Semarang – Pengelola Tol Trans Jawa yang melintas di Provinsi Jawa Tengah diminta mengakomodasi para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dalam menjajakan produk-produknya di “rest area”.
“Saya sudah memerintahkan kepada instansi-instansi terkait supaya berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota yang dilintasi jalan tol untuk mengakomodasi pelaku UMKM agar dapat membuka usaha di `rest area`,” kata Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Sri Puryono di Semarang, Kamis (16/8/2018).
Sedikitnya ada empat kabupaten/kota di Jateng yang belum mempunyai “rest area” yakni Kota Salatiga, Kota Surakarta, Kabupaten Boyolali, dan Kabupaten Karanganyar.
Sekda menegaskan, “rest area” jalan tol harus bisa dimanfaatkan sebagai pusat kegiatan perekonomian kerakyatan, termasuk UMKM.
“Jangan sampai masyarakat hanya jadi penonton jalan tol yang melintasi Jateng, sedangkan banyak produk UMKM dan beragam produk unggulan daerah banyak tersebar di sepanjang ruas tol Jateng,” ujarnya.
Menurut Sekda, percepatan pembangunan proyek strategis nasional di Jateng itu sangat bagus, tapi dengan catatan harus tetap memerhatikan kepentingan rakyat.
Dengan pelibatan masyarakat, kata dia, maka pelaksanaan proyek strategis nasional akan dirasakan langsung oleh masyarakat.
“Percepatan pelaksanaan proyek strategis nasional harus segera dilaksanakan, termasuk proyek Tol Trans Jawa, namun di satu sisi jangan sampai masyarakat tidak ikut terlibat memanfaatkan `rest area` untuk usaha,” katanya.
