihadirkan kepada peserta itu mudah, cepat dan setara.
Dengan semakin banyaknya kepesertaan program ini maka BPJS Kesehatan wajib memenuhi setiap kebutuhan peserta baik pelayanan kesehatan maupun pelayanan lainnya. Apalagi saat ini 99,57 penduduk Kota Semarang telah terdaftar sebagai peserta JKN.
“Sepuluh tahun program ini berjalan, biasanya peserta akan memiliki berbagai ekspektasi yang lebih atas program ini. Titik fokus kami ada pada pelayanan di fasilitas kesehatan juga pelayanan administrasi,” ucapnya.
David memastikan seluruh pelayanan administrasi Program JKN ini dapat diakses secara cepat oleh peserta melalui berbagai kanal yang telah BPJS Kesehatan siapkan. Sebagai tolak ukur keberhasilan pelayanan ini dengan semakin berkurangnya peserta yang datang ke kantor cabang atau kantor kabupaten.
“Bukan berarti mengurus JKN di kantor cabang itu ribet, justru kami tawarkan kemudahan-kemudahan pelayanan melalui Aplikasi Mobile JKN, Pelayanan Administrasi Melalui Whatsapp (PANDAWA), Care Center 165, Chat Assistant JKN (CHIKA) atau Voice Interactive JKN (VIKA). Silahkan peserta memilih,” tambahnya.
Bahkan, bagi peserta yang tetap ingin bertatap muka dengan petugas BPJS Kesehatan, masyarakat dapat memanfaatkan layanan Mobile Costumer Service (MCS) dan hadirnya BPJS Kesehatan di seluruh Mal Pelayanan Publik (MPP) kabupaten/kota.
David menjelaskan, sebesar 65% dari 514 kabupaten/kota di seluruh Indonesia saat ini telah mencapai predikat UHC. Pencapaian ini diharapkan mampu membuat setiap orang memiliki akses pelayanan kesehatan yang komprehensif dan bermutu tanpa terkendala finansial.
Salah satunya dengan memetakan data penduduk yang belum menjadi peserta JKN, menyisir masyarakat desa hasil pemetaan, melakukan advokasi atau sosialisasi masyarakat, dan mendaftarkan masyarakat menjadi peserta JKN melalui dukungan yang kuat dari gubernur, bupati dan walikota setempat. Termasuk di dalamnya untuk memotret penerima bantuan iuran Program JKN itu sudah tepat atau belum.
“Kami ingin Kota Semarang ini bisa menjadi kota percontohan atas keberhasilan Program JKN yang tidak terbatas dari capaian UHC juga kualitas mutu layanannya juga. Sehingga menjadi benchmark bagi Jawa Tengah dan sekitarnya,” ujar David.
