Korupsi PPh 21 Gaji PNS Kota Salatiga Rp 12,5 Miliar. Kemana Uang Mengalir ?

oleh

Semarang – Sidang perkara dugaan korupsi pemotongan PPh 21 gaji PNS Kota Salatiga tahun 2008 sampai 2018 dengan terdakwa Asri Murwani binti Suyoto (61), masih berlangsung di Pengadilan Tipikor Semarang.

Asri, warga Jl. Seruni No. 674 RT.06/ RW.03 Kelurahan Sidorejo Lor Kecamatan Sidorejo Kota Salatiga. Pensiunan PNS, Staf Administrasi Perbendaharaan pada BKD Kota Salatiga / Pembantu Bendahara Pengeluaran Tahun 2008 sampai 2018 itu didakwa korupsi Rp 12,5 miliar.

Asri yang ditahan sejak tanggal 19 Oktober 2021 lalu itu sementara menjadi terdakwa tunggal di perkara ini.

Sesuai dakwaan penuntut umum, Asri korupsi saat menjadi pembantu bendahara pengeluaran pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah Kota Salatiga. Ia didakwa korupsi, menarik dana dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) Kota Salatiga secara tidak sah sebesar Rp.12.569.933.083.

Nominal itu merupakan uang pajak PPh 21 gaji PNS di Kota Salatiga yang tak dibayar seluruhnya ke kantor pajak. Rp 12,5 itu dialihkan dan disimpan ke rekening Dana Kesejahteraan di Bank Jateng yang sudah ada sejak 1997.

Namun hingga kini, belum terungkap untuk apa dan siapa saja uang Rp 12,5 yang dikelola kantor DPKAD itu. Terdakwa dan para saksi, sejauh ini masih bungkam.

“Perkara yang disidangkan terjadi 2008-2018. Ternyata, terungkap rekening penampungan Dana Kesejahteraan itu sudah ada sejak 1997. Sejauh ini, terdakwa dan pihak lain belum mengungkapkan uang-uang di rekening itu untuk apa dan siapa. Para saksi bahkan mengaku tak tahu ada rekening Dana Kesejahteraan itu. Tapi tadi, dibantah terdakwa,” kata jaksa kepasa INFOPlus di luar sidang, Rabu (12/1/2022).

Sidang pemeriksaan perkara sudah memeriksaan sejumlah saksi. Salah satu yang diperiksa, Sri Wityowati, SE Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah (DPKD) Kota Salatiga (28 April 2008 s/d 05 Oktober 2010).

Di persidangan ia mengakui, setiap dokumen yang ia tandatangani sudah diparaf dan diverifikasi bawahannya.

“Atas SP2D yang diajukan ke Bank Jateng, juga tidak pernah ada konfirmasi Bank Jateng. Tidak ada yg salah,” kata dia di depan majelis hakim diketuai Casmaya.

“Saya tidak tahu ada dana kesejahteraan,” kata dia.

Terkait fakta, sejumlah slip setoran dan penarikan rekening Dana Kesejahteraan pada Bank Jateng yang ia tanda tangani, ia membantah mengetahui.

“Betul (slip-slip) itu tanda tangan saya. Tapi tidak ada tulisannya (Dana Kesejahteraan),” kata saksi Sri.

Diurai di dakwaan, saat kejadian, untuk pembayaran gaji Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Kota Salatiga terdakwa bersama dengan Staf pada Sub Bidang Perbendaharaan BKD Kota Salatiga membuat daftar gaji untuk masing – masing Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD). Daftar itu diberikan kepada masing – masing bendahara gaji / bendahara pengeluaran setiap SKPD untuk diteliti. Jika sudah sesuai maka bendahara SKPD membuat Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM) pada aplikasi SIPKD (Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah) selanjutnya ditanda tangani oleh masing – masing Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran dan distempel. SPP dan SPM itu lalu dikirimkan kepada Badan Keuangan Daerah (BKD) dengan lampiran daftar gaji dan data pendukung yang diperlukan.

Isi SPM antara lain memuat Gaji Pokok, Tunjangan Keluarga, Tunjangan Jabatan, Tunjangan Fungsional, Tunjangan Fungsional Umum, Tunjangan PPh (Pajak Penghasilan) / Tunjangan khusus, Pembulatan gaji, dan kolom potongan berisi: Potongan TASPEN, Potongan Taperum dan Potongan PPh (Pajak Penghasilan) Pasal 21,” sebut Jaksa Penuntut Umum, Hadrian Suharyono yang juga Kasie Pidsus Kejari Kota Salatiga dalam surat dakwaannya.

Usai SPP dan SPM dari masing – masing SKPD diterima BKD lalu diverifikasi pejabat verifikasi SPP dan SPM. Mereka, Nadhiroh sebagai Kepala Seksi Administrasi Perbendaharaan (Tahun 2008 s/d 28 Desember 2011), Saksi Muh. Adrik Shudiro sebagai Kepala Seksi Administrasi Perbendaharaan (29 Desember 2011 s/d 15 Juli 2013) dan saksi Arief Ambar Kusumo sebagai kasi / Kasubid Perbendaharaan (Tahun 2013 s/d 2018). Sebagai bukti telah diverifikasi dibubuhi paraf didalam SPM itu.

Jika lengkap, SPM diinput kedalam Aplikasi SIPKD sebagai dasar mencetak SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) melalui aplikasi SIPKD. Jika tidak lengkap SPP dan SPM dikembalikan kepada SKPD asal untuk diperbaiki.

Pada saat SP2D dibuat, terdakwa Asri mempersiapkan lampiran – lampiran SP2D, dengan membuat rekapitulasi gaji sesuai dengan pangkat dan golongan ruang sesuai dengan komponen gaji. Kemudian membuat IWP (Iuran Wajib Pegawai), Tabungan Perumahan, Iuran BPJS dan Pajak Penghasilan (PPh) 21.

Setelah diketahui jumlah gaji bersih dan potongan gaji ASN Pemerintah Kota Salatiga, terdakwa membuat Rekapitulasi Potongan Fihak Ketiga (PFK) serta Surat Setoran Pajak (SSP) PPh 21, Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) yang meliputi BPJS, Perumahan, Taspen.

Terdakwa meminta paraf atas Rekapitulasi PFK SSP dan SSBP tersebut kepada Kepala Seksi/ Kasubid, yaitu saksi Nadhiroh sebagai Kepala Seksi Administrasi Perbendaharaan (Tahun 2008 s/d 28 Desember 2011), Saksi Muh. Adrik Shudiro sebagai Kepala Seksi Administrasi Perbendaharaan (29 Desember 2011 s/d 15 Juli 2013) dan saksi Arief Ambar Kusumo sebagai kasi / Kasubid Perbendaharaan (Tahun 2013 s/d 2018), setelah itu diparaf Kepala Bidang, yaitu Sartono sebagai Kepala Bidang Verifikasi dan Bendahara (Tahun 2008), Saksi Sri Ida Pudjiastuti, SE, MM sebagai Kepala Bidang Verifikasi dan Bendahara (Tahun 2009 s/d 2014), saksi Siswo Hartanto sebagai Kepala Bidang Verifikasi dan Bendahara (18 Februari 2014 s/d 2016) dan saksi Ir. Maria Magdalena Hermini Widyastuti, MT sebagai Kepala Bidang Anggaran dan Belanja (Tahun 2017 s/d 2018).

Rekapitulasi PFK, SSP dan SSBP tersebut selanjutnya ditandatangani Kepala BKD Kota Salatiga yang berbeda, yaitu saksi Sri Wityowati, SE sebagai Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah (DPKD) Kota Salatiga (28 April 2008 s/d 05 Oktober 2010), saksi Drs. Fakruroji sebagai Kepala DPKAD Kota Salatiga (06 Oktober 2010 s/d Juli 2016), saksi Drs. Y. Tri Priyo Nugroho sebagai Kepala DPKAD (01 Agustus 2016 s/d 26 Maret 2016), saksi Adhi Isnanto, S.Sos, M.Si sebagai Kepala Badan Keuangan Daerah Kota Salatiga (27 Maret 2018 s/d 30 Desember 2020).

SSP dan SSBP yang dibuat terdakwa tersebut menjadi lampiran didalam SP2D yang dikirim ke Bank Jateng Cabang Salatiga sedangkan Rekapitulasi Potongan Fihak Ketiga (PFK) dikirim ke Kantor Pelayanan Pajak Pratama (KPP) Kota Salatiga.

Bahwa pada saat SP2D pembayaran gaji ASN masing – masing SKPD selesai dibuat dan ditandatangani Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD), SP2D tersebut diserahkan kepada terdakwa untuk dikirimkan ke Bank Jateng Cabang Salatiga sebagai Bank Penyimpan Uang Milik Pemerintah Kota Salatiga.

SKPD dibuat masing – masing rangkap 4 dan ditujukan kepada bank yang ditunjuk, Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran masing – masing SKPD, Arsip Kuasa BUD dan DPKD / DPPKAD / BKD (Arsip Bidang Akuntansi).

Bahwa SP2D yang diterima terdakwa tersebut, sebelum dikirim ke Bank Jateng Cabang Salatiga, terdakwa melampirkan lampiran SP2D yang telah dibuatnya, yaitu berupa:Daftar Penguji SP2D. SSP (Surat Setoran Pajak) PPh 21. SSBP (Surat Setoran Bukan Pajak) untuk pembayaran Taspen dan Taperum. Slip Setoran ke dalam rekening Dana Kesejahteraan.

Rekayasa Nilai PPh 21 dan Tak Setor

Bahwa pada tahun 2008 sampai dengan tahun 2018 terdakwa melampirkan slip setoran ke dalam rekening Dana Kesejahteraan pada Bank Jateng Cabang karena ia telah merekayasa nilai Pajak Penghasilan (PPh) 21 dengan memperkecil nilai Pajak Penghasilan (PPh) 21 pada Surat Setoran Pajak (SSP) PPh 21 serta Rekapitulasi Potongan Fihak Ketiga (PFK) yang diparaf oleh Kepala Seksi / Kepala sub bidang dan Kepala Bidang serta ditandatangani oleh Kepala BKD Kota Salatiga.

Selain memperkecil nilai Pajak Penghasilan (PPh) 21 yang seharusnya disetorkan ke kas negara, terdakwa juga tidak menyetorkan PPh 21 yang seharusnya disetorkan ke Kas negara berdasarkan Surat Setoran Pajak (SSP) PPh 21 atau ID Biliing Pajak Penghasilan (PPh) 21 yang telah diunduh melalui aplikasi Direktorat Jenderal Pajak (DJP) secara online.

Selisih atas nilai Pajak Penghasilan (PPh) 21 yang seharusnya disetorkan ke kas negara dengan yang terdakwa setorkan atau bahkan terdakwa tidak setorkan tersebut, terdakwa masukkan ke dalam rekening Dana Kesejahteraan pada Bank Jateng Cabang Salatiga dengan sarana slip setoran tersebut.

Kompensasi Kelebihan PPh 21

Bahwa selain itu pada tahun 2008 dan 2009, terdapat kompensasi atas kelebihan Pembayaran Pajak Penghasilan (PPh) 21 pada tahun sebelumnya, setelah terdakwa menerima berkas persetujuan atas kompensasi kelebihan pajak penghasilan Pph 21 dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Kota Salatiga, terdakwa membuat Surat Tanda Setoran (STS) restitusi PPh21 sebagai pengganti SSP (Surat Setoran Pajak) yang dikirim bersamaan dengan SP2D gaji ke Bank Jateng Cabang Salatiga.

Bahwa STS (Surat Tanda Setor) tersebut berfungsi untuk memasukkan lagi Pajak Penghasilan (PPh) 21 yang dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) Pemerintah Kota Salatiga dengan SP2D untuk dikembalikan lagi kedalam Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) Pemerintah Kota Salatiga yang ada di Bank Jateng.

Bahwa dalam pelaksanaannya, STS (Surat Tanda Setor) atas Restitusi PPh Pasal 21 yang telah ditandatangani oleh Saksi Sri Wityowati, SE (Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Salatiga) selaku Bendahara Umum Daerah Kota Salatiga tidak dikirimkan oleh terdakwa kepada Bank Jateng Cabang Salatiga bersama dengan SP2D akan tetapi terdakwa menggantinya dengan slip setoran yang dibuat oleh terdakwa kedalam rekening Dana Kesejahteraan dengan nilai Setoran kedalam Rekening Dana Kesejahteraan sebesar atau sama dengan nilai Restitusi PPh 21 yang terdapat didalam Surat Tanda Setor (STS) yang tidak disetorkan ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) Kota Salatiga.

Bahwa seluruh kelebihan bayar PPh 21 yang tidak disetorkan ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) Pemerintah Kota Salatiga sejumlah Rp.1.920.561.554. Dana tersebut terdakwa setorkan ke dalam rekening atas nama Dana Kesejahteraan yang dibuat terdakwa ke dalam rekening Dana Kesejahteraan yang terlampir didalam SP2D yang dikirimkan oleh terdakwa ke Bank Jateng Cabang Salatiga.

Bahwa di dalam SP2D yang dikirimkan oleh terdakwa kepada Bank Jateng Cabang Salatiga tidak tertera tujuan pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) Pemerintah Kota Salatiga ke rekening Dana Kesejahteraan.

Bank Jateng Seharusnya Tak Proses

Padahal berdasarkan pada Perjanjian Kerja Sama antara Badan Keuangan Daerah Kota Salatiga dengan PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Salatiga, SP2D berfungsi sebagai Surat yang dipergunakan sebagai dasar pencairan dana dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) Pemerintah Kota Salatiga. Sehingga seharusnya dengan berdasarkan pada Perjanjian Kerjasama tersebut Bank Jateng Cabang Salatiga tidak memproses slip setoran ke rekening Dana Kesejahteraan karena slip setoran bukan sebagai sarana yang dapat digunakan untuk mengeluarkan uang dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) Pemerintah Kota Salatiga.

“Selain memproses SP2D, Bank Jateng juga memproses perintah pemindahbukuan ke rekening Dana Kesejahteraan. Padahal itu tidak diperjanjikan,” kata jaksa kepada INFOPlus di luar sidang.

Selain itu slip setoran ke dalam rekening Dana Kesejahteraan pada Bank Jateng tersebut tidak tertera sebagai tujuan pencairan / pemindahbukuan dari RKUD Pemerintah Kota Salatiga di dalam SP2D dan Slip Setoran ke dalam rekening Dana Kesejahteraan di Bank Jateng tersebut ditandatangani terdakwa yang bukan merupakan pihak yang berwenang melakukan pengelolaan Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) Pemerintah Kota Salatiga.

Akan tetapi, meskipun hanya berdasarkan pada slip setoran ke dalam rekening dana kesejahteraan tersebut, Bank Jateng Cabang Salatiga tetap memproses transaksi tersebut dengan memindahbukukan uang dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) Pemerintah Kota Salatiga. Cara awalnya melakukan pemindahan setempat dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) Pemerintah Kota Salatiga ke Rekening Perantara (R/P) pada Bank Jateng. Selanjutnya dari Rekening Perantara (R/P) tersebut dipindahbukukan kedalam rekening Dana Kesejahteraan sebesar nilai yang tertera di dalam slip setoran ke dalam rekening Dana Kesejahteraan yang dibuat dan ditandatangani terdakwa.

Kantor Pajak Kebobolan Rp 12 Miliar

Selain itu terdakwa juga melakukan penyimpangan atas Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21 ASN Pemerintah Kota Salatiga Tahun 2009 sampai dengan 2018. Terdakwa tidak menyetorkan atau memperkecil nilai Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 ASN Pemerintah Kota Salatiga Tahun 2009 sampai dengan 2018 sebagaimana yang tertera di dalam Potongan Fihak Ketiga (PFK) serta dalam SSP (Surat Setoran Pajak) PPh 21 dengan yang seharusnya disetorkan ke dalam Kas negara dan yang keluar dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) Kota Salatiga dengan SP2D.

“Nilai setoran pajak PNS di Salatiga yang disetor ke Kantor Pajak dikecilkan. Ini kenapa sampai kantor pajak kebobolan tidak tahu, karena tidak ada rekonsiliasi pencocokan,” kata jaksa kepada INFOPlus.

Selisih antara nilai Pajak Penghasilan (PPh) 21 yang tertera di dalam SP2D dengan yang tertera didalam SSP (Surat Setoran Pajak) Pasal 21 tersebut, di buat slip setoran untuk disetorkan ke dalam rekening Dana Kesejahteraan yang ada di Bank Jateng kemudian slip setoran tersebut dilampirkan di dalam SP2D yang terdakwa kirim ke Bank Jateng Cabang Salatiga.

Bahwa di dalam SP2D yang dikirimkan terdakwa kepada Bank Jateng Cabang Salatiga tidak tertera tujuan pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) Pemerintah Kota Salatiga ke rekening Dana Kesejahteraan.

Padahal berdasarkan pada Perjanjian Kerja Sama antara Badan Keuangan Daerah Kota Salatiga dengan PT. Bank Jateng, SP2D berfungsi sebagai Surat yang dipergunakan sebagai dasar pencairan dana dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) Pemerintah Kota Salatiga.

Sehingga seharusnya dengan berdasarkan pada Perjanjian Kerjasama tersebut Bank Jateng Cabang Salatiga tidak memproses slip setoran ke rekening dana kesejahteraan. Karena disamping slip setoran tersebut bukan sebagai sarana yang dapat digunakan untuk mengeluarkan uang dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) Pemerintah Kota Salatiga juga karena Slip setoran ke dalam rekening Dana Kesejahteraan pada Bank Jateng itu tidak tertera sebagai tujuan pencairan / pemindahbukuan dari RKUD Pemerintah Kota Salatiga.

Di dalam SP2D dan Slip Setoran ke dalam rekening Dana Kesejahteraan di Bank Jateng yang ditandatangani Terdakwa sendiri bukan merupakan pihak yang dapat melakukan pengelolaan Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) Pemerintah Kota Salatiga.

Akan tetapi, meskipun hanya berdasarkan pada slip setoran ke dalam rekening dana kesejahteraan tersebut, Bank Jateng Cabang Salatiga tetap memproses transaksi tersebut dengan memindahbukukan uang dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) Pemerintah Kota Salatiga dengan cara awalnya melakukan pemindahan setempat dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) Pemerintah Kota Salatiga ke Rekening Perantara (R/P) pada Bank Jateng. Selanjutnya dari Rekening Perantara (R/P) tersebut dipindahbukukan kedalam rekening Dana Kesejahteraan sebesar nilai yang tertera didalam slip setoran kedalam rekening Dana Kesejahteraan yang dibuat dan ditandatangani oleh terdakwa.

Adapun rincian atas nilai Pajak Penghasilan (PPh) 21 yang terdakwa tidak setorkan ke rekening negara antara tahun 2009 sampai dengan 2018, akan tetapi terdakwa setorkan kedalam rekening Dana Kesejahteraan dengan menggunakan slip setoran totalnya Rp 10.6 miliar.

Bahwa setelah terdakwa tidak menyetorkan dana kompensasi Pajak Penghasilan (PPh) 21 Tahun 2008 dan 2009 kedalam Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) Pemerintah Kota Salatiga, terdakwa juga tidak menyetorkan Pajak Penghasilan (PPh) 21 ASN Pemerintah Kota Salatiga Tahun 2009 sampai dengan 2018 ke dalam rekening Kas Negara, melainkan memasukkan ke dalam rekening Dana Kesejahteraan menggunakan sarana slip setoran.

Selanjutnya terdakwa selaku pemegang spesimen tunggal atas rekening dana kesejahteraan melakukan penarikan dana dengan menggunakan slip penarikan yang ditandatangani sendiri oleh terdakwa, totalnya Rp 12,6 miliar.

Akibat perbuatan terdakwa yang tidak memasukkan kompensasi PPh 21 ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) Pemerintah Kota Salatiga dan tidak menyetorkan Pajak Penghasilan (PPh) 21 yang telah keluar dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) Pemerintah Kota Salatiga ke Kas Negara tersebut mengakibatkan kerugian keuangan daerah dan Negara sejumlah Rp.12.569.933.083.

Jumlah itu sesuai hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pemungutan/Penyetoran Pajak penghasilan (PPh) 21 Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Pemerintah Kota Salatiga Tahun 2008 sampai dengan Tahun 2018 oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Propinsi Jawa Tengah, Nomor: S-1890/PW11/5.1/2021 tanggal 06 Agustus 2021.

“Terdakwa sendiri dijerat kesatu primair, Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 Undang Undang RI No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2001 Jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHP. Subsidair, Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang yang sama Jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHP. Kedua primair, dijerat Pasal 3 Undang – Undang RI Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Subsidair, Pasal 4 Undang – Undang yang sama,” sebut jaksa.

(rdi)